Endoxa Asia – Ribuan pekerja media publik di Republik Ceko menggelar aksi mogok pada Selasa, 3 November 2026. Aksi ini menjadi bentuk penolakan terhadap rencana pemerintah mengubah sistem pendanaan televisi dan radio publik yang dinilai berisiko mengganggu independensi pemberitaan.
Mogok kerja berlangsung di Česká televize (Czech Television) dan Český rozhlas (Czech Radio). Aksi tersebut turut diikuti demonstrasi di Praha dan sejumlah kota lain, dengan dukungan mahasiswa, seniman, organisasi pekerja, hingga kelompok masyarakat sipil.
Persoalan utamanya bukan hanya perubahan sumber pendapatan lembaga penyiaran. Para pekerja khawatir kebijakan tersebut akan membuat media publik lebih bergantung pada keputusan pemerintah, sekaligus mengurangi anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan layanan jurnalistik.
Pemerintah Ceko Ingin Hapus Iuran Penyiaran
Rencana reformasi yang didorong pemerintahan Perdana Menteri Andrej Babiš akan menghapus iuran penyiaran yang selama ini dibayarkan masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai gantinya, Czech Television dan Czech Radio akan menerima pendanaan langsung dari anggaran negara.
Saat ini, rumah tangga di Ceko membayar iuran penyiaran sebesar 205 koruna per bulan. Skema tersebut menjadi salah satu sumber pendanaan bagi lembaga penyiaran publik.
Pemerintah beralasan perubahan diperlukan untuk meringankan beban masyarakat. Babiš juga membantah bahwa kebijakan tersebut bertujuan mengendalikan media publik.
Dalam pernyataannya pada Senin, 2 November, Babiš mengatakan tidak ada upaya untuk mengambil alih atau menempatkan media publik di bawah kendali negara. Ia juga membuka kemungkinan perubahan terhadap rancangan undang-undang selama pembahasan lanjutan di parlemen.
Namun, penolakan muncul karena rancangan tersebut tidak hanya mengubah mekanisme pembayaran, tetapi juga mengurangi jumlah dana yang diterima kedua lembaga penyiaran.
Anggaran Media Publik Terancam Turun 15 Persen
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan European Broadcasting Union (EBU) bersama sejumlah organisasi media internasional, perubahan tersebut berpotensi mengurangi total pendanaan Czech Television dan Czech Radio sekitar 1,4 miliar koruna per tahun.
Angka itu setara dengan penurunan sekitar 15 persen, sehingga total pendanaan keduanya diperkirakan berada di kisaran 7,8 miliar koruna.
EBU menilai pengurangan sebesar itu dapat mengganggu kemampuan lembaga penyiaran dalam menjalankan mandat pelayanan publik. Dampaknya berpotensi meluas ke kualitas jurnalistik, produksi program, serta pengembangan layanan baru.
Pekerja media juga mengkhawatirkan kemungkinan pengurangan karyawan, pembatasan produksi, dan pembatalan sejumlah program apabila anggaran benar-benar dipangkas.
Reuters melaporkan bahwa pemotongan tersebut dapat membuat anggaran nominal televisi publik kembali ke tingkat 2008, sedangkan anggaran radio publik turun ke tingkat 2005.
Siaran Televisi dan Radio Ikut Terdampak Mogok
Aksi pada 3 November tidak hanya berlangsung di luar gedung lembaga penyiaran. Aktivitas siaran kedua institusi juga mengalami pembatasan.
Czech Television menayangkan program terbatas. Saluran berita 24 jamnya memperlihatkan ruang redaksi yang gelap, sementara sejumlah presenter membacakan naskah dengan pakaian hitam. Sebagian tayangan digantikan materi arsip dan buletin berita yang lebih singkat.
Sementara itu, Czech Radio mengurangi sejumlah program langsung, berita, dan siaran aktual. Pada beberapa jam, siaran lebih banyak diisi musik dan materi rekaman.
Meski demikian, aksi tersebut merupakan mogok kerja satu hari, bukan penghentian permanen layanan penyiaran.
Jurnalis Czech Television Jan Moláček, yang juga menjadi anggota komite mogok, mengatakan rancangan pemerintah berpotensi memberi koalisi penguasa alat untuk memengaruhi isi pemberitaan kedua media publik.
Ia menegaskan bahwa perubahan pendanaan masih mungkin dibahas, tetapi harus melalui proses yang menyeluruh dan disertai perlindungan hukum agar pemerintah tidak dapat mencampuri kerja redaksi.
Ribuan Orang Turun ke Jalan Membela Media Publik
Aksi pekerja media mendapat dukungan dari masyarakat. Ribuan orang, termasuk mahasiswa dan seniman, turun ke jalan di Praha dan sejumlah kota lain.
Para demonstran bergerak dari kantor pusat Czech Television menuju Wenceslas Square di Praha. Mereka meminta pemerintah menghentikan rencana reformasi yang dinilai dapat melemahkan independensi media publik.
Penolakan juga datang dari berbagai organisasi internasional. European Broadcasting Union, European Federation of Journalists, International Federation of Journalists, International Press Institute, dan Reporters Without Borders termasuk pihak yang menyuarakan kekhawatiran terhadap perubahan tersebut.
Dalam pernyataan bersama pada Oktober 2026, organisasi-organisasi itu memperingatkan bahwa model pendanaan baru dapat membuka ruang tekanan politik dan mengancam independensi editorial.
Mereka juga meminta pemerintah memberikan waktu yang cukup untuk pembahasan parlemen dan konsultasi dengan lembaga penyiaran serta pihak-pihak terkait.
Komisi Eropa Ikut Memantau Perubahan Kebijakan
Persoalan pendanaan media publik Ceko juga menjadi perhatian Uni Eropa. European Media Freedom Act (EMFA) mengatur bahwa pendanaan media layanan publik di negara anggota harus didasarkan pada kriteria yang transparan dan objektif.
Aturan tersebut juga menekankan bahwa pendanaan harus memadai, berkelanjutan, dapat diprediksi, serta melindungi independensi editorial.
Artinya, negara anggota memang memiliki kewenangan menentukan model pendanaan media publik. Namun, mekanisme yang dipilih tetap harus memenuhi prinsip perlindungan terhadap independensi lembaga penyiaran.
Pada 3 November, Komisi Eropa mengonfirmasi telah menerima jawaban pemerintah Ceko terkait persoalan reformasi pendanaan tersebut. Juru bicara Komisi Eropa Markus Lammert mengatakan pihaknya sedang menilai jawaban itu dan terus mengikuti perkembangan di negara tersebut.
Komisi Eropa belum menyatakan bahwa rancangan kebijakan Ceko telah melanggar aturan Uni Eropa. Penilaian tersebut masih berlangsung.
Perdebatan Belum Berakhir di Parlemen
Rancangan perubahan pendanaan media publik telah melewati pembacaan pertama di parlemen Ceko pada Oktober 2026. Namun, proses tersebut belum berarti kebijakan sudah disahkan atau mulai diterapkan.
Pembahasan lanjutan masih diperlukan sebelum rancangan dapat menjadi undang-undang. Dengan demikian, skema iuran penyiaran yang berlaku saat ini belum otomatis berakhir hanya karena pemerintah mengajukan perubahan.
Bagi para pekerja media, persoalan ini menyangkut lebih dari sekadar besaran anggaran. Mereka ingin memastikan lembaga penyiaran publik tetap dapat menjalankan fungsi jurnalistik tanpa tekanan dari pihak yang mengendalikan sumber pendanaannya.
Perdebatan di Ceko pun memperlihatkan satu tantangan mendasar bagi media layanan publik: bagaimana pemerintah membiayai penyiaran yang melayani masyarakat tanpa membuat institusi tersebut kehilangan jarak independen dari kekuasaan.
About The Author
Komentar