Endoxa Asia – Data pribadi Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dilaporkan bocor dan sempat dapat diakses melalui sebuah situs web berbayar selama beberapa bulan. Informasi yang terekspos bukan hanya milik Lee, tetapi juga mencakup data paspor istri, pejabat pemerintah, personel keamanan, staf kepresidenan, hingga jurnalis yang ikut dalam perjalanan luar negeri pada Juni 2026.
Kepolisian Korea Selatan telah memulai penyelidikan awal atas kebocoran tersebut. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan juga menyatakan sedang menelusuri bagaimana dokumen itu bisa tersebar dan menyiapkan penerbitan ulang paspor bagi presiden serta sejumlah pejabat yang terdampak.
Kasus ini menjadi perhatian karena data yang bocor berkaitan dengan rombongan perjalanan resmi presiden, termasuk informasi identitas dan nomor paspor. Pemerintah kini berupaya memastikan cakupan kebocoran sekaligus mencegah data tersebut kembali tersebar.
Data 168 Orang Tercantum dalam File Penumpang Pesawat Kepresidenan
Laporan kebocoran ini pertama kali diungkap oleh stasiun penyiaran Korea Selatan, KBS. Menurut laporan tersebut, sebuah file berjudul “Passenger List (South Korea-Belgium)” diunggah ke situs web berbayar pada awal Juni 2026.
Dokumen tersebut memuat informasi pribadi 168 orang yang berkaitan dengan perjalanan Presiden Lee ke Eropa. Mereka termasuk Lee Jae-myung, istrinya Kim Hea-kyung, penasihat keamanan nasional Wi Sung-lac, sejumlah pejabat kabinet, staf kantor kepresidenan, personel Presidential Security Service, serta jurnalis yang meliput perjalanan tersebut.
Informasi yang dilaporkan terekspos meliputi nama dalam bahasa Korea dan Inggris, afiliasi atau instansi, jabatan, tanggal lahir, nomor paspor, serta tanggal penerbitan dan berakhirnya masa berlaku paspor.
Dokumen itu diduga merupakan daftar penumpang pesawat kepresidenan yang digunakan dalam perjalanan Lee ke Belgia, Italia, dan Prancis untuk menghadiri rangkaian agenda diplomatik, termasuk pertemuan tingkat tinggi G7.
Menurut laporan Yonhap, file tersebut diperkirakan telah dapat diakses selama sekitar lima bulan sejak diunggah pada 2 Juni. Dokumen itu kini sudah tidak dapat diakses melalui situs yang bersangkutan.
Pemerintah Menilai Kasus Ini sebagai Kebocoran Data, Bukan Peretasan
Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan insiden tersebut untuk sementara diperlakukan sebagai kebocoran informasi, bukan serangan peretasan. Pemerintah bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga terkait untuk mencari tahu bagaimana dokumen yang memuat data perjalanan presiden itu bisa terunggah.
Pemeriksaan teknis juga dilakukan terhadap komputer dan akun email yang berkaitan dengan persiapan perjalanan luar negeri pada Juni. Langkah ini ditujukan untuk menelusuri sumber kebocoran serta memastikan apakah ada informasi pribadi lain yang ikut terekspos.
Kepolisian Korea Selatan telah memulai penyelidikan awal pada 2 November. Berdasarkan keterangan kepolisian yang dilaporkan Yonhap, salah satu dugaan yang diperiksa adalah kemungkinan file tersebut terunggah ketika dipindai menggunakan layanan pemeriksaan keamanan untuk mendeteksi kode berbahaya.
Situs yang dimaksud merupakan platform yang memungkinkan pengguna memeriksa file atau alamat web dari kemungkinan malware. File yang diunggah ke platform tersebut dilaporkan dapat diunduh oleh pengguna, termasuk anggota berbayar.
Meski demikian, mekanisme pasti yang menyebabkan dokumen itu tersebar masih dalam penyelidikan. Belum ada kesimpulan resmi mengenai pihak yang bertanggung jawab maupun bagaimana file tersebut akhirnya tersedia bagi pengguna situs.
Paspor Presiden dan Pejabat Terdampak Akan Diterbitkan Ulang
Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung
Sebagai langkah penanganan, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan akan memfasilitasi penerbitan ulang paspor bagi Lee Jae-myung, istrinya, dan pejabat lain yang terdampak.
Pemerintah juga telah meminta penghapusan dokumen dari situs terkait dan mengambil langkah untuk mencegah paparan lebih lanjut. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui apakah data yang sama telah tersebar melalui saluran lain.
Kantor kepresidenan Korea Selatan menggelar rapat darurat pada 3 November untuk membahas insiden tersebut. Kepala staf kepresidenan Lim Kwang-hyun meminta lembaga terkait menyelidiki skala kebocoran, potensi dampaknya, dan pihak yang bertanggung jawab.
Ia juga mendorong evaluasi sistem pengelolaan keamanan informasi dalam perjalanan luar negeri presiden agar kejadian serupa tidak terulang.
Sejauh ini, pejabat Kementerian Luar Negeri menyatakan belum menemukan bukti bahwa informasi tersebut telah menyebar lebih jauh. Namun, pemerintah masih memeriksa kemungkinan distribusi melalui saluran lain.
Kebocoran Data Perjalanan Pejabat Jadi Perhatian Keamanan
Kasus ini memperlihatkan bahwa dokumen administratif yang berkaitan dengan perjalanan resmi dapat memuat informasi pribadi dalam jumlah besar. Daftar penumpang, misalnya, tidak hanya mencatat identitas seseorang, tetapi juga dapat memuat detail dokumen perjalanan dan informasi mengenai rombongan yang bepergian bersama.
Dalam kasus Korea Selatan, data yang terekspos mencakup presiden, pejabat tinggi, personel keamanan, dan jurnalis. Karena itu, penanganannya tidak berhenti pada penghapusan file dari sebuah situs, tetapi juga mencakup pemeriksaan sumber kebocoran, penggantian dokumen perjalanan, dan evaluasi prosedur pengamanan informasi.
Hingga 3 November 2026, penyelidikan masih berlangsung. Belum ada pengumuman resmi mengenai pelaku maupun bukti bahwa data tersebut telah digunakan untuk tindakan penyalahgunaan identitas. Pemerintah Korea Selatan masih berupaya memastikan bagaimana dokumen itu bisa terunggah dan sejauh mana informasi pribadi 168 orang tersebut telah terpapar.
About The Author
Komentar