Endoxa Asia – Thailand mendorong ASEAN memperkuat koordinasi dan mengubah cara kerja agar lebih siap menghadapi berbagai krisis yang muncul secara bersamaan. Tantangannya tidak hanya berasal dari konflik geopolitik, tetapi juga mencakup ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, serta ancaman terhadap ketahanan energi dan pangan.
Seruan tersebut disampaikan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, dalam 41st ASEAN Roundtable di Singapura pada 5 November 2026. Forum yang diselenggarakan ISEAS-Yusof Ishak Institute itu mengangkat tema Navigating Polycrisis: Can ASEAN Deliver When It Matters?
Bagi Thailand, kondisi dunia saat ini menuntut ASEAN bergerak lebih proaktif. Organisasi regional tersebut dinilai tidak cukup hanya merespons masalah setelah krisis terjadi, tetapi perlu memperkuat mekanisme kerja sama agar dapat mengantisipasi risiko sejak awal.
Apa yang dimaksud dengan polycrisis?
Istilah polycrisis merujuk pada situasi ketika sejumlah krisis terjadi secara bersamaan dan saling memengaruhi. Masalah geopolitik, ekonomi, lingkungan, dan keamanan tidak selalu berdiri sendiri. Gangguan di satu sektor dapat memperburuk kondisi sektor lainnya.
Persaingan negara-negara besar, misalnya, dapat memengaruhi hubungan perdagangan dan rantai pasok internasional. Ketidakpastian ekonomi juga berpotensi menekan investasi dan aktivitas bisnis di kawasan.
Di sisi lain, perubahan iklim dapat mengganggu produksi pangan, sementara ketidakstabilan geopolitik berisiko memengaruhi pasokan energi dan jalur perdagangan.
Sihasak menilai tidak ada satu negara anggota ASEAN yang mampu menghadapi seluruh tantangan tersebut sendirian. Karena itu, kerja sama regional menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas sekaligus mempertahankan momentum pembangunan Asia Tenggara.
Thailand usulkan perubahan cara kerja ASEAN
Salah satu perhatian utama Thailand adalah proses pengambilan keputusan ASEAN yang mengandalkan prinsip konsensus. Prinsip ini selama ini menjadi bagian penting dari identitas dan mekanisme kerja organisasi tersebut.
Namun, proses mencapai kesepakatan bersama terkadang membutuhkan waktu panjang. Dalam situasi mendesak, hal itu berpotensi memperlambat respons negara-negara anggota.
Sihasak mengusulkan agar prinsip konsensus diterapkan secara lebih fleksibel sehingga ASEAN dapat mengambil langkah yang diperlukan tanpa terjebak dalam proses pembahasan berkepanjangan.
Thailand juga mendorong penguatan peran negara yang sedang memegang Keketuaan ASEAN. Negara ketua dinilai perlu memiliki kemampuan lebih kuat untuk mengumpulkan negara anggota dan menginisiasi konsultasi ketika muncul persoalan mendesak.
Selain itu, ia mendukung keberlanjutan mekanisme Troika ASEAN. Mekanisme ini melibatkan tiga negara yang memegang posisi ketua sebelumnya, saat ini, dan berikutnya. Tujuannya adalah menjaga kesinambungan koordinasi ketika terjadi pergantian kepemimpinan tahunan.
Usulan tersebut berkaitan dengan kebutuhan ASEAN untuk mempertahankan agenda jangka panjang. Singapura dijadwalkan memegang Keketuaan ASEAN pada 2027, kemudian Thailand pada 2028. Kedua negara telah menyatakan komitmen untuk berkoordinasi dan menyusun agenda bersama agar prioritas kawasan tidak terputus setiap kali kepemimpinan berganti.
Tiga prioritas Thailand untuk memperkuat ASEAN
Dalam pidatonya, Sihasak menguraikan tiga prioritas yang perlu diperkuat ASEAN, yakni integrasi regional, ketahanan, dan relevansi bagi masyarakat.
1. Memperkuat integrasi ekonomi kawasan
Thailand melihat perdagangan antarnegara ASEAN masih memiliki ruang besar untuk berkembang. Perdagangan intra-ASEAN saat ini menyumbang kurang dari 25 persen dari total perdagangan kawasan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar internal ASEAN belum sepenuhnya dimanfaatkan. Negara anggota masih perlu memperluas akses pasar, mengurangi hambatan perdagangan non-tarif, dan mempercepat integrasi ekonomi digital.
Salah satu agenda yang disorot adalah ASEAN Digital Economy Framework Agreement atau DEFA. Kerangka kerja ini ditujukan untuk memperkuat kerja sama ekonomi digital di kawasan, termasuk menciptakan lingkungan yang lebih terintegrasi bagi aktivitas bisnis lintas negara.
2. Membangun ketahanan energi dan pangan
Prioritas kedua adalah memperkuat kemampuan kawasan menghadapi guncangan dari luar. Thailand mendorong diversifikasi rantai pasok agar negara-negara ASEAN tidak terlalu bergantung pada sumber atau jalur distribusi tertentu.
Di sektor energi, pengembangan ASEAN Power Grid menjadi salah satu agenda penting. Proyek ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas listrik antarnegara dan membuka peluang perdagangan energi bersih lintas batas.
Sihasak mencontohkan kerja sama interkoneksi listrik yang melibatkan Laos, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Proyek tersebut memperlihatkan bagaimana kolaborasi regional dapat mendukung pemanfaatan sumber energi secara lebih luas.
Ketahanan pangan juga menjadi perhatian. Thailand menilai ASEAN perlu memperkuat cadangan pangan darurat agar kawasan lebih siap menghadapi gangguan produksi, bencana alam, maupun hambatan distribusi.
3. Memastikan kerja sama memberi manfaat nyata
Prioritas ketiga berkaitan dengan relevansi ASEAN bagi masyarakat. Keberhasilan organisasi regional tersebut tidak cukup diukur melalui pertemuan diplomatik atau kesepakatan antarpemerintah.
Kerja sama perlu menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga peningkatan peluang ekonomi.
Sihasak juga menyoroti kebutuhan ASEAN untuk menangani penipuan daring dan risiko yang muncul dari perkembangan kecerdasan buatan (AI). Kedua isu tersebut semakin relevan karena aktivitas digital lintas negara berkembang pesat dan dapat memunculkan tantangan keamanan baru.
Myanmar dan ketegangan Thailand-Kamboja ikut menjadi perhatian
Selain tantangan ekonomi dan lingkungan, Sihasak turut menyinggung persoalan politik dan keamanan di kawasan.
Mengenai hubungan Thailand dan Kamboja, ia menekankan bahwa perbedaan kedua negara perlu diselesaikan melalui dialog dan cara-cara damai sesuai hukum internasional. Perselisihan bilateral tersebut, menurutnya, tidak seharusnya mengganggu persatuan ASEAN atau agenda bersama kawasan.
Sementara itu, terkait Myanmar, Thailand kembali menegaskan pentingnya Konsensus Lima Poin ASEAN sebagai kerangka penyelesaian krisis. Namun, Sihasak menilai kerangka tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang lebih konkret dan dapat dijalankan.
Thailand juga menjalankan pendekatan paralel dengan menangani persoalan secara langsung di wilayah perbatasan, sembari mempertahankan komunikasi dan mendorong dialog yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Dalam isu keamanan maritim, Thailand menekankan pentingnya kebebasan navigasi, hak lintas damai, serta kepatuhan terhadap hukum internasional. Koordinasi juga perlu ditingkatkan untuk menjaga keamanan jalur pengangkutan energi dan barang di tengah ketidakpastian geopolitik.
Tantangan ASEAN adalah mengubah kesepakatan menjadi tindakan
Seruan Thailand memperlihatkan tantangan yang dihadapi ASEAN ketika harus menjaga persatuan di tengah kepentingan nasional negara-negara anggotanya yang tidak selalu sama.
Prinsip konsensus membantu mempertahankan keterlibatan seluruh anggota, tetapi proses yang terlalu panjang dapat menyulitkan organisasi merespons situasi yang bergerak cepat. Di sisi lain, fleksibilitas pengambilan keputusan juga perlu dijalankan tanpa mengabaikan kesepakatan dan kepentingan bersama.
Karena itu, penguatan peran ketua ASEAN, mekanisme Troika, integrasi ekonomi, serta kerja sama energi dan pangan menjadi bagian dari upaya membangun kapasitas kawasan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh agenda tersebut menghasilkan tindakan nyata. Bagi masyarakat Asia Tenggara, keberhasilan ASEAN pada akhirnya akan terlihat dari kemampuannya menjaga stabilitas, memperluas kesempatan ekonomi, dan melindungi kehidupan sehari-hari ketika berbagai krisis datang bersamaan.
About The Author
Komentar