Endoxa Asia – Nasib hampir 100 pekerja perusahaan media Malaysia, Media Mulia, memasuki babak baru setelah manajemen bersedia meninjau ulang program cuti berbayar yang sebelumnya diumumkan sebagai bagian dari restrukturisasi. Perusahaan penerbit surat kabar Utusan Malaysia dan Kosmo! itu juga membuka kemungkinan mencari alternatif selain pemutusan hubungan kerja (PHK).
Komitmen tersebut disampaikan Direktur sekaligus Chief Financial Officer Media Mulia, Abd Wahid Idris, setelah bertemu Menteri Komunikasi Malaysia Fahmi Fadzil di gedung parlemen pada 5 November 2026. Pertemuan itu berlangsung di tengah kekhawatiran pekerja mengenai kepastian pekerjaan dan masa depan dua surat kabar yang memiliki sejarah panjang di Malaysia.
Perubahan rencana ini belum berarti program cuti berbayar telah dibatalkan. Media Mulia masih melakukan penilaian terhadap model bisnis dan struktur operasionalnya, sementara opsi yang akan diambil belum diumumkan secara terperinci.
Hampir separuh karyawan terdampak restrukturisasi
Media Mulia mengumumkan program cuti berbayar pada 2 November 2026. Kebijakan tersebut melibatkan hampir 100 pekerja dari total sekitar 200 karyawan perusahaan.
Manajemen menyebut langkah itu sebagai bagian dari peninjauan model bisnis, struktur operasional, dan arah perusahaan. Perubahan tersebut diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha di tengah pergeseran industri media menuju platform digital.
Abd Wahid Idris menjelaskan bahwa program tersebut bertujuan mengevaluasi kebutuhan operasional, pemanfaatan sumber daya manusia, serta kapasitas perusahaan untuk memperkuat konten digital dan meningkatkan kualitas distribusi berita.
Perusahaan juga menyatakan tetap berkomitmen mempertahankan penerbitan surat kabar cetak bagi pembaca yang masih mengandalkannya.
Meski demikian, pengumuman tersebut memunculkan kekhawatiran di ruang redaksi. Sejumlah pekerja merasa tidak memperoleh penjelasan memadai mengenai alasan pemilihan karyawan yang terdampak, durasi cuti berbayar, serta kemungkinan mereka kembali bekerja.
The Straits Times melaporkan bahwa rencana tersebut melibatkan hampir setengah dari sekitar 200 karyawan Media Mulia. Situasi ini mengingatkan para pekerja pada penutupan perusahaan penerbit lama pada 2019 yang menyebabkan ratusan orang kehilangan pekerjaan.
Manajemen mulai mempertimbangkan alternatif selain PHK
Setelah mendapat perhatian pemerintah dan organisasi profesi, Media Mulia menyatakan bersedia mengevaluasi kembali program cuti berbayar.
Dalam keterangan kepada Bernama pada 5 November, Abd Wahid mengatakan perusahaan masih berada dalam tahap pembahasan dan terbuka terhadap berbagai pilihan untuk menjaga keberlangsungan bisnis sekaligus melindungi kesejahteraan karyawan.
Ia menyebut prioritas manajemen saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh dan menentukan cara terbaik untuk merombak model bisnis perusahaan.
“Insya-Allah, setelah peninjauan dan diskusi lebih lanjut dengan Menteri Komunikasi, mungkin akan ada beberapa penyesuaian atau perubahan terhadap rencana yang sudah ada,” demikian pernyataan Abd Wahid sebagaimana diberitakan Bernama.
Namun, Media Mulia belum mengungkap alternatif yang sedang dipertimbangkan maupun jadwal pengambilan keputusan akhir. Karena itu, status hampir 100 pekerja yang terdampak masih belum sepenuhnya jelas.
Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil sebelumnya meminta perusahaan media yang mengalami kesulitan keuangan dan operasional untuk berdiskusi dengan kementeriannya sebelum mengambil keputusan yang berisiko membuat pekerja kehilangan mata pencaharian.
Pemerintah Malaysia juga telah menambah RM30 juta untuk Media Innovation Fund, program bantuan yang ditujukan mendukung transformasi digital, modernisasi, dan keberlanjutan perusahaan media.
Serikat jurnalis meminta transparansi dan perlindungan pekerja
Rencana restrukturisasi Media Mulia mendapat perhatian dari National Union of Journalists Malaysia (NUJ). Organisasi tersebut meminta perusahaan memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan restrukturisasi, kriteria pemilihan pekerja terdampak, durasi cuti berbayar, serta konsekuensinya terhadap status pekerjaan dan pendapatan mereka.
NUJ mengakui bahwa perusahaan media menghadapi tekanan finansial dan perubahan pola konsumsi berita. Namun, organisasi tersebut menekankan bahwa kesejahteraan, keamanan kerja, dan martabat pekerja media tidak boleh ditempatkan sebagai persoalan sekunder.
Seruan serupa disampaikan Malaysian Media Council (MMM), yang meminta manajemen membuka ruang komunikasi dan konsultasi dengan karyawan.
Sementara itu, International Federation of Journalists (IFJ) dan NUJM juga menyatakan keprihatinan atas ketidakpastian yang dihadapi pekerja Media Mulia. Keduanya meminta manajemen memastikan proses restrukturisasi berlangsung transparan dan menghormati hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum dan kontrak kerja.
Perhatian organisasi profesi tersebut tidak hanya berkaitan dengan pendapatan karyawan dalam jangka pendek. Pengurangan tenaga kerja di ruang redaksi juga berpotensi menghilangkan pengalaman, keahlian, dan pengetahuan institusional yang dibangun selama bertahun-tahun.
Utusan Malaysia pernah tutup pada 2019
Kekhawatiran karyawan Media Mulia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perusahaan pendahulu Utusan Malaysia.
Surat kabar tersebut pertama kali terbit di Singapura pada 1939. Salah satu pendirinya adalah Abdul Rahim Kajai, tokoh penting dalam perkembangan jurnalisme Melayu, bersama Yusof Ishak yang kemudian menjadi presiden pertama Singapura.
Selama puluhan tahun, Utusan Malaysia menjadi salah satu surat kabar berpengaruh dalam perkembangan pers berbahasa Melayu. Namun, perusahaan penerbit lamanya, Utusan Melayu (Malaysia) Berhad, menghadapi tekanan keuangan akibat penurunan penjualan, masalah arus kas, dan akumulasi utang.
Krisis tersebut berujung pada penghentian operasi pada Oktober 2019. Penutupan itu menyebabkan lebih dari 800 pekerja kehilangan pekerjaan dalam waktu singkat.
Pada Juli 2020, Utusan Malaysia dan Kosmo! kembali terbit di bawah pengelolaan Media Mulia setelah sempat berhenti beroperasi selama sekitar sembilan bulan.
Karena itu, pengumuman restrukturisasi terbaru memunculkan kekhawatiran bahwa kedua surat kabar tersebut kembali menghadapi persoalan keberlanjutan bisnis.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim juga menyinggung sejarah penyelamatan perusahaan tersebut oleh pemerintah. Pada 4 November, ia mengatakan pemerintah sebelumnya pernah turun tangan membantu penerbit Utusan Malaysia dan Kosmo! ketika menghadapi kesulitan operasional. Namun, ia menyatakan pertanyaan mengenai kebijakan terbaru perlu ditujukan kepada Media Mulia sebagai pengelola saat ini.
Tekanan industri media cetak semakin besar
Persoalan Media Mulia mencerminkan tantangan yang lebih luas bagi industri surat kabar Malaysia. Perubahan kebiasaan pembaca dan pergeseran belanja iklan ke platform digital telah menekan pendapatan media cetak.
Data Audit Bureau of Circulations yang dikutip The Straits Times menunjukkan total sirkulasi surat kabar berbahasa Melayu di Malaysia turun 55 persen, dari sekitar dua juta eksemplar pada 2013 menjadi 905.000 eksemplar pada 2018.
Sirkulasi Utusan Malaysia sendiri turun sekitar 43 persen antara 2014 dan 2018, dari sekitar 172.000 menjadi kurang dari 100.000 eksemplar.
Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan media cetak sudah berlangsung jauh sebelum pandemi dan semakin berat ketika pembaca beralih ke konsumsi berita digital.
Namun, transformasi digital juga membutuhkan investasi teknologi, kemampuan baru, dan strategi pendapatan yang berkelanjutan. Perusahaan harus menyeimbangkan kebutuhan efisiensi dengan kemampuan mempertahankan kualitas jurnalistik.
Dalam kasus Media Mulia, persoalannya menjadi semakin kompleks karena perusahaan harus menjaga dua merek surat kabar bersejarah sekaligus menghadapi ketidakpastian pekerjaan bagi hampir separuh karyawannya.
Masa depan dua surat kabar masih bergantung pada hasil evaluasi
Untuk saat ini, Media Mulia belum membatalkan program cuti berbayar maupun mengumumkan keputusan final mengenai pekerja yang terdampak. Manajemen masih membuka pembahasan dengan pemerintah dan melakukan evaluasi terhadap model bisnis perusahaan.
Tantangan berikutnya adalah menemukan bentuk restrukturisasi yang dapat menjaga keberlanjutan Utusan Malaysia dan Kosmo! tanpa mengorbankan pekerja yang selama ini membangun reputasi kedua media tersebut.
Perkembangan ini juga menjadi pengingat bahwa transformasi industri media bukan hanya persoalan berpindah dari kertas ke layar. Keberhasilan perubahan model bisnis perlu diukur dari kemampuan perusahaan mempertahankan jurnalisme berkualitas, membangun sumber pendapatan baru, dan memastikan pekerjanya memperoleh kepastian serta perlindungan yang layak.
Bagi Media Mulia, keputusan dalam beberapa waktu mendatang akan menentukan bukan hanya masa depan hampir 100 karyawannya, tetapi juga arah keberlanjutan dua nama penting dalam sejarah pers Malaysia.
About The Author
Komentar