Endoxa Asia – OpenAI mulai mengambil posisi dalam perdebatan politik Amerika Serikat menjelang pemilihan presiden 2028. Perusahaan pengembang ChatGPT itu mendorong para politisi untuk memiliki agenda kebijakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), di tengah kekhawatiran masyarakat mengenai dampak teknologi terhadap pekerjaan, biaya hidup, pendidikan, dan masa depan ekonomi.
Upaya tersebut terlihat melalui esai Chris Lehane, Chief Global Affairs Officer OpenAI, yang diterbitkan pada 4 November 2026. Dalam tulisannya, Lehane menyebut AI berpotensi menjadi isu utama dalam Pilpres AS 2028. Ia mendorong calon presiden untuk menawarkan pendekatan yang dapat membuat masyarakat ikut menikmati manfaat teknologi, tanpa kehilangan kendali atas keputusan penting dalam kehidupan mereka.
Langkah ini menarik perhatian karena OpenAI bukan sekadar perusahaan teknologi yang menyampaikan pandangan mengenai masa depan industri. Gagasan kebijakan yang ditawarkan juga berkaitan langsung dengan kepentingan bisnis perusahaan, termasuk ekspansi infrastruktur AI dan peningkatan adopsi teknologi.
OpenAI Ingin AI Menjadi Isu Utama Pilpres 2028
Lehane membandingkan perubahan yang dibawa AI dengan transformasi ekonomi pada era industrialisasi. Ia menggunakan New Deal, rangkaian program dan reformasi pemerintahan Presiden Franklin D. Roosevelt pada 1930-an, sebagai analogi untuk menggambarkan perlunya kontrak sosial baru di tengah perubahan teknologi.
Menurut Lehane, masyarakat Amerika kini menghadapi kecemasan mengenai masa depan ekonomi dan kemampuan mereka mengendalikan kehidupan sendiri. Perkembangan AI berpotensi memperbesar kekhawatiran tersebut, terutama jika manfaat ekonominya hanya dinikmati kelompok perusahaan dan pemilik modal tertentu.
Ia mengusulkan pendekatan yang disebut sebagai compelling third path, atau jalan ketiga yang meyakinkan. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai alternatif antara pihak yang menginginkan pengembangan AI tanpa banyak pembatasan dan kelompok yang ingin menempatkan kendali teknologi di tangan segelintir elite.
Dalam esainya, Lehane menulis bahwa AI seharusnya dibangun untuk masyarakat dan menjadi alat yang memperluas kemampuan manusia dalam belajar, berkreasi, serta bekerja. Ia juga menekankan bahwa keputusan penting tetap harus berada di bawah kendali manusia.
Lima Pertanyaan yang Ingin Dihadapkan kepada Kandidat
Lehane mengajukan lima pertanyaan yang menurutnya perlu dijawab para calon pemimpin AS untuk membangun agenda AI menjelang pemilu 2028.
Pertama, bagaimana pemerintah memastikan pekerja tetap memperoleh manfaat ketika AI mengubah pasar tenaga kerja? Isu ini berkaitan dengan kemungkinan pekerjaan yang berubah, kebutuhan keterampilan baru, serta pembagian keuntungan dari produktivitas yang dihasilkan teknologi.
Kedua, bagaimana pendidikan dapat mempersiapkan generasi muda menghadapi ekonomi berbasis AI? Perdebatan tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi di sekolah, tetapi juga bagaimana memastikan akses dan perlindungan yang sesuai bagi anak-anak.
Ketiga, bagaimana AI dapat membuat kehidupan masyarakat lebih terjangkau dan membuka kesempatan ekonomi? Pertanyaan ini mencakup peluang bagi pekerja, pelaku usaha, serta masyarakat yang ingin memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas.
Keempat, bagaimana memastikan manusia tetap memiliki kendali atas keputusan penting yang melibatkan AI? Aspek ini berkaitan dengan keselamatan sistem, pengawasan independen, standar yang dapat ditegakkan, serta mekanisme pembatasan apabila teknologi menimbulkan risiko.
Kelima, bagaimana AS mempertahankan posisi dalam persaingan teknologi global, terutama terhadap China, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat lokal?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa agenda yang ditawarkan OpenAI tidak hanya berfokus pada pengembangan model AI. Perusahaan juga ingin mendorong pembahasan mengenai kebijakan ekonomi, pendidikan, tenaga kerja, keselamatan teknologi, dan pembangunan infrastruktur.
Ekspansi Pusat Data Menjadi Kepentingan Penting
Salah satu isu paling sensitif dalam agenda tersebut adalah pembangunan pusat data. Infrastruktur ini membutuhkan pasokan listrik dan sumber daya dalam jumlah besar, sementara sejumlah komunitas di AS mulai mempertanyakan dampaknya terhadap biaya energi dan lingkungan sekitar.
Penolakan terhadap pusat data bahkan menjadi perhatian lintas partai dalam pemilu sela AS 2026. Kekhawatiran masyarakat tidak hanya berkaitan dengan keberadaan bangunan dan fasilitas teknologi, tetapi juga kemungkinan kenaikan tagihan listrik serta pembagian manfaat ekonomi yang tidak seimbang.
Lehane mengakui bahwa kekhawatiran tersebut perlu ditanggapi. Namun, ia juga memperingatkan bahwa kebijakan yang menghentikan pembangunan infrastruktur secara luas dapat menghambat posisi AS dalam persaingan AI dengan China.
Dalam laporan Axios pada 1 November 2026, OpenAI disebut tengah menyiapkan strategi komunikasi dan kebijakan setelah pemilu sela. Salah satu gagasannya adalah mendorong penggunaan istilah AI compute campuses untuk menggambarkan pusat data sebagai kawasan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat ekonomi kepada komunitas setempat.
OpenAI juga ingin mendorong kesepakatan dengan komunitas dan aturan di tingkat negara bagian agar masyarakat memiliki suara dalam pembangunan proyek serta memperoleh manfaat yang jelas.
Meski demikian, perubahan istilah tidak otomatis menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga. Ketersediaan listrik, dampak lingkungan, transparansi proyek, dan pembagian keuntungan tetap membutuhkan kebijakan konkret.
Agenda OpenAI Mendapat Kritik soal Kepentingan Bisnis
Gagasan Lehane tidak lepas dari kritik mengenai potensi konflik kepentingan. Sebagai perusahaan yang membutuhkan infrastruktur komputasi besar dan adopsi AI yang semakin luas, OpenAI memiliki kepentingan langsung terhadap sejumlah kebijakan yang sedang didorongnya.
Kate Brennan dari AI Now Institute menilai pendekatan baru tersebut menunjukkan perubahan dalam agenda kebijakan OpenAI dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya perusahaan lebih menekankan percepatan pengembangan AI dan pengurangan hambatan regulasi, kini mereka menggunakan narasi yang lebih berpusat pada masyarakat.
Namun, Brennan mempertanyakan apakah gagasan tersebut benar-benar menawarkan perlindungan yang cukup bagi publik. Ia menilai sejumlah usulan masih lebih banyak mendorong adopsi AI dan perluasan infrastruktur daripada menetapkan kewajiban yang memastikan pekerja memperoleh bagian dari keuntungan teknologi.
Contohnya, insentif untuk meningkatkan keterampilan AI dan memperluas kepemilikan saham karyawan tidak sama dengan aturan yang mewajibkan perusahaan membagi keuntungan atau menanggung biaya akibat hilangnya pekerjaan.
Kritik tersebut menjadi penting karena New Deal yang dijadikan pembanding oleh Lehane bukan hanya program untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Reformasi pada era Roosevelt juga memperkuat perlindungan pekerja dan membatasi sejumlah praktik korporasi.
Dengan demikian, pertanyaan besarnya bukan hanya bagaimana masyarakat dapat menggunakan AI, melainkan juga siapa yang mengendalikan teknologi dan menikmati keuntungan ekonominya.
Keselamatan AI dan Perlindungan Anak Ikut Masuk Agenda
Di luar persoalan ekonomi, Lehane juga menempatkan keselamatan AI dan perlindungan anak sebagai bagian dari perdebatan politik. Ia mendorong standar keselamatan yang dapat ditegakkan, evaluasi independen, pengawasan publik, serta kemampuan untuk membatasi atau menghentikan sistem AI jika diperlukan.
Isu ini memiliki relevansi tersendiri karena penggunaan AI semakin meluas dalam pendidikan dan kehidupan anak-anak. Sistem AI yang berinteraksi dengan pengguna muda membutuhkan perlindungan sesuai usia, termasuk pengamanan terhadap konten dan penggunaan yang berisiko.
Namun, komitmen terhadap keselamatan teknologi juga perlu dilihat bersama rekam jejak industri. Pada 2024, OpenAI menentang rancangan undang-undang keselamatan AI California, SB 1047, yang antara lain mengusulkan evaluasi risiko dan kemampuan menghentikan sistem dalam kondisi tertentu.
Perubahan sikap perusahaan terhadap sejumlah regulasi keselamatan menjadi bagian dari perdebatan yang lebih luas mengenai seberapa jauh perusahaan AI bersedia menerima pengawasan eksternal.
Pilpres 2028 Bisa Menjadi Arena Debat Masa Depan AI
OpenAI tidak mengumumkan dukungan terhadap kandidat presiden tertentu melalui esai Lehane. Namun, langkah tersebut memperlihatkan upaya perusahaan untuk memengaruhi arah pembahasan kebijakan sebelum persaingan menuju Pilpres AS 2028 semakin intensif.
Pemilu sela 2026 juga memberikan gambaran bahwa isu AI dapat beririsan dengan persoalan yang lebih dekat dengan kehidupan pemilih, seperti biaya listrik, lapangan kerja, dan keterjangkauan kebutuhan sehari-hari. Meskipun AI belum menjadi isu dominan dalam pemilu tersebut, penolakan terhadap pusat data telah memperlihatkan bahwa ekspansi industri teknologi dapat memicu perdebatan politik lintas partai.
Dalam dua tahun mendatang, kandidat presiden kemungkinan perlu menjelaskan bagaimana mereka akan mengatur perusahaan AI, melindungi pekerja, dan menjaga daya saing AS. Bagi OpenAI, periode ini menjadi kesempatan untuk mendorong kebijakan yang dinilai mendukung perkembangan teknologi sekaligus membangun penerimaan publik.
Namun, keberhasilan agenda tersebut akan bergantung pada detail pelaksanaannya. Janji bahwa AI akan membawa kemakmuran belum cukup tanpa mekanisme yang memastikan manfaatnya tersebar luas dan risikonya tidak dibebankan kepada masyarakat.
Perdebatan menuju 2028 pada akhirnya bukan hanya mengenai siapa yang memimpin Amerika Serikat, tetapi juga siapa yang menentukan arah perkembangan AI dan bagaimana kekuatan teknologi itu akan dibagi.
About The Author
Komentar