Endoxa Asia – Kasus dugaan keracunan setelah konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, berkembang menjadi persoalan keamanan pangan. Hingga Kamis, 24 September 2026, sebanyak 411 orang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bawang.
Dalam investigasi awal, Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), termasuk pengolahan makanan yang dilakukan jauh sebelum waktu distribusi. BGN kemudian menghentikan sementara operasional SPPG tersebut dan mencopot kepala dapurnya.
Namun, BGN menegaskan bahwa temuan pelanggaran SOP tersebut belum dapat disebut sebagai kesimpulan akhir mengenai penyebab gangguan kesehatan yang dialami para penerima manfaat. Pemeriksaan terhadap seluruh rantai pengolahan makanan masih berlangsung.
Makanan diolah sejak malam sebelum dibagikan
Salah satu temuan utama BGN berasal dari pemeriksaan rekaman CCTV di dapur SPPG Bawang.
Makanan yang seharusnya disajikan kepada penerima manfaat pada Selasa, 22 September 2026, diketahui telah mulai diolah pada Senin malam sekitar pukul 19.30 WIB. Berdasarkan keterangan BGN, pengolahan tersebut tidak sesuai dengan SOP yang berlaku.
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan awal menemukan adanya pengolahan telur pada sekitar pukul 19.30 WIB, kemudian makanan tersebut dipanaskan kembali sekitar pukul 02.30 WIB.
BGN saat ini menelusuri seluruh rangkaian proses, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pemorsian hingga distribusi.
Waktu pengolahan menjadi bagian penting dalam pemeriksaan karena keamanan makanan tidak hanya bergantung pada bahan baku, tetapi juga pada bagaimana makanan dimasak, disimpan, dipanaskan kembali dan didistribusikan sebelum dikonsumsi.
Meski demikian, BGN belum menyatakan bahwa pengolahan makanan pada malam sebelumnya merupakan penyebab pasti munculnya gangguan kesehatan.
“Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh pemeriksaan selesai. Semua harus berdasarkan fakta dan hasil investigasi,” kata Ketut dalam keterangan resmi BGN.
Kondisi dapur SPPG juga diperiksa
Selain proses pengolahan makanan, pemeriksaan awal menemukan sejumlah kondisi fisik dan kebersihan dapur yang perlu dievaluasi.
Dalam sumber yang diberikan, Bupati Batang M Faiz Kurniawan menyebut terdapat bagian bangunan yang belum memenuhi standar, termasuk konstruksi dinding dan pengelolaan limbah.
Temuan mengenai kebersihan juga menjadi perhatian BGN. Lembaga tersebut menyatakan kondisi pada beberapa bagian SPPG masih perlu diperiksa lebih lanjut sebagai bagian dari investigasi.
Temuan tersebut penting karena BGN sebelumnya telah menjadikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dan SOP sebagai bagian utama pengawasan SPPG. Pada September 2026, BGN bahkan menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS.
Dengan demikian, pemeriksaan SPPG Bawang tidak berdiri sendiri. Pengawasan terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan memang menjadi bagian dari mekanisme evaluasi BGN terhadap pelaksanaan MBG.
411 orang terdampak, ratusan mendapat perawatan
Jumlah penerima manfaat yang mengalami gangguan kesehatan di Bawang meningkat dalam proses pendataan.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam sumber Kompas.com, hingga Kamis siang tercatat 411 orang diduga terdampak. Sebanyak 119 orang dirujuk ke sejumlah fasilitas kesehatan, 20 orang masih menjalani perawatan di Puskesmas Bawang, sementara 272 lainnya menjalani rawat jalan.
Dari total tersebut, terdapat 50 balita dan 141 anak usia sekolah. Sebanyak 220 orang diketahui mengonsumsi makanan yang dibawa pulang oleh penerima manfaat.
Angka tersebut berbeda dari data awal yang disampaikan BGN pada Kamis dini hari. Dalam keterangan resminya, BGN mencatat 219 orang terdampak pada pukul 03.00 WIB, dengan 132 orang menjalani rawat inap dan 87 orang rawat jalan. BGN menyatakan data masih diperbarui berdasarkan pendataan dan koordinasi di lapangan.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa pendataan korban masih berkembang ketika proses penanganan berlangsung.
BGN suspend SPPG Bawang dan copot kepala dapur
Sebagai langkah pengamanan sekaligus investigasi, BGN menghentikan sementara operasional SPPG Bawang dengan kategori suspend berat.
Kepala SPPG Bawang juga dicopot dari jabatannya. Menurut BGN, keputusan tersebut diambil setelah ditemukan pelanggaran SOP dan adanya makanan yang dibawa pulang oleh penerima manfaat, yang dalam penilaian BGN juga termasuk pelanggaran berat.
BGN menyatakan penghentian sementara tersebut akan disertai evaluasi menyeluruh dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait.
Dalam kasus sebelumnya di Sidoarjo, BGN juga menerapkan suspend berat selama 30 hari terhadap SPPG yang mengalami insiden keamanan pangan. BGN menyebut sanksi penghentian sementara merupakan bagian dari mekanisme investigasi dan evaluasi.
Untuk kasus Bawang, BGN menyatakan dapur tersebut dihentikan sementara selama 30 hari.
Penyebab keracunan belum ditetapkan
Temuan pelanggaran SOP membuat proses investigasi di SPPG Bawang menjadi perhatian, tetapi statusnya perlu dibedakan dari penetapan penyebab dugaan keracunan.
BGN sendiri menyatakan pemeriksaan belum selesai. Tim masih menelusuri proses sejak bahan baku diterima hingga makanan sampai kepada penerima manfaat.
Artinya, pengolahan telur yang dilakukan lebih awal, kondisi sanitasi, pengelolaan limbah, penyimpanan makanan, proses pemanasan kembali dan distribusi merupakan bagian dari rangkaian yang perlu diperiksa sebelum penyebab kejadian dapat ditentukan.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan keterangan BGN dalam kasus-kasus sebelumnya. Pada September 2026, BGN menyatakan ketidakpatuhan SPPG terhadap SOP menjadi salah satu persoalan yang ditemukan dalam kasus gangguan kesehatan akibat MBG.
Keamanan pangan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG
Kasus di Bawang memperlihatkan bahwa pelaksanaan program makan dalam skala besar tidak hanya berkaitan dengan jumlah penerima manfaat, tetapi juga dengan konsistensi standar pengolahan makanan di setiap dapur SPPG.
BGN sebelumnya telah menerapkan penghentian sementara terhadap SPPG yang belum memenuhi sejumlah persyaratan. Pada 16 September 2026, misalnya, BGN mengumumkan suspend terhadap 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan SLHS.
Dalam kasus Bawang, pengawasan kemudian masuk ke tahap yang lebih spesifik setelah muncul dugaan gangguan kesehatan pada ratusan penerima manfaat.
Untuk saat ini, terdapat dua hal yang perlu dibedakan. Pertama, BGN telah menemukan ketidakpatuhan terhadap sejumlah SOP dan mengambil tindakan terhadap SPPG Bawang. Kedua, penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami 411 orang masih menunggu hasil investigasi bersama pihak terkait.
Hasil pemeriksaan selanjutnya akan menentukan apakah temuan tersebut berkaitan langsung dengan kejadian kesehatan yang dialami penerima manfaat dan tindakan lanjutan apa yang perlu diberikan terhadap pengelola SPPG.
About The Author
Komentar