Key Insights
- Srikandi Jaga Desa resmi dikukuhkan sebagai sayap organisasi ABPEDNAS dengan kepengurusan nasional hingga daerah.
- Gerakan ini berfokus pada pemberdayaan perempuan, penguatan UMKM desa, perlindungan perempuan dan anak, serta pengawasan pembangunan desa.
- Sejumlah tokoh nasional menilai keterlibatan perempuan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi desa.
Semangat itu menjadi latar pengukuhan resmi kepengurusan nasional hingga daerah Srikandi Jaga Desa, sayap organisasi Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS). Pelantikan berlangsung di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7/2026), sebagai tindak lanjut Musyawarah Nasional (Munas) perdana organisasi tersebut.
Gerakan yang dibentuk pada 20 Juni 2026 ini hadir dengan misi yang cukup luas. Selain meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengawasan desa, Srikandi Jaga Desa juga diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal melalui UMKM, melindungi perempuan dan anak, hingga membantu membangun ketahanan sosial di tingkat desa.
Acara pelantikan turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, serta Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa Sherly Tjoanda Laos.
Dalam pidato utamanya, Hashim Djojohadikusumo menekankan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya dibangun lewat kebijakan besar, tetapi juga melalui desa yang tangguh. Menurutnya, perempuan memegang peran strategis sebagai penjaga moral keluarga sekaligus motor penggerak ekonomi masyarakat.
Baca juga: Srikandi Jaga Desa Konsolidasikan Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa
Karena itu, Srikandi Jaga Desa diposisikan bukan hanya sebagai organisasi perempuan, melainkan mitra yang ikut menjaga generasi muda dari berbagai pengaruh negatif sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Sherly Tjoanda Laos, yang menyoroti pentingnya keluarga sebagai fondasi utama pembangunan.
“Kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga. Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis akan memiliki suara yang lebih lantang dalam menentukan masa depan desanya,” ujar Sherly.
Sementara itu, Dewan Pembina ABPEDNAS sekaligus Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari, mengingatkan bahwa pemberdayaan ekonomi tidak cukup hanya dengan program, tetapi juga membutuhkan tata kelola organisasi yang sehat.
“Penguatan ekonomi perempuan desa harus ditopang oleh tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di dalam organisasi. Dengan manajemen yang kuat, kita memastikan setiap program pemberdayaan dan bantuan UMKM tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat desa,” katanya.
Prosesi pelantikan berlangsung melalui pembacaan Surat Keputusan pengangkatan pengurus oleh Sekretaris Jenderal ABPEDNAS. Momen tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka sebagai simbol dimulainya mandat kepengurusan secara resmi.
Logo resmi Srikandi Jaga Desa juga diperkenalkan kepada publik, disusul penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) secara simbolis kepada para pengurus yang baru dilantik. Suasana semakin semarak ketika Paduan Suara Mahasiswa IPB University Agriaswara untuk pertama kalinya membawakan Mars Srikandi Jaga Desa.
Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Nurlaela Tubagoes, mengatakan organisasinya akan bergerak sebagai mitra strategis pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Fokus kerjanya meliputi pengawasan pembangunan yang transparan, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perlindungan perempuan dan anak.
Peran perempuan dalam pembangunan desa selama ini sering kali lebih banyak terlihat di lapangan daripada di ruang pengambilan keputusan. Kehadiran Srikandi Jaga Desa menjadi upaya untuk menjembatani keduanya, yaitu memastikan perempuan tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga ikut mengawal arah kebijakan dan penggunaan sumber daya di tingkat desa.
Dengan keterlibatan yang lebih besar, organisasi ini diharapkan mampu memperkuat transparansi pemerintahan desa, mempercepat pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM, sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak.
Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS Prof. Dr. Reda Manthovani dan Ketua Umum ABPEDNAS Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., secara terpisah menilai bahwa semakin kuatnya keterlibatan perempuan dalam sistem pengawasan desa berpotensi menekan penyimpangan kebijakan sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa.
Jika dijalankan secara konsisten, kolaborasi antara pemerintah desa, BPD, dan organisasi perempuan dapat menjadi fondasi bagi pembangunan desa yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Di titik itulah visi “Membangun Desa, Menata Kota untuk Indonesia Maju” tidak lagi berhenti sebagai slogan, tetapi mulai diterjemahkan menjadi kerja nyata dari tingkat paling dekat dengan kehidupan masyarakat.
About The Author
