Endoxa Asia – Pemerintah Indonesia berencana meningkatkan kapasitas penyimpanan minyak mentah nasional hingga setara kebutuhan 60 hari. Rencana pembangunan fasilitas crude oil storage di sejumlah wilayah Sumatra tersebut mendapat dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi di tengah ketidakpastian pasokan global.
Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR sekaligus anggota Komisi XII, Bambang Patijaya, menilai ketersediaan minyak tidak cukup hanya bergantung pada kemampuan produksi dan pengadaan. Infrastruktur penyimpanan juga perlu diperkuat agar pemerintah memiliki ruang untuk mengelola pasokan ketika terjadi gangguan distribusi atau gejolak pasar internasional.
Dukungan tersebut disampaikan Bambang pada Kamis, 5 November 2026. Ia meminta rencana pembangunan fasilitas penyimpanan segera ditindaklanjuti setelah studi kelayakan proyek dinyatakan selesai.
Target 60 hari ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi kerentanan pasokan energi nasional, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor minyak mentah.
DPR Nilai Cadangan Minyak 60 Hari Penting untuk Ketahanan Energi
Bambang Patijaya mengatakan ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga kesiapan infrastruktur penyimpanan dan cadangan energi.
“Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga kesiapan infrastruktur penyimpanan dan cadangan energi. Karena itu, target kapasitas penyimpanan minyak hingga 60 hari merupakan langkah penting untuk memperkuat keamanan pasokan energi nasional,” ujar Bambang di Jakarta.
Menurutnya, pembangunan fasilitas penyimpanan minyak mentah perlu disiapkan secara matang. Tahap berikutnya mencakup penetapan lokasi, skema investasi, dan kesiapan infrastruktur pendukung.
Bambang juga mengingatkan agar aspek keselamatan serta kelayakan ekonomi menjadi pertimbangan utama. Fasilitas penyimpanan minyak membutuhkan perencanaan teknis yang cermat, mulai dari kondisi geografis hingga potensi risiko bencana di lokasi pembangunan.
Selain memperkuat pasokan, proyek tersebut dinilai berpotensi membuka peluang investasi di sektor energi dan logistik. Indonesia juga memiliki peluang mengembangkan fasilitas penyimpanan yang dapat mendukung aktivitas perdagangan minyak di kawasan Asia Tenggara.
Pemerintah Siapkan Fasilitas Penyimpanan di Sejumlah Wilayah Sumatra
Rencana pembangunan crude oil storage dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 3 November 2026.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan fasilitas tersebut akan dibangun di sejumlah wilayah Sumatra. Tujuannya adalah menyediakan tempat penyimpanan yang lebih memadai ketika Indonesia mengimpor minyak mentah.
Bahlil menyampaikan bahwa studi kelayakan atau feasibility study proyek telah rampung. Pemerintah selanjutnya akan mulai meninjau lokasi pada akhir 2026, termasuk memeriksa aspek keamanan, kondisi geologi, dan potensi risiko gempa.
Pemerintah ingin memastikan fasilitas tidak dibangun di kawasan yang memiliki risiko bencana tinggi. Pertimbangan keselamatan menjadi penting karena penyimpanan minyak mentah membutuhkan infrastruktur berskala besar dengan standar pengamanan khusus.
Bahlil menyebut target kapasitas penyimpanan diarahkan untuk menopang kebutuhan hingga 60 hari. Namun, pembangunan fasilitas masih berada dalam tahap persiapan. Pemerintah belum mengumumkan seluruh lokasi, nilai investasi, kapasitas setiap fasilitas, maupun jadwal konstruksi.
Dengan demikian, target tersebut belum dapat dianggap sebagai kapasitas cadangan yang sudah tersedia saat ini.
Mengapa Indonesia Membutuhkan Kapasitas Penyimpanan Lebih Besar?
Kapasitas penyimpanan menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga ketahanan energi. Ketika pasokan minyak dunia terganggu, negara dengan fasilitas penyimpanan memadai memiliki waktu lebih panjang untuk mengatur pengadaan dan distribusi.
Ketergantungan terhadap impor membuat Indonesia perlu memperhitungkan risiko dari luar negeri. Konflik geopolitik, gangguan jalur pelayaran, perubahan kebijakan negara produsen, hingga kenaikan harga minyak dapat memengaruhi biaya dan ketersediaan pasokan.
Dalam konteks tersebut, fasilitas penyimpanan dapat berfungsi sebagai penyangga ketika pengiriman minyak mentah mengalami keterlambatan. Pemerintah juga memiliki fleksibilitas lebih besar untuk menentukan waktu pembelian dan mengelola persediaan.
Bahlil sebelumnya menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas penyimpanan menjadi salah satu hambatan untuk meningkatkan cadangan energi nasional. Karena itu, pembangunan storage dipandang sebagai bagian dari infrastruktur strategis, bukan sekadar penambahan tangki penyimpanan.
Meski demikian, kapasitas penyimpanan dan jumlah cadangan minyak yang benar-benar tersedia merupakan dua hal berbeda. Fasilitas yang mampu menampung kebutuhan selama 60 hari tidak otomatis berarti tangki selalu terisi penuh untuk periode tersebut. Ketersediaan minyak tetap bergantung pada pengadaan, distribusi, dan pengelolaan persediaan.
Target 60 Hari dan Acuan Cadangan 90 Hari
Pemerintah menyebut target 60 hari sebagai langkah untuk mendekati standar ketahanan energi internasional yang kerap dikaitkan dengan persediaan minyak selama 90 hari.
Bahlil mengatakan pemerintah ingin mendekati acuan tersebut secara bertahap. Target 60 hari menjadi sasaran penguatan kapasitas penyimpanan sebelum Indonesia dapat meningkatkan ketahanan energi lebih jauh.
Namun, angka 90 hari perlu dipahami sesuai konteks pengukurannya. International Energy Agency (IEA) mewajibkan negara anggotanya memiliki cadangan minyak setara sedikitnya 90 hari impor bersih. Perhitungan tersebut tidak sekadar mengukur kapasitas tangki, melainkan persediaan minyak yang dapat digunakan dalam situasi gangguan pasokan.
Karena itu, target pembangunan fasilitas penyimpanan Indonesia tidak serta-merta identik dengan pemenuhan kewajiban cadangan strategis IEA. Indonesia perlu memperhatikan jenis minyak yang disimpan, tingkat keterisian fasilitas, mekanisme pelepasan stok, serta kemampuan distribusinya.
Pembedaan tersebut penting agar keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak disamakan dengan kesiapan cadangan yang benar-benar dapat digunakan ketika terjadi krisis.
Proyek Storage Juga Berkaitan dengan Cadangan Penyangga Energi
Bambang Patijaya meminta pembangunan fasilitas penyimpanan diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE).
Regulasi tersebut mengatur penyediaan dan pengelolaan cadangan energi nasional, termasuk minyak bumi, bahan bakar minyak jenis bensin, dan LPG. Keberadaan cadangan penyangga ditujukan untuk membantu menjaga ketersediaan energi ketika terjadi gangguan pasokan atau kondisi darurat.
Pembangunan fasilitas penyimpanan di Sumatra diharapkan dapat mendukung penguatan sistem tersebut. Selain untuk kebutuhan domestik, infrastruktur yang memadai juga berpotensi memperbesar peran Indonesia dalam jaringan logistik energi regional.
Meski demikian, realisasi proyek akan bergantung pada sejumlah keputusan lanjutan, termasuk penentuan lokasi, model pembiayaan, pembangunan fasilitas pendukung, dan mekanisme pengelolaan stok.
Dukungan DPR menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur penyimpanan minyak mendapat perhatian sebagai bagian dari kebijakan ketahanan energi. Tantangan berikutnya adalah memastikan rencana tersebut benar-benar terealisasi dan menghasilkan cadangan yang dapat diandalkan ketika pasokan global terganggu.
About The Author
Komentar