Endoxa Asia – Partai-partai oposisi Thailand dijadwalkan kembali membahas rencana debat mosi tidak percaya terhadap pemerintahan Perdana Menteri Anutin Charnvirakul pada Rabu, 28 Oktober 2026. Pertemuan tersebut akan membahas jadwal debat yang tertunda setelah pemerintah dan oposisi gagal mencapai kesepakatan mengenai durasi pemeriksaan terhadap para pejabat kabinet.
Partai Demokrat menegaskan bahwa oposisi membutuhkan waktu yang memadai untuk menguji kinerja pemerintah. Perdebatan ini melibatkan 18 anggota kabinet, termasuk Anutin, yang menjadi sasaran mosi tidak percaya di parlemen Thailand.
Perselisihan utamanya terletak pada alokasi waktu. Oposisi sebelumnya meminta lima hari untuk debat, sedangkan pemerintah berusaha membatasi durasi dan menyesuaikannya dengan agenda para menteri. Hingga laporan Bangkok Post pada 26 Oktober, belum ada jadwal baru yang disepakati. (Bangkok Post)
Oposisi Meminta Waktu Lebih Panjang
Sathit Wongnongtoey dari Partai Demokrat mengatakan partainya akan tetap melanjutkan rencana mosi tersebut. Ia menyebut oposisi semula meminta lima hari untuk debat, sementara pemerintah ingin membatasinya menjadi tiga hari karena jadwal Anutin dan anggota kabinet lainnya.
Menurut Sathit, Partai Demokrat berencana menargetkan lima menteri dalam sesi pemeriksaan yang diperkirakan melibatkan delapan atau sembilan anggota parlemen. Ia memperingatkan bahwa pemangkasan waktu dapat memengaruhi persiapan materi dan kesempatan anggota parlemen untuk menyampaikan pertanyaan.
Oposisi juga mempersoalkan permintaan Partai Klatham agar memperoleh waktu berbicara selama dua jam meskipun tidak mendukung mosi tidak percaya tersebut.
Pemerintah Berdalih Jadwal Menteri Padat
Pemerintah menyatakan jadwal debat perlu mempertimbangkan berbagai agenda resmi yang sudah direncanakan. Juru bicara pemerintah Ekkapob Pianpisan menyebut agenda tersebut mencakup pertemuan ASEAN dan APEC, World Horticultural Expo, serta kegiatan kerajaan dan pertemuan pejabat.
Sebagian agenda dapat dijadwalkan ulang, tetapi perjalanan luar negeri dan pertemuan tingkat tinggi dinilai lebih sulit untuk dipindahkan. Pemerintah juga berpendapat bahwa tugas kabinet tidak terbatas pada kegiatan parlemen, melainkan mencakup tanggung jawab lain bagi negara.
Pihak pemerintah sebelumnya mengusulkan debat selama tiga hari. Oposisi menginginkan lima hari dan menyatakan bahwa jumlah menteri yang menjadi sasaran membuat waktu lebih panjang diperlukan. Perselisihan mengenai durasi dan pembagian waktu inilah yang menghambat penetapan jadwal.
Mosi Menyasar Perdana Menteri dan 17 Menteri
Mosi tidak percaya tersebut menargetkan Anutin dan 17 anggota kabinet lainnya. Berdasarkan laporan Thai PBS World pada 8 Oktober 2026, oposisi menyampaikan mosi berdasarkan Pasal 151 Konstitusi Thailand.
Sejumlah isu yang disebut sebagai fokus pemeriksaan mencakup dugaan kecurangan dalam pemilihan Senat, penanganan banjir, dugaan korupsi dalam ujian perekrutan pemerintah daerah, serta persoalan aktivitas jaringan penipuan di Thailand. Tuduhan tersebut merupakan materi yang diajukan oposisi dan tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Berdasarkan mekanisme Pasal 151, debat mosi tidak percaya diikuti pemungutan suara terhadap pejabat yang menjadi sasaran. Karena itu, penentuan jadwal bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga menentukan kapan parlemen dapat menjalankan proses pengawasan terhadap pemerintah.
Jadwal Debat Masih Menunggu Kesepakatan
Ketua DPR Thailand Sophon Saram sebelumnya menyatakan mosi tersebut belum dimasukkan ke agenda parlemen karena kedua pihak belum mencapai kesepakatan. Pemerintah dan oposisi masih harus mencari titik temu mengenai jumlah hari debat serta pembagian waktu bagi anggota parlemen.
Oposisi dijadwalkan bertemu pada Rabu untuk membahas langkah selanjutnya. Partai Demokrat menegaskan tidak akan menarik mosi tersebut, sementara pemerintah tetap menyatakan bahwa jadwal harus mempertimbangkan agenda kabinet.
Perkembangan berikutnya akan menentukan apakah debat dapat digelar pada November atau Desember. Sampai ada kesepakatan resmi, tanggal pelaksanaan dan durasi akhir debat belum dapat dipastikan.
Perselisihan ini memperlihatkan ketegangan antara kebutuhan oposisi untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan keinginan pemerintah menyusun agenda yang sesuai dengan komitmen para menteri. Hasil negosiasi akan menentukan kapan mosi tidak percaya terhadap Anutin dan 17 anggota kabinet lainnya dapat dibahas di parlemen.
About The Author
Komentar