SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Law & Policy News

Yaqut Tolak Bersaksi untuk Tiga Terdakwa Kasus Kuota Haji

korupsi-kuota haji-3

Endoxa Asia – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menolak menjadi saksi dalam perkara yang menjerat tiga terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023–2024. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 18 November 2026, Yaqut mengatakan merasa tidak berkaitan dengan perkara ketiganya.

Tiga terdakwa yang dimaksud adalah Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, mantan staf khusus Menteri Agama; Ismail Adham, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour); serta Asrul Azis Taba, Ketua Umum Kesthuri sekaligus Komisaris PT Raudah Eksati Utama.

Mahkamah Internasional Menyatakan Myanmar Melakukan Genosida Rohingya

Ketua majelis hakim Ni Kadek Susantiani menanyakan kesediaan Yaqut untuk memberikan kesaksian. Yaqut kemudian menyampaikan bahwa ia menggunakan haknya untuk tidak bersaksi bagi ketiga terdakwa tersebut.

“Mohon izin menjawab, Yang Mulia. Karena saya merasa tidak berkaitan dengan ketiga terdakwa yang lain, mohon izin untuk mengambil hak saya untuk tidak bersaksi terhadap ketiga yang lainnya,” kata Yaqut dalam persidangan.

Kuasa hukum menyebut kondisi kesehatan

Kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, turut menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut. Ia mengatakan kondisi kesehatan kliennya perlu diperhatikan agar Yaqut dapat tetap fokus saat memberikan keterangan sebagai terdakwa.

“Izin menambahkan juga, Yang Mulia, memang menjaga fokus beliau terhadap keterangan terdakwa karena kondisi kesehatan juga, Yang Mulia,” ujar Mellisa.

Keterangan itu menunjukkan bahwa tim kuasa hukum menyampaikan pertimbangan kesehatan selain alasan yang dikemukakan Yaqut di ruang sidang. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci kondisi kesehatan yang dimaksud ataupun menjelaskan apakah ada permintaan pemeriksaan atau penilaian medis tertentu.

Penolakan untuk menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain juga perlu dibedakan dari keterangan Yaqut sebagai terdakwa. Dalam sidang tersebut, ia menyatakan tidak bersedia bersaksi untuk perkara tiga orang lainnya. Pernyataan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan bagaimana ia akan menjawab pertanyaan dalam perkaranya sendiri, maupun menentukan benar atau tidaknya dugaan yang sedang diperiksa pengadilan.

Senat Filipina Minta Panelo, Juru Bicara Sara Duterte Jelaskan Komentarnya

Dakwaan dan penolakan berada dalam konteks yang berbeda

Perkara yang menjerat Yaqut dan tiga terdakwa lain berkaitan dengan dugaan pengelolaan kuota haji tambahan. Dalam pemberitaan mengenai dakwaan, Yaqut disebut diduga melakukan perbuatan bersama Gus Alex. Itu merupakan uraian dalam dakwaan jaksa, bukan putusan bersalah. Majelis hakim tetap harus menilai bukti dan keterangan yang diajukan dalam proses persidangan.

Karena itu, pernyataan Yaqut bahwa ia merasa tidak berkaitan dengan tiga terdakwa lain tidak dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum tentang hubungan para pihak dalam perkara. Pernyataan tersebut merupakan alasan yang ia sampaikan untuk menolak menjadi saksi dalam sidang mereka. Penilaian atas dugaan keterlibatan masing-masing terdakwa berada dalam proses peradilan.

Tiga terdakwa lainnya dilaporkan bersedia menjadi saksi dalam perkara masing-masing, termasuk perkara yang menjerat Yaqut. Kesediaan itu berbeda dari sikap Yaqut dalam sidang tersebut. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan kapan atau bagaimana para terdakwa lain akan memberikan kesaksian, sehingga belum dapat dipastikan apakah keterangan mereka akan disampaikan dalam persidangan yang sama atau pada tahap berikutnya.

Pangkal perkara adalah pembagian kuota tambahan

Kasus ini berawal dari tambahan kuota haji sebanyak 20.000 yang diberikan Arab Saudi untuk periode 2023–2024. Menurut ketentuan Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota tambahan seharusnya dibagi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk jemaah haji khusus.

Laporan Dugaan Rencana Rahasia Netanyahu terhadap Iran

Jika diterapkan pada tambahan 20.000 kuota, pembagian 92:8 berarti 18.400 untuk jemaah reguler dan 1.600 untuk jemaah khusus. Namun, menurut uraian dalam pemberitaan mengenai perkara ini, realisasi pembagian disebut berubah menjadi 50:50. Dengan komposisi tersebut, masing-masing kategori memperoleh 10.000 kuota.

Perbedaan antara pembagian yang disebut dalam aturan dan realisasi itulah yang menjadi pokok persoalan dalam dugaan penyimpangan pengelolaan kuota. Pemberitaan juga menyebut adanya dugaan aliran dana untuk mempercepat keberangkatan haji. Namun, informasi yang tersedia tidak merinci pihak yang diduga menerima dana, besaran aliran dana, atau mekanisme pemberiannya. Rincian tersebut tidak dapat disimpulkan hanya dari perubahan komposisi kuota.

KPK mendakwa perkara tersebut menyebabkan kerugian negara sekitar Rp622,09 miliar. Angka itu, menurut pemberitaan, merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan untuk penghitungan kerugian negara dalam pengelolaan kuota haji tahun operasional 2023–2024. Nilai kerugian yang disebut dalam dakwaan merupakan bagian dari perkara yang harus diuji melalui proses hukum, bukan dengan sendirinya penetapan kesalahan setiap terdakwa.

Proses pengadilan akan menguji dugaan

Sidang di Jakarta memperlihatkan bahwa perkara kuota haji melibatkan beberapa terdakwa yang menghadapi proses hukum masing-masing. Perbedaan sikap mengenai kesediaan menjadi saksi menjadi bagian dari dinamika persidangan, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan atas dakwaan dan bukti.

Penting pula membedakan antara dugaan jaksa, keterangan para pihak, dan putusan pengadilan. Pembagian kuota 50:50, dugaan aliran dana, serta angka kerugian negara sebagaimana diberitakan merupakan bagian dari konstruksi perkara yang perlu diuji. Sampai hakim mengambil keputusan, para terdakwa tetap berstatus terdakwa dan dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai kesalahan yang terbukti.

Dengan demikian, perkembangan utama dalam sidang 18 November adalah keputusan Yaqut untuk tidak menjadi saksi bagi Gus Alex, Ismail Adham, dan Asrul Azis Taba, disertai penjelasan kuasa hukumnya mengenai kondisi kesehatan. Perkembangan itu berlangsung di tengah perkara yang berpusat pada pembagian kuota tambahan dan dugaan kerugian negara, sementara penentuan tanggung jawab pidana masing-masing pihak tetap bergantung pada pembuktian di pengadilan.

Ekspose Dugaan Makar Kasus Penyadapan Prabowo Ditunda

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *