SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
News Nasional

Gibran Berniat Mundur dari Wapres, Prabowo dan DPR Jadi Sorotan

gibran mundur

Endoxa Asia – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya tekanan politik dan persoalan hukum terkait dokumen pendidikannya. Namun, pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026) itu belum menghasilkan pengumuman resmi mengenai pengunduran dirinya.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan. Menurut Prasetyo, Prabowo tidak menolak niat yang disampaikan Gibran, tetapi memberikan sejumlah saran terkait persoalan yang sedang dihadapi Wakil Presiden.

Mahkamah Internasional Menyatakan Myanmar Melakukan Genosida Rohingya

Di sisi lain, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo telah memberikan arahan agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Situasi ini membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada kemungkinan perubahan posisi Gibran dalam pemerintahan, tetapi juga pada bagaimana polemik tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme hukum dan politik.

Gibran Sampaikan Niat Mundur, Prabowo Tidak Menolak

Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pertemuan antara Prabowo dan Gibran berlangsung selama kurang lebih dua setengah jam pada Selasa pagi. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.

“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.

Menurut Prasetyo, Presiden memberikan sejumlah masukan. Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan tata usaha negara.

Pernyataan Istana ini penting karena meluruskan informasi yang berkembang mengenai respons Prabowo terhadap kemungkinan pengunduran diri Gibran. Meski demikian, tidak adanya penolakan dari Presiden tidak otomatis berarti pengunduran diri tersebut telah disetujui atau resmi berlaku.

Senat Filipina Minta Panelo, Juru Bicara Sara Duterte Jelaskan Komentarnya

Dalam pernyataan terpisah, Gibran akhirnya memberikan tanggapan mengenai pertemuannya dengan Presiden. Ia menyebut menghormati berbagai aspirasi, kritik, dan masukan masyarakat serta tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

“Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri,” ujar Gibran di Istana Wakil Presiden, Selasa (10/11/2026).

Gibran juga mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankan dirinya untuk terus memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.

Putusan MK dan MA Memperbesar Tekanan terhadap Gibran

Polemik yang melatarbelakangi pernyataan niat mundur tersebut berkaitan dengan keabsahan dokumen pendidikan Gibran, khususnya dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pendidikan saat pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.

Laporan Dugaan Rencana Rahasia Netanyahu terhadap Iran

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pemohon lainnya.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

MK juga mencatat bahwa dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan antara lain berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades.

Namun, terdapat aspek penting yang perlu diperhatikan. MK menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Dengan demikian, putusan tersebut tidak dapat disederhanakan sebagai keputusan MK yang secara langsung membatalkan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden.

Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. Melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Gibran.

Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal. MA juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat tersebut.

Ekspose Dugaan Makar Kasus Penyadapan Prabowo Ditunda

Putusan ini menyasar keabsahan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa, bukan merupakan putusan langsung mengenai pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Perbedaan ruang lingkup kedua putusan tersebut penting untuk dipahami. Persoalan dokumen pendidikan, keabsahan administrasi negara, dan status jabatan Wakil Presiden merupakan persoalan hukum yang saling berkaitan, tetapi tidak identik.

DPR Mulai Bergerak melalui Hak Menyatakan Pendapat

Selain tekanan melalui proses hukum, Gibran juga menghadapi perkembangan politik di parlemen. Sejumlah anggota DPR RI mulai menggalang dukungan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan dan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut. Menurutnya, para pengusul berasal dari sejumlah fraksi dan suratnya telah disampaikan kepada pimpinan DPR.

Ketua DPR Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Namun, ia menyatakan mekanisme dan tindak lanjutnya masih perlu dibahas bersama fraksi-fraksi serta pihak terkait.

Penting dicatat bahwa tanda tangan sejumlah anggota DPR belum berarti proses pemakzulan telah dimulai secara resmi, apalagi menghasilkan keputusan pemberhentian. Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR. Dalam konteks dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden, mekanisme ini dapat menjadi bagian dari proses yang lebih panjang sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Proses pemberhentian juga tidak cukup hanya dengan pengumpulan tanda tangan anggota DPR. Terdapat tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Karena itu, perkembangan di parlemen masih harus dilihat sebagai proses politik dan konstitusional yang sedang berjalan, bukan keputusan final mengenai masa jabatan Gibran.

Menhut Janji Tolak PPKH Tambang di Ujung Kulon

Apa yang Terjadi Jika Gibran Benar-Benar Mengundurkan Diri?

Kemungkinan pengunduran diri Gibran juga memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan posisi Wakil Presiden dan mekanisme pengisian jabatan tersebut. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengisian posisi Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri. Kekosongan jabatan tidak serta-merta membuat Presiden dapat menunjuk pengganti secara sepihak.

Namun, perlu dibedakan antara pengunduran diri yang baru disampaikan sebagai niat dalam pertemuan politik dan pengunduran diri yang telah menjadi peristiwa konstitusional. Pernyataan Istana pada 10 November belum menjelaskan secara rinci tahapan formal yang akan ditempuh apabila Gibran benar-benar memutuskan mundur.

Dengan demikian, perkembangan selanjutnya akan sangat bergantung pada keputusan Gibran, proses hukum terkait dokumen pendidikannya, serta dinamika politik di DPR.

Persoalan Gibran Kini Melampaui Polemik Ijazah

Pernyataan Gibran mengenai hubungannya dengan Prabowo memperlihatkan bahwa komunikasi keduanya masih berlangsung di tengah tekanan politik yang berkembang. Namun, hubungan personal antara Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan administratif maupun konstitusional yang sedang dihadapi.

Ada tiga perkembangan yang kini berjalan beriringan: proses pembuktian dokumen pendidikan melalui jalur hukum, pembahasan usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR, dan pernyataan niat pengunduran diri kepada Presiden.

Ketiganya memiliki konsekuensi dan mekanisme yang berbeda. Karena itu, publik perlu membedakan antara pernyataan politik, keputusan pengadilan, dan tindakan resmi yang mengubah status jabatan seseorang. Untuk saat ini, Gibran masih menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden. Belum ada pengumuman resmi bahwa pengunduran dirinya telah berlaku.

Pertanyaan besarnya bukan lagi sekadar apakah Prabowo menerima atau menolak niat Gibran, melainkan bagaimana seluruh persoalan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi. Di tengah meningkatnya perhatian publik, kepastian proses menjadi jauh lebih penting daripada spekulasi mengenai akhir dari polemik politik ini.

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *