Endoxa Asia – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan berdebat dengan rakyat. Pernyataan ini muncul di tengah polemik dugaan pembatasan konten kritik di media sosial, setelah organisasi masyarakat sipil menemukan 94 dari 127 konten yang mereka pantau mengalami pemutusan akses atas permintaan pemerintah.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan sikap tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Ia merespons tantangan debat terbuka yang sebelumnya dilayangkan sejumlah organisasi masyarakat sipil kepada Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid.
“Pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi. Bukan kapasitas untuk berdebat. Kami justru berada di posisi yang sama dengan masyarakat, menerima aspirasi dan menindaklanjuti kalau ada masukan,” ujar Fifi.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena persoalan yang diperdebatkan bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan transparansi kebijakan moderasi konten dan batas kewenangan pemerintah dalam membatasi informasi di ruang digital.
Berawal dari Temuan 94 Konten yang Diturunkan
Polemik ini berawal dari pemantauan yang dilakukan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Remotivi melalui Koalisi DAMAI (Demokratisasi dan Moderasi Ruang Digital Indonesia).
Dalam laporan pemantauan periode April hingga Oktober 2026, kedua organisasi mencatat sebanyak 127 konten mengalami moderasi. Dari jumlah tersebut, 94 konten atau sekitar 74 persen disebut diturunkan atas permintaan Komdigi. Sementara 33 konten lainnya dimoderasi oleh platform media sosial berdasarkan pedoman komunitas masing-masing.
Konten yang masuk dalam pemantauan mencakup berbagai isu publik, termasuk kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat pemerintah, demonstrasi, kebakaran hutan dan lahan, hingga kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari sisi platform, X menjadi media sosial dengan jumlah konten termoderasi terbanyak, yakni 56 konten atau 44,1 persen. Threads menyusul dengan 43 konten atau 33,9 persen.
SAFEnet dan Remotivi menilai temuan tersebut perlu mendapat perhatian karena sebagian konten yang diturunkan merupakan ekspresi masyarakat dan kritik terhadap kebijakan publik.
Meski demikian, angka tersebut merupakan hasil pemantauan kedua organisasi, bukan angka yang telah dinyatakan sebagai hasil audit independen bersama pemerintah. Karena itu, rincian setiap konten, alasan penurunan, serta dasar permintaan pemutusan akses masih perlu dicocokkan dengan data resmi Komdigi.
Mengapa SAFEnet dan Remotivi Menantang Meutya Hafid?
Menanggapi temuan tersebut, SAFEnet, Remotivi, dan sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi tantangan debat terbuka di depan kantor Komdigi, Jakarta Pusat, pada 17 November 2026.
Mereka meminta Meutya Hafid menjelaskan dasar kebijakan moderasi konten, termasuk alasan di balik permintaan penghapusan konten yang dinilai berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah.
Tantangan tersebut juga berkaitan dengan tuntutan transparansi. Organisasi masyarakat sipil ingin mengetahui bagaimana pemerintah menentukan suatu konten perlu dibatasi, siapa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta bagaimana masyarakat dapat mengajukan keberatan apabila kontennya dinilai keliru diturunkan.
Meutya tidak hadir dalam agenda tersebut. Namun, Direktur Eksekutif Remotivi Yovantra Arief menyatakan pihaknya masih menunggu undangan debat terbuka dari Komdigi.
“Jika Menteri Meutya serius akan transparansi dan akuntabilitas lembaga yang dipimpinnya, maka kami tunggu undangan debat terbuka dari Komdigi,” ujar Yovantra dalam keterangan tertulis pada 17 November 2026.
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden Sekar Arum, juga menyatakan pihaknya tetap membuka kesempatan untuk berdialog dan bersedia menyesuaikan jadwal apabila waktu yang diajukan sebelumnya tidak memungkinkan bagi kementerian.
Dengan demikian, tuntutan kelompok masyarakat sipil tidak hanya berkaitan dengan kehadiran pejabat dalam sebuah debat, tetapi juga permintaan agar pemerintah menjelaskan kebijakan yang berdampak terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.
Komdigi Mengaku Terbuka terhadap Evaluasi dan Keberatan
Di sisi lain, Komdigi menyatakan bahwa proses moderasi konten telah melalui tahapan verifikasi dengan melibatkan aparat penegak hukum dan penyedia platform digital.
Fifi mengatakan kementeriannya bersedia menerima data pendukung dari pihak yang merasa keberatan terhadap keputusan pemutusan akses. Menurutnya, informasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan ulang.
“Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali,” kata Fifi pada 20 November 2026.
Ia juga menyebut bahwa apabila ditemukan kesalahan, Komdigi dapat berkoordinasi dengan platform untuk memulihkan akses terhadap konten tersebut.
Fifi menegaskan bahwa moderasi dilakukan untuk menjaga keamanan ruang digital, terutama terhadap konten seperti hoaks, pornografi anak, informasi kesehatan palsu, dan disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Dalam kesempatan berbeda, ia juga menyatakan bahwa keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya, menurut Fifi, perlu dijaga secara bersamaan.
Komdigi Siap Membuka Data untuk Dicocokkan
Sebelum pernyataan Fifi pada 19 November, Komdigi sebenarnya telah menyampaikan kesediaan untuk membuka data penanganan konten kepada organisasi masyarakat sipil.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, pada 13 November 2026 menyebut pemantauan oleh organisasi masyarakat sipil sebagai bagian dari mekanisme pengawasan publik.
“Kami melihatnya sih sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik terhadap pemerintah,” ujarnya.
Mediodecci juga mengatakan Komdigi bersedia membuka rekam jejak penanganan konten untuk dicocokkan dengan data yang dimiliki lembaga independen. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca praktik moderasi konten.
Ia turut menjelaskan bahwa platform digital memiliki batas waktu untuk menindaklanjuti perintah pemutusan akses. Untuk konten reguler, platform diwajibkan merespons dalam 24 jam, sedangkan konten mendesak memiliki batas waktu 12 jam.
Keterangan ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil masih membutuhkan pembuktian melalui pencocokan data, bukan hanya pertukaran pernyataan.
Transparansi Menjadi Persoalan yang Lebih Besar
Di luar polemik debat terbuka, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kebijakan moderasi konten dapat dijalankan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah memang memiliki tanggung jawab menjaga ruang digital dari konten ilegal dan berbahaya. Namun, ketika mekanisme tersebut juga menyentuh informasi mengenai kebijakan publik, kritik terhadap pejabat, atau isu yang menjadi perhatian masyarakat, kejelasan dasar pengambilan keputusan menjadi semakin penting.
Pengguna media sosial perlu mengetahui mengapa suatu konten dibatasi, apakah keputusan tersebut berasal dari pemerintah atau kebijakan internal platform, serta bagaimana prosedur untuk mengajukan keberatan.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memiliki mekanisme evaluasi yang dapat diakses publik, terutama ketika ditemukan indikasi bahwa konten yang seharusnya dapat disampaikan secara sah justru ikut terdampak moderasi.
Pernyataan Komdigi bahwa pemerintah bertugas melayani masyarakat pada akhirnya perlu diterjemahkan ke dalam tindakan yang terukur. Kesediaan mendengarkan kritik merupakan langkah awal, tetapi keterbukaan data, penjelasan alasan pemutusan akses, dan pemulihan apabila terjadi kesalahan akan menjadi ukuran yang lebih konkret.
Sebab, dalam tata kelola ruang digital, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui pernyataan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik. Kepercayaan juga bergantung pada seberapa jauh masyarakat dapat melihat dan menguji proses di balik setiap keputusan.




Komentar