Endoxa Asia – Laporan mengenai dugaan rencana operasi rahasia Israel terhadap Iran menyoroti ketegangan antara pertimbangan keamanan dan persaingan politik di Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disebut meminta Kepala Mossad Roman Gofman menyiapkan operasi sebelum pemilu 27 Oktober, tanpa lebih dahulu memberi tahu kabinet atau Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel (IDF), Eyal Zamir.
Rencana itu, menurut laporan yang mengutip empat sumber yang mengetahui persoalan tersebut, tidak pernah terlaksana. Namun, rincian yang tersedia masih terbatas: jenis operasi yang dipertimbangkan tidak diungkapkan, sementara pejabat keamanan Israel membantah klaim bahwa persiapannya dilakukan tanpa sepengetahuan IDF.
Rencana yang muncul menjelang pemilu
Waktu kemunculan dugaan rencana tersebut menjadi bagian penting dari persoalan. Israel sedang menuju pemilu pada 27 Oktober, sementara Netanyahu menghadapi tantangan untuk mempertahankan kekuasaan. Para pemimpin blok yang menentangnya, menurut laporan tersebut, khawatir operasi militer dapat digunakan untuk meningkatkan peluang politik Netanyahu.
Kekhawatiran itu merupakan penilaian pihak-pihak yang disebut dalam laporan, bukan bukti bahwa motif politik menjadi alasan pasti di balik rencana tersebut. Informasi yang tersedia tidak menjelaskan tujuan operasionalnya, sasaran yang mungkin dipilih, maupun dasar keamanan yang dipakai untuk mempertimbangkannya. Karena itu, dugaan hubungan antara rencana tersebut dan kepentingan pemilu perlu dibaca sebagai kekhawatiran politik yang dilaporkan, bukan kesimpulan yang telah terbukti.
Meski begitu, waktu pengambilan keputusan dapat berdampak pada cara langkah keamanan dinilai publik dan lembaga negara. Jika sebuah operasi berisiko memicu eskalasi, keputusan untuk menjalankannya menjelang pemilu berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang menyetujuinya, bagaimana risikonya dinilai, dan apakah pertimbangan politik ikut memengaruhi proses tersebut.
Perbedaan laporan soal pengetahuan IDF
Ada perbedaan penting antara judul pemberitaan dan rincian yang disampaikan dalam laporan. Dugaan awal menyebut Netanyahu meminta Gofman menyiapkan operasi tanpa memberi tahu kabinet maupun Zamir. Namun, laporan yang sama juga menyebut Zamir mengetahui rencana Mossad sebelum operasi dilaksanakan.
Kedua keterangan itu tidak sepenuhnya menjelaskan kapan dan sejauh mana Zamir mengetahui rencana tersebut. Apakah ia baru mendapat informasi setelah persiapan dimulai, atau telah mengetahui rencana sebelum keputusan pembatalan, tidak dijelaskan secara terperinci. Seorang pejabat keamanan Israel membantah klaim bahwa rencana disiapkan tanpa sepengetahuan IDF dan menyebutnya “tidak benar”.
Zamir, menurut sumber-sumber yang dikutip, menentang kemungkinan serangan terhadap Iran menjelang pemilu. Ia dan pejabat pertahanan lain disebut khawatir operasi baru dapat memperluas konflik serta mengganggu pelaksanaan pemilu. Sikap tersebut menggambarkan adanya perbedaan pandangan di lingkaran keamanan Israel, tetapi bahan yang tersedia tidak memuat penjelasan langsung dari Zamir ataupun rincian penilaian risiko yang mendasari keberatannya.
Laporan media berbahasa Ibrani sebelumnya juga disebut mengangkat dugaan rencana serupa. Namun, tanpa rincian tambahan mengenai sumber maupun dokumen pendukung, laporan-laporan itu tidak cukup untuk memastikan bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung. Yang dapat dipastikan dari informasi yang tersedia adalah adanya klaim, bantahan, dan pertanyaan yang belum terjawab mengenai komunikasi antara kantor perdana menteri, Mossad, dan IDF.
Operasi disebut batal setelah diketahui AS
Rencana itu disebut dibatalkan setelah pihak Amerika Serikat secara tidak sengaja mengetahuinya. Tidak tersedia penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana informasi tersebut terungkap, siapa pihak AS yang mengetahuinya, atau apakah Washington meminta penghentian rencana. Karena itu, hubungan antara pengetahuan AS dan pembatalan operasi sebaiknya dipahami sebatas urutan peristiwa yang dilaporkan, bukan sebagai bukti adanya intervensi langsung.
Kunjungan Gofman ke Washington pada pekan sebelum laporan tersebut juga menambah perhatian terhadap hubungan Israel-AS dalam isu Iran. Ia dilaporkan melobi pejabat Gedung Putih agar kedua negara kembali melancarkan serangan gabungan. Kantor berita Anadolu, dalam laporan terpisah pada 14 November, juga memberitakan kunjungan Gofman ke Washington ketika Israel mendorong Amerika Serikat untuk melanjutkan perang terhadap Iran, dengan merujuk pada laporan Axios.
Keterangan itu memberi konteks mengenai dorongan Israel untuk membahas opsi terhadap Iran bersama sekutunya, tetapi tidak membuktikan bahwa kunjungan tersebut berkaitan langsung dengan rencana rahasia sebelum pemilu. Bahan yang tersedia tidak menguraikan hasil pembicaraan Gofman di Washington atau tanggapan resmi pemerintah AS terhadap usulan yang dilaporkan.
Peralihan pemerintahan memperbesar sorotan
Persoalan ini muncul ketika pemerintahan Israel berada dalam masa transisi politik. Setelah pemilu, Gadi Eisenkot, mantan Kepala Staf IDF yang kini memimpin Partai Yashar, memperoleh mandat untuk membentuk pemerintahan baru paling lambat 20 Desember. Partai-partai yang mendukungnya disebut menguasai 67 dari 120 kursi Knesset, termasuk 19 kursi dari partai-partai Arab Ra’am dan Joint List. Koalisi Netanyahu memperoleh 53 kursi.
Angka tersebut memberi blok pendukung Eisenkot lebih dari 61 kursi yang diperlukan untuk mencapai mayoritas di parlemen. Namun, pembentukan pemerintahan belum otomatis terjamin. Sejumlah calon mitra koalisi menolak bekerja sama dengan partai-partai Arab, sehingga dukungan yang tercatat belum tentu mudah diterjemahkan menjadi pemerintahan baru.
Dalam situasi seperti itu, keputusan keamanan yang berpotensi memicu konflik akan menjadi perhatian politik yang lebih luas. Namun, informasi yang tersedia tidak menunjukkan bahwa operasi benar-benar dilaksanakan atau bahwa pemilu terganggu. Fokus laporan ini adalah pada dugaan persiapan, keberatan dari pejabat pertahanan, pembatalan, dan ketidakjelasan mengenai siapa yang mengetahui rencana tersebut pada setiap tahap.
Tanpa rincian tentang sasaran, skala, dan proses persetujuannya, dampak operasional rencana itu belum dapat dinilai. Pertanyaan utama yang masih terbuka adalah bagaimana koordinasi antara pemerintah dan lembaga militer berlangsung, apa alasan spesifik pembatalan, serta sejauh mana dorongan politik memengaruhi pertimbangan keamanan. Untuk saat ini, klaim tersebut tetap dibantah oleh seorang pejabat Israel dan belum disertai penjelasan publik yang menyelesaikan perbedaan keterangan tentang pengetahuan IDF.




Komentar