Endoxa Asia – Organisasi pekerja migran Myanmar di Thailand meminta pemerintah Thailand memberikan perlindungan kemanusiaan dan melonggarkan persyaratan dokumen bagi warga Myanmar yang bekerja di negara tersebut. Mereka mengaku menghadapi kesulitan memperpanjang paspor dan izin kerja karena persyaratan dari otoritas militer Myanmar.
Dalam surat yang disampaikan pada 27 Oktober 2026, Myanmar Migrant Workers’ Representative Coordinating Committee in Thailand (MMWRCCT) meminta pemerintah, parlemen, perusahaan pemberi kerja, dan masyarakat Thailand memahami situasi yang dihadapi para pekerja.
Menurut organisasi tersebut, otoritas Myanmar mewajibkan pekerja membayar pajak penghasilan di muka sebesar 2 persen dari pendapatan serta menunjukkan bukti pengiriman uang ke Myanmar sekurang-kurangnya 25 persen dari penghasilan bulanan. Sejumlah pekerja khawatir pembayaran tersebut dapat digunakan untuk mendukung operasi militer yang membahayakan warga sipil.
MMWRCCT menyebut banyak pekerja datang ke Thailand untuk menghindari penganiayaan, kondisi hidup yang sulit, dan ancaman terhadap keselamatan mereka di Myanmar. Mereka kini meminta jalur legal yang memungkinkan tetap bekerja di Thailand tanpa harus menghadapi risiko ketika mengurus dokumen di negara asal.
Persyaratan Pajak dan Pengiriman Uang Jadi Kekhawatiran
MMWRCCT menyatakan pekerja Myanmar yang mengajukan atau memperpanjang Certificate of Identity (CI) maupun paspor diwajibkan membayar pajak penghasilan di muka sebesar 2 persen dari pendapatan. Mereka juga diminta membuktikan telah mengirimkan setidaknya seperempat dari pendapatan bulanan ke Myanmar.
Organisasi itu mengaku memperoleh informasi yang dinilai kredibel bahwa dana tersebut berpotensi digunakan untuk membeli senjata dan perlengkapan militer, melakukan serangan udara, serta mendukung operasi yang menewaskan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak.
Namun, kekhawatiran tersebut merupakan pernyataan MMWRCCT. Belum ada bukti independen dalam laporan yang dirujuk yang memastikan bahwa pembayaran dari para pekerja tertentu telah digunakan untuk membiayai operasi militer.
Selain persoalan keuangan, organisasi tersebut mempertanyakan pengumpulan data pribadi dalam proses pengajuan dokumen. Mereka khawatir informasi mengenai identitas, keluarga, dan alamat dapat membuat kerabat pekerja di Myanmar rentan terhadap ancaman, tekanan, penahanan sewenang-wenang, atau pemerasan apabila pekerja menolak memenuhi persyaratan.
Pekerja juga menghadapi risiko ketika harus bepergian ke wilayah perbatasan untuk memperpanjang paspor. Menurut MMWRCCT, perjalanan tersebut dapat membuat mereka berhadapan dengan risiko wajib militer di bawah undang-undang dinas militer Myanmar.
Lima Usulan untuk Pemerintah Thailand
Untuk mengatasi persoalan tersebut, MMWRCCT mengajukan lima usulan kepada pemerintah Thailand.
Pertama, organisasi itu meminta agar kartu identitas berwarna merah muda atau pink card dan izin kerja dapat digunakan sebagai alternatif paspor atau CI untuk keperluan tinggal dan bekerja secara legal untuk sementara. Mereka juga meminta perpanjangan izin kerja dan pengurusan kartu dilakukan di Thailand tanpa mewajibkan pekerja kembali ke Myanmar.
Kedua, pekerja meminta akses penuh terhadap jaminan sosial, layanan kesehatan, dan perlindungan ketenagakerjaan. Mereka juga mengusulkan agar Bank of Thailand dan bank komersial menyusun aturan yang memungkinkan pekerja membuka rekening untuk menerima upah dan melakukan transaksi keuangan penting.
Ketiga, MMWRCCT meminta agar biaya visa, izin kerja, dan pajak yang berlaku dapat dibayarkan langsung kepada instansi pemerintah Thailand, bukan otoritas di bawah kepemimpinan militer Myanmar. Organisasi itu mengusulkan agar pembayaran tersebut mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Thailand.
Keempat, mereka meminta transparansi biaya pengurusan dan perubahan dokumen, disertai penindakan lebih ketat terhadap agen ilegal dan pihak yang memungut biaya berlebihan.
Kelima, organisasi tersebut mengusulkan perlindungan kemanusiaan khusus, termasuk masa tenggang bagi pekerja yang dokumennya kedaluwarsa. Dengan mekanisme tersebut, pekerja tidak langsung ditangkap atau dituntut sebagai pekerja ilegal ketika keterlambatan perpanjangan dokumen terjadi akibat kendala yang mereka hadapi.
Usulan tersebut masih berupa permintaan dari organisasi pekerja migran. Laporan yang menjadi rujukan belum menyebut pemerintah Thailand telah menyetujui atau menerapkan kelima langkah itu.
Dokumen Kedaluwarsa Bisa Membuat Pekerja Kehilangan Status Legal
Persoalan administrasi juga memiliki konsekuensi langsung bagi pekerja. MMWRCCT memperingatkan bahwa biaya pengurusan dokumen di kedua negara, termasuk biaya agen dan perusahaan perekrutan, sulit ditanggung sebagian pekerja.
Jika paspor, visa, atau izin kerja tidak diperpanjang sebelum masa berlakunya habis, pekerja berisiko kehilangan status legal untuk tinggal atau bekerja di Thailand. Kondisi ini dapat meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi, pelanggaran hak pekerja, dan perdagangan manusia.
Organisasi tersebut menilai persyaratan yang sulit dipenuhi bukan hanya persoalan individu, melainkan juga masalah perlindungan tenaga kerja lintas negara. Pekerja yang kehilangan status legal dapat kesulitan melaporkan pelanggaran atau mencari bantuan karena khawatir menghadapi konsekuensi hukum terkait status tinggal mereka.
Karena itu, usulan masa tenggang dan mekanisme perpanjangan dokumen di dalam Thailand menjadi bagian penting dari permintaan perlindungan mereka.
Pekerja Myanmar Punya Peran Penting bagi Ekonomi Thailand
MMWRCCT menekankan bahwa pekerja migran Myanmar berkontribusi terhadap sejumlah sektor ekonomi Thailand, termasuk industri makanan laut, manufaktur, konstruksi, pertanian, dan jasa.
Jika banyak pekerja kehilangan status legal karena kendala dokumen, perusahaan dapat menghadapi kekurangan tenaga kerja. Di saat yang sama, para pekerja berpotensi semakin rentan terhadap perekrutan ilegal dan eksploitasi.
Persoalan ini menempatkan pemerintah Thailand pada tantangan untuk menyeimbangkan penegakan aturan imigrasi dengan perlindungan kemanusiaan. Mekanisme yang memungkinkan pekerja memperpanjang dokumen secara legal tanpa harus kembali ke wilayah berisiko dapat menjadi salah satu opsi yang diminta organisasi tersebut untuk dipertimbangkan.
Namun, keputusan mengenai perubahan persyaratan dokumen, kebijakan pembayaran, dan perlindungan sementara tetap berada pada otoritas Thailand yang berwenang.
Meminta Perlindungan tanpa Kehilangan Mata Pencaharian
Dalam suratnya, MMWRCCT menggambarkan para pekerja sebagai orang-orang yang meninggalkan Myanmar karena takut terhadap penganiayaan dan ancaman keselamatan. Mereka meminta pemerintah Thailand, parlemen, pemberi kerja, dan masyarakat mempertimbangkan kondisi tersebut dalam menentukan kebijakan.
Permintaan ini memperlihatkan bagaimana konflik dan tekanan politik di negara asal dapat memengaruhi kehidupan pekerja migran bahkan setelah mereka mencari nafkah di negara lain. Persoalan paspor, pajak, pengiriman uang, dan izin kerja dapat menentukan apakah mereka mampu mempertahankan pekerjaan serta status tinggal yang sah.
Untuk saat ini, lima usulan MMWRCCT masih menunggu tanggapan pemerintah Thailand. Perkembangan selanjutnya akan menentukan apakah pekerja Myanmar memperoleh jalur administratif yang lebih aman sekaligus tetap dapat bekerja secara legal di Thailand.
About The Author
Komentar