SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonomi Keuangan & Perbankan

IAPI Gelar Sertifikasi Auditor Syariah Perdana, 53 Akuntan Publik Ikut Program CSA

Endoxa Asia – Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mulai memperkuat kompetensi pemeriksaan kepatuhan syariah melalui program pendidikan dan sertifikasi Certified Sharia Auditor (CSA). Program yang diselenggarakan untuk pertama kalinya oleh IAPI ini diikuti 53 akuntan publik dan berlangsung pada 9 hingga 13 November 2026 di Jakarta.

Inisiatif tersebut hadir di tengah meningkatnya kebutuhan terhadap pengawasan tata kelola lembaga keuangan syariah. Selain memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar, industri juga membutuhkan pemeriksaan yang dapat menilai apakah proses bisnis dan transaksi telah dijalankan sesuai prinsip syariah.

85 Alsintan di Sulsel Dikumpulkan, Kementan Usut Dugaan Penjualan

Program ini diselenggarakan melalui Komite Praktisi Syariah (KPS) IAPI dengan tema “Kompetensi Kepatuhan Syariah dan Penilaian Efektivitas Tata Kelola Syariah”. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai aspek fikih, akuntansi, tata kelola, etika, hingga standar jasa asurans syariah.

Lima hari pendidikan dan sertifikasi auditor syariah

Rangkaian pendidikan dan sertifikasi CSA berlangsung selama lima hari. Pada tiga hari pertama, peserta mengikuti pelatihan yang mencakup sejumlah bidang utama, yaitu fikih muamalah maliyah, akuntansi syariah, tata kelola entitas syariah, etika syariah, serta perikatan asurans atas kepatuhan syariah dan jasa lainnya di bidang syariah.

Materi tersebut dirancang untuk membekali akuntan publik dengan pemahaman konseptual sekaligus keterampilan teknis dalam menilai penerapan prinsip syariah pada suatu entitas.

Setelah pelatihan, peserta menjalani dua tahap evaluasi. Ujian tertulis dijadwalkan pada hari keempat, sedangkan ujian wawancara berlangsung pada hari kelima.

Ketua Komite Praktisi Syariah IAPI, Tubagus Manshur, mengatakan program ini dirancang untuk memberikan kompetensi dan keterampilan teknis dalam pemeriksaan kepatuhan syariah serta penilaian efektivitas tata kelola.

IPO Anthropic Membuat Karyawan Kaya, Perumahan San Francisco Tertekan

Materi pendidikan mengacu pada Standar Jasa Syariah (SJS) IAPI dan prinsip syariah. Dengan demikian, peserta tidak hanya mempelajari ketentuan yang berlaku, tetapi juga pendekatan profesional dalam melaksanakan pemeriksaan dan memberikan jasa asurans.

Menurut laporan ANTARA pada 9 November 2026, masing-masing ujian tertulis dan wawancara memiliki bobot penilaian yang sama. Penguji dalam tahap wawancara melibatkan perwakilan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan IAPI.

Kebutuhan auditor syariah berkaitan dengan aturan OJK

Salah satu alasan penyelenggaraan program CSA adalah kebutuhan terhadap tenaga profesional yang mampu mendukung pelaksanaan kaji ulang eksternal tata kelola syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Aturan ini mengatur sejumlah fungsi dalam kerangka tata kelola, termasuk tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS), kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal.

Finex Genap 14 Tahun, Soroti Kemudahan Pantau Data Trader

Sementara itu, untuk Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), ketentuan tata kelola syariah diatur melalui POJK Nomor 25 Tahun 2024.

Kaji ulang eksternal menjadi bagian penting karena memberikan penilaian dari pihak independen terhadap efektivitas penerapan tata kelola syariah. Dalam ketentuan bagi BUS dan UUS, kaji ulang tersebut dilakukan paling sedikit satu kali dalam tiga tahun oleh akuntan publik atau kantor akuntan publik yang memenuhi ketentuan OJK.

Periode pertama pelaksanaan kaji ulang eksternal berdasarkan POJK 2 Tahun 2024 berlangsung pada Juli 2024 hingga Juni 2027. Artinya, kebutuhan terhadap profesional yang memahami pemeriksaan tata kelola syariah semakin relevan menjelang berakhirnya periode tersebut.

Audit laporan keuangan berbeda dengan pemeriksaan kepatuhan syariah

Penguatan kompetensi auditor syariah juga berkaitan dengan perbedaan antara audit laporan keuangan dan pemeriksaan kepatuhan syariah.

Audit laporan keuangan berfokus pada penilaian kewajaran penyajian informasi keuangan suatu entitas. Sementara itu, pemeriksaan kepatuhan syariah menilai apakah aktivitas dan transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip serta ketentuan syariah yang berlaku.

Ketua Umum IAPI, Tarkosunaryo, menilai akuntan publik perlu berperan lebih aktif dalam proses kepatuhan dan tata kelola syariah. Menurutnya, profesi tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas sistem keuangan.

Dana Asing Keluar Rp81,6 Triliun dari Saham Indonesia

Dalam konferensi pers pada 9 November 2026, Tarkosunaryo juga menyoroti pentingnya pemeriksaan independen terhadap transaksi. Ia menjelaskan bahwa audit laporan keuangan tidak otomatis memberikan penilaian menyeluruh mengenai kesesuaian proses transaksi dengan ketentuan syariah.

Sebagai contoh, transaksi murabahah dalam perbankan syariah memiliki ketentuan mengenai kepemilikan barang oleh bank sebelum dijual kepada nasabah. Pemeriksaan kepatuhan dapat menilai apakah proses transaksi tersebut benar-benar dijalankan sesuai ketentuan, bukan hanya melihat pencatatannya dalam laporan keuangan.

Meski demikian, IAPI menjelaskan bahwa pemeriksaan khusus atas kepatuhan transaksi syariah masih merupakan tahapan pengembangan. Kaji ulang eksternal yang diwajibkan dalam kerangka tata kelola OJK memiliki fokus pada efektivitas proses dan fungsi tata kelola, sehingga tidak boleh disamakan begitu saja dengan pemeriksaan mendalam atas seluruh transaksi.

Standar Jasa Syariah menjadi acuan pemeriksaan

Pelaksanaan program CSA juga didukung oleh Standar Jasa Syariah yang diterbitkan IAPI pada Juli 2025.

Standar tersebut mengadaptasi Auditing Standard for Islamic Financial Institutions (ASIFI) Nomor 6 yang diterbitkan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Penyesuaian dilakukan agar standar pemeriksaan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di Indonesia.

SJS mencakup kerangka perikatan asurans jasa syariah serta standar pemeriksaan kepatuhan syariah dengan tingkat keyakinan terbatas maupun memadai. Ketentuannya juga mencakup pendekatan berbasis atestasi dan perikatan langsung.

Standar ini berlaku efektif untuk laporan praktisi syariah yang mencakup periode mulai atau setelah 31 Desember 2025, dengan penerapan lebih awal diperbolehkan.

Keberadaan standar tersebut memberikan acuan bagi akuntan publik dalam menjalankan jasa profesional di bidang kepatuhan syariah. Program CSA kemudian menjadi salah satu upaya IAPI untuk menyiapkan tenaga profesional yang memahami penerapan standar tersebut.

Belanja Bahan Baku MBG 2026 Disebut Tembus Rp145 Triliun

Namun, sertifikasi CSA tidak diwajibkan bagi seluruh akuntan publik. IAPI menjelaskan bahwa sertifikasi ini merupakan kompetensi spesialisasi yang dapat menjadi nilai tambah bagi akuntan publik yang ingin memberikan layanan di bidang kepatuhan dan tata kelola syariah.

Penguatan profesi di tengah perkembangan keuangan syariah

Kebutuhan terhadap kompetensi auditor syariah juga perlu dilihat dalam konteks perkembangan industri keuangan syariah nasional.

Data OJK yang dipaparkan pada November 2026 menunjukkan aset perbankan syariah mencapai Rp1.108,45 triliun pada September 2026. Nilai tersebut tumbuh 10,16 persen secara tahunan dengan pangsa pasar sebesar 7,53 persen dari total aset perbankan nasional.

Pada periode yang sama, pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp757,32 triliun atau tumbuh 12,05 persen secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut memperlihatkan semakin besarnya aktivitas industri yang perlu didukung oleh tata kelola dan pengawasan memadai. Kepercayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada kinerja keuangan, tetapi juga pada keyakinan bahwa aktivitas lembaga dijalankan sesuai prinsip syariah.

Melalui pendidikan dan sertifikasi CSA, IAPI berupaya memperluas kapasitas akuntan publik dalam mendukung kebutuhan tersebut. Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah peserta yang memperoleh sertifikat, tetapi juga kemampuan mereka menerapkan standar pemeriksaan secara independen, profesional, dan konsisten.

Penguatan kompetensi auditor syariah menjadi salah satu bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan syariah yang lebih transparan dan akuntabel. Di tengah perkembangan industri, kualitas pengawasan akan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *