Endoxa Asia – Kementerian Pertanian mengumpulkan sekitar 85 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) di Sulawesi Selatan untuk ditelusuri setelah muncul dugaan penyalahgunaan bantuan pemerintah. Empat unit di antaranya ditemukan dalam operasi tangkap tangan ketika sedang diperjualbelikan. Temuan itu mendorong pemerintah memperketat pengawasan atas bantuan yang semestinya digunakan petani.
Dalam kunjungan kerja di Maros pada Jumat (20/11/2026), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa alsintan bantuan merupakan hibah negara dan tidak boleh menjadi objek pungutan maupun jual beli. Ia meminta kepolisian menindak pihak yang menyelewengkan bantuan tersebut.
“Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, tidak ada biayanya. Yang bermain-main harus dihukum seberat-beratnya,” kata Amran. Ia menyebut penyalahgunaan bantuan sebagai tindakan yang merugikan petani dan meminta adanya efek jera.

Penelusuran 85 unit belum berarti seluruhnya terbukti diselewengkan
Angka 85 unit menjadi bagian penting dari penanganan kasus ini, tetapi tidak otomatis berarti seluruh alsintan tersebut telah terbukti dijual atau disalahgunakan. Keterangan yang tersedia menyebut unit-unit itu telah dikumpulkan untuk ditelusuri lebih lanjut. Dari jumlah tersebut, empat ditemukan ketika sedang diperjualbelikan dalam operasi tangkap tangan.
Perbedaan status ini penting. Penelusuran dapat membantu memastikan asal bantuan, penerima yang tercatat, lokasi keberadaan alat, serta apakah pemanfaatannya sesuai dengan tujuan program. Namun, informasi yang disampaikan belum merinci identitas pihak yang terlibat, lokasi seluruh unit, jenis alat yang ditemukan, maupun hasil pemeriksaan terhadap 85 alsintan itu.
Amran juga menyoroti informasi tentang dugaan penyimpangan di Kabupaten Takalar. Ia memerintahkan agar traktor yang tidak sesuai peruntukannya segera ditarik. Belum ada keterangan dalam laporan mengenai jumlah traktor di Takalar, apakah alat-alat tersebut termasuk dalam 85 unit yang dikumpulkan, atau bagaimana status penanganan masing-masing kasus.
Karena itu, angka 85 sebaiknya dipahami sebagai bagian dari proses penelusuran, bukan sebagai jumlah pelanggaran yang telah diputuskan. Perincian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hukum akan menentukan seberapa jauh dugaan penyimpangan dapat dibuktikan.
Bantuan mekanisasi menyangkut fungsi dan manfaat bagi petani
Pemerintah menyalurkan alsintan untuk mendorong mekanisasi pertanian. Menurut Amran, penggunaan teknologi dapat membantu menekan biaya produksi dan mempercepat pengolahan lahan, terutama ketika musim hujan tiba. Mekanisasi juga diharapkan mendukung peningkatan kesejahteraan petani.
Data Kementerian Pertanian yang dikutip dalam laporan mencatat penyaluran pada 2026 mencakup 4.277 traktor roda empat dan 10.011 traktor roda dua. Total anggarannya disebut mencapai triliunan rupiah. Besarnya penyaluran tersebut membuat ketepatan sasaran dan pengawasan penggunaan menjadi bagian penting dari keberhasilan program, selain jumlah alat yang dibagikan.
Jika bantuan berpindah tangan melalui jual beli atau tidak digunakan sesuai peruntukan, tujuan mekanisasi berisiko tidak tercapai. Petani yang seharusnya memperoleh manfaat bisa kehilangan akses terhadap alat, sementara sumber daya yang dibiayai negara tidak digunakan sebagaimana mestinya. Namun, laporan yang tersedia tidak menjelaskan berapa banyak petani atau kelompok tani yang terdampak dalam kasus di Sulawesi Selatan.
Amran menyebut penyalahgunaan alsintan bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan tindakan yang dapat mengganggu produktivitas nasional. Ia juga mengatakan pengawasan tersebut merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pajak rakyat kembali kepada masyarakat. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan penyaluran dan penggunaan bantuan sebagai bagian dari agenda pengawasan sektor pangan.
Pengawasan diperluas ke pupuk dan tata niaga beras
Penanganan dugaan penyalahgunaan alsintan berlangsung di tengah pemeriksaan berbagai laporan pelanggaran lain di sektor pertanian. Kementerian Pertanian menyebut telah menerima 271 laporan dari seluruh Indonesia. Cakupannya termasuk penyalahgunaan bantuan traktor dan pupuk, serta persoalan tata niaga beras.
Angka tersebut menunjukkan luasnya jenis persoalan yang dilaporkan, tetapi belum menjelaskan berapa laporan yang sudah diverifikasi, berapa yang berujung pada proses hukum, atau bagaimana pembagiannya menurut komoditas dan wilayah. Dengan demikian, angka 271 memberi gambaran tentang laporan yang masuk, bukan jumlah perkara yang telah terbukti.
Amran menegaskan bahwa penindakan tidak akan mengecualikan pihak tertentu. Ia mengatakan siapa pun yang bermain-main di sektor pertanian harus ditindak, termasuk mereka yang mengaku memiliki hubungan dengan pejabat. Sikap tersebut menjadi pesan tegas, tetapi efektivitas pemberantasan penyimpangan pada akhirnya bergantung pada tindak lanjut yang dapat diperiksa publik.
Dalam kasus alsintan Sulawesi Selatan, informasi yang masih diperlukan antara lain hasil pemeriksaan terhadap 85 unit, status empat unit yang ditemukan dalam transaksi, serta proses hukum terhadap pihak-pihak terkait. Kejelasan mengenai apakah alat telah dikembalikan kepada penerima yang berhak juga penting untuk menilai pemulihan manfaat bantuan, bukan hanya penindakan terhadap dugaan pelanggaran.
Pengawasan yang transparan dapat membantu memastikan bantuan hibah tidak berhenti pada pencatatan penyaluran. Pemerintah perlu dapat menjelaskan apakah alat benar-benar diterima dan digunakan oleh kelompok sasaran, serta bagaimana laporan penyimpangan ditangani. Untuk saat ini, Kementerian Pertanian telah menyatakan penelusuran dan penarikan alat yang tidak sesuai peruntukan sebagai langkah penanganan. Rincian hasilnya belum tersedia dalam bahan yang dipublikasikan.




Komentar