Endoxa Asia – Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu untuk membantu menjaga daya beli pekerja menjelang akhir tahun. Bantuan tersebut diberikan untuk periode Oktober hingga Desember 2026, dengan pembayaran sekaligus sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan.
Penyaluran BSU dijadwalkan berlangsung pada November–Desember 2026 melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan tanggal pencairan secara rinci untuk setiap penerima.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan persyaratan penerima melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Aturan yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026 tersebut mengatur kriteria pekerja, batas penghasilan, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga besaran bantuan.
Syarat Penerima BSU Rp900 Ribu 2026
Berdasarkan Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pekerja agar dapat menjadi penerima BSU.
Berikut kriteria penerima BSU 2026:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
- Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum yang berlaku di wilayah tempat bekerja.
- Bukan aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), maupun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Syarat tersebut menjadi dasar penentuan calon penerima bantuan. Namun, memenuhi kriteria tidak otomatis menjamin seseorang menerima BSU karena penyaluran tetap mengikuti proses verifikasi dan ketentuan program.
Batas Gaji Penerima BSU Bisa Berbeda di Setiap Daerah
Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah batas penghasilan penerima BSU tidak selalu berhenti pada angka Rp3,5 juta.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 mengatur penyesuaian batas gaji bagi pekerja yang berada di daerah dengan upah minimum lebih tinggi.
Apabila UMK di wilayah tempat pekerja bekerja melebihi Rp3,5 juta, batas maksimal penghasilan disesuaikan dengan UMK tersebut dan dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, bagi wilayah yang tidak menetapkan UMK, acuan yang digunakan adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan mekanisme pembulatan serupa.
Sebagai contoh, pekerja di Kota Semarang memiliki UMK sebesar Rp3.701.709. Dengan mekanisme pembulatan dalam aturan tersebut, batas maksimal gaji untuk memenuhi kriteria BSU menjadi Rp3,8 juta.
Artinya, pekerja yang menerima upah di atas Rp3,5 juta belum tentu langsung gugur sebagai calon penerima. Batas penghasilan tetap perlu disesuaikan dengan ketentuan upah minimum di daerah tempat bekerja.
Gaji yang Dihitung Mengacu pada Data BPJS Ketenagakerjaan
Besaran gaji yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima bukan semata-mata berdasarkan pengakuan pekerja.
Kemnaker menggunakan gaji atau upah terakhir yang dilaporkan perusahaan atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem lembaga tersebut.
Komponen penghasilan yang diperhitungkan meliputi upah pokok dan tunjangan tetap.
Karena itu, kesesuaian data penghasilan yang dilaporkan perusahaan menjadi salah satu hal penting dalam proses verifikasi calon penerima BSU.
Berapa Besaran BSU 2026 dan Kapan Cair?
BSU 2026 diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2026.
Bantuan tersebut tidak dibayarkan secara terpisah setiap bulan. Pemerintah merencanakan pembayaran sekaligus sehingga pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total Rp900 ribu.
Penyaluran dijadwalkan berlangsung pada November–Desember 2026 melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Namun, tanggal pencairan untuk masing-masing penerima belum diumumkan secara terperinci.
Dengan demikian, pekerja perlu menunggu informasi resmi mengenai tahapan penyaluran dan mekanisme penerimaan bantuan.
Cara Memeriksa Informasi BSU 2026
Pekerja dapat memantau informasi mengenai BSU melalui kanal resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id.
Selain itu, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat diperiksa melalui aplikasi Jamsostek Mobile (JMO), layanan daring BPJS Ketenagakerjaan, atau Contact Center 175.
Pada penyaluran sebelumnya, pengecekan status penerima BSU dilakukan melalui portal Kemnaker dengan memasukkan NIK. Namun, pekerja perlu mengikuti mekanisme terbaru apabila sistem pengecekan khusus BSU 2026 telah diperbarui.
Masyarakat juga perlu berhati-hati terhadap tautan tidak resmi yang mengatasnamakan program BSU. Jangan memberikan NIK, kata sandi, kode OTP, atau membayar biaya administrasi melalui tautan yang tidak berasal dari kanal pemerintah.
Memenuhi Syarat Belum Tentu Otomatis Menerima Bantuan
BSU merupakan salah satu stimulus pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja menjelang akhir 2026. Dengan bantuan sebesar Rp900 ribu, pemerintah berharap pekerja dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Meski begitu, pekerja perlu membedakan antara memenuhi persyaratan dan sudah ditetapkan sebagai penerima. Status kepesertaan BPJS, data penghasilan, serta hasil verifikasi pemerintah tetap menjadi bagian dari proses penyaluran.
Karena itu, pekerja yang merasa memenuhi kriteria sebaiknya memastikan data kependudukan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai, sembari menunggu pengumuman resmi mengenai pencairan BSU 2026.
About The Author
Komentar