Endoxa Asia – Nasib politik Wakil Presiden Filipina Sara Duterte masih menjadi perhatian menjelang kelanjutan sidang pemakzulannya. Di tengah proses yang belum menghasilkan putusan, muncul pertanyaan mengenai siapa yang akan mengisi posisi wakil presiden jika Sara dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari jabatannya.
Menurut laporan Rappler pada 27 Oktober 2026, pembahasan mengenai calon pengganti mulai memicu perdebatan di kalangan senator yang bertindak sebagai hakim dalam sidang pemakzulan. Persoalannya bukan hanya siapa yang akan mengisi jabatan tersebut, tetapi juga bagaimana menjaga agar proses persidangan tidak dipengaruhi kepentingan politik.
Hingga 28 Oktober, Sara belum dinyatakan bersalah. Pemerintah Filipina juga menilai pembicaraan mengenai penggantinya masih terlalu dini karena proses hukum konstitusional tersebut belum selesai.
Presiden Berwenang Mengajukan Calon Pengganti
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal VII Ayat 9 Konstitusi Filipina 1987. Jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden selama masa jabatan berjalan, presiden berwenang mengajukan calon dari anggota Senat atau Dewan Perwakilan Rakyat Filipina.
Calon yang diajukan tidak langsung menjabat. Ia harus memperoleh persetujuan mayoritas dari seluruh anggota kedua kamar Kongres, dengan pemungutan suara dilakukan secara terpisah.
Dengan mekanisme tersebut, posisi wakil presiden tidak otomatis diberikan kepada presiden Senat ataupun ketua DPR. Presiden harus mengajukan nama, sedangkan Kongres memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak calon tersebut.
Konstitusi juga mensyaratkan calon wakil presiden memenuhi kualifikasi yang berlaku untuk jabatan itu. Artinya, pilihan calon tidak terbatas pada pejabat dengan posisi tertinggi di Kongres, tetapi tetap harus mengikuti persyaratan konstitusional.
Sejumlah Senator Meminta Proses Tetap Netral
Perdebatan mengenai kemungkinan pengganti Sara turut menimbulkan pertanyaan tentang potensi konflik kepentingan. Senator Alan Peter Cayetano meminta rekan-rekannya yang menjadi hakim dalam sidang pemakzulan agar menolak jika ditawari posisi wakil presiden apabila Sara diberhentikan.
Cayetano mengaitkan usul tersebut dengan pentingnya menjaga netralitas senator dalam memutus perkara. Kekhawatirannya adalah munculnya persepsi bahwa seorang senator mungkin memiliki kepentingan pribadi dalam hasil persidangan jika ia berpotensi memperoleh jabatan yang kosong.
Presiden Senat Francis “Chiz” Escudero sebelumnya menyatakan tidak akan menerima tawaran tersebut karena dirinya ikut terlibat dalam proses persidangan. Ia menilai penerimaan jabatan itu dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Namun, Senator Panfilo “Ping” Lacson mengingatkan agar tidak mendahului keputusan senator lain ataupun kewenangan presiden. Lacson juga menyatakan dirinya tidak berminat mengambil posisi wakil presiden.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai pengganti Sara bukan hanya menyangkut prosedur konstitusional, melainkan juga persepsi publik terhadap independensi proses pemakzulan.
Pemerintah Menilai Pembahasan Masih Terlalu Dini
Pihak Istana Kepresidenan Filipina meminta agar pembicaraan mengenai pengganti Sara tidak dilakukan sebelum sidang berakhir. Juru bicara kepresidenan Claire Castro mengatakan pada 27 Oktober bahwa proses yang sedang berlangsung perlu dihormati dan keputusan harus mengikuti prosedur yang berlaku.
Sikap tersebut sejalan dengan posisi pemerintah yang menekankan pentingnya memberi ruang bagi proses persidangan. Pembahasan mengenai calon pengganti sebelum ada putusan dapat memunculkan kesan bahwa hasil sidang sudah ditentukan, meskipun perkara masih berjalan.
Sidang pemakzulan Sara dijadwalkan berlanjut pada 9 November 2026, ketika tim pembela akan menyampaikan bukti mereka. Dengan demikian, keputusan mengenai nasib jabatannya masih bergantung pada hasil proses tersebut.
Putusan Pemakzulan Dapat Memengaruhi Karier Politik Sara
Sara menghadapi dakwaan pemakzulan yang mencakup dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Sebelumnya, jaksa pemakzulan menarik tiga dari empat dakwaan, termasuk tuduhan terkait penggunaan dana rahasia, suap, dan ancaman terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara, serta mantan ketua DPR.
Pada 13 Oktober, Senat Filipina menyetujui penarikan sebagian besar dakwaan tersebut, sehingga perkara berlanjut dengan fokus pada dugaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Sara dan tim hukumnya masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembelaan.
Jika dinyatakan bersalah, konsekuensi pemakzulan dapat mencakup pemberhentian dari jabatan dan diskualifikasi untuk menduduki jabatan publik. Hal ini juga berpotensi memengaruhi rencana politik Sara untuk pemilihan presiden 2028.
Namun, sampai sidang menghasilkan putusan, kemungkinan tersebut tetap bersifat kondisional. Belum ada nama resmi yang diumumkan sebagai calon pengganti Sara.
Pada akhirnya, proses pengisian jabatan wakil presiden akan bergantung pada dua hal: hasil sidang pemakzulan dan penerapan mekanisme konstitusional jika benar terjadi kekosongan. Untuk saat ini, perhatian masih tertuju pada pembuktian perkara dan bagaimana para senator menjalankan peran mereka tanpa menimbulkan konflik kepentingan.
About The Author
Komentar