Endoxa Asia – Sebuah kapal tanker bernama New Konk pernah menghilang dari sistem pelacakan maritim, lalu muncul kembali dengan sinyal yang menunjukkan lokasi berbeda dari posisi sebenarnya. Ketika sistem pelacakannya mengindikasikan kapal berada di lepas pantai selatan China, citra satelit justru menunjukkan kapal tersebut masih berada di lokasi sebelumnya di Laut China Timur.
Kasus ini menjadi contoh bagaimana armada kapal yang terkait dengan Korea Utara berusaha menghindari pengawasan dan sanksi internasional. Dengan mematikan sinyal pelacakan, memakai identitas kapal lain, hingga memalsukan informasi lokasi, kapal-kapal tersebut dapat menyamarkan pergerakan dan aktivitas pengangkutan minyak.
Peneliti Justin Hastings dari University of Sydney, Keramat Hasani dan Puay Guan Goh dari National University of Singapore, bersama tim The Conversation, menelusuri perjalanan New Konk menggunakan data pelacakan kapal dan citra satelit. Hasilnya memperlihatkan bagaimana kapal yang tampak menghilang dari layar pelacakan masih dapat dilacak melalui sumber data lain. <Cite refs={[“turn125163search0″,”turn419187search22”]}/>
Dari Kapal Kargo Biasa Menjadi Kapal Pengangkut Minyak Tersanksi
New Konk awalnya merupakan kapal kargo biasa yang dibangun di Jepang pada 1991 dan pernah beroperasi dengan nama Woo Bong. Kapal itu kemudian terlibat dalam jaringan pengangkutan minyak yang berhubungan dengan Korea Utara.
Pada 2019, kapal tersebut terpantau melakukan pemindahan minyak dari satu kapal ke kapal lain di laut. Praktik ini dikenal sebagai ship-to-ship transfer, yaitu pemindahan muatan secara langsung antarkapal tanpa harus membawanya terlebih dahulu ke pelabuhan.
Pemindahan muatan di laut dapat digunakan untuk menyamarkan asal, tujuan, atau kepemilikan barang. Dalam kasus New Konk, aktivitas tersebut menarik perhatian Panel Ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memantau penerapan sanksi terhadap Korea Utara.
Uni Eropa kemudian mencantumkan New Konk dalam daftar kapal yang dikenai sanksi pada Desember 2022. Dokumen resmi menyebut kapal tersebut terlibat dalam pemindahan produk minyak olahan antarkapal dan praktik penyamaran identitas kapal untuk mengirimkan minyak ke Korea Utara, yang dinilai melanggar ketentuan sanksi Dewan Keamanan PBB. <Cite refs={[“turn419187search24″,”turn419187search23”]}/>
Tiga Cara Kapal Menyembunyikan Identitasnya
Penelusuran New Konk memperlihatkan bahwa menghindari pelacakan tidak selalu berarti mematikan perangkat komunikasi. Kapal juga dapat mengirimkan informasi yang menyesatkan tentang identitas maupun lokasinya.
1. Mematikan sistem pelacakan AIS
Automatic Identification System (AIS) merupakan sistem yang memancarkan informasi seperti identitas, posisi, kecepatan, dan arah perjalanan kapal. Informasi ini membantu kapal lain dan otoritas maritim memantau lalu lintas di laut.
Ketika AIS dimatikan, posisi kapal tidak lagi muncul melalui transmisi tersebut. Namun, kapal tidak otomatis menjadi tidak terlihat. Citra satelit dan sumber informasi lain masih dapat digunakan untuk menelusuri keberadaannya.
2. Memakai identitas kapal lain
Kapal memiliki nomor identifikasi yang berbeda, termasuk nomor International Maritime Organization (IMO) dan Maritime Mobile Service Identity (MMSI). Nomor IMO dirancang untuk tetap melekat pada kapal sepanjang masa operasinya, sedangkan MMSI digunakan dalam komunikasi maritim dan dapat berubah sesuai registrasi.
Pada 2019, New Konk berhenti menggunakan nomor IMO dan MMSI miliknya sendiri secara konsisten, lalu mulai menggunakan identitas berbeda. Pada 2020, kapal tersebut pernah memancarkan MMSI yang terdaftar untuk kapal lain bernama Mouson 328.
Praktik ini dikenal sebagai vessel identity laundering, yaitu penyamaran identitas kapal agar aktivitasnya lebih sulit dikaitkan dengan pemilik atau operasinya yang sebenarnya. Panel Ahli PBB juga mendokumentasikan penggunaan identitas palsu oleh New Konk. <Cite refs={[“turn419187search22″,”turn419187search23”]}/>
3. Memalsukan posisi melalui sinyal
Teknik berikutnya adalah spoofing, yaitu mengirimkan informasi posisi yang tidak sesuai dengan lokasi sebenarnya. Dalam kasus New Konk, data AIS pada 2023 menggambarkan perjalanan yang tidak cocok dengan hasil pengamatan satelit.
Kapal itu seolah-olah bergerak melalui sejumlah kawasan laut, padahal citra satelit menunjukkan keberadaannya di lokasi berbeda. Rekonstruksi perjalanan oleh para peneliti memperlihatkan bahwa sinyal pelacakan saja tidak cukup untuk memastikan rute sebenarnya.
Kombinasi antara pemutusan sinyal, penggunaan identitas palsu, dan manipulasi posisi membuat perjalanan kapal jauh lebih sulit dipantau. <Cite refs={[“turn125163search0″,”turn419187search22”]}/>
Cat Kapal dan Ganti Nama untuk Menyamarkan Jejak
Penyamaran tidak hanya dilakukan secara digital. New Konk juga mengalami perubahan fisik yang membuatnya terlihat berbeda.
Pada akhir 2020, kapal tersebut masuk ke galangan Fujian Yihe di China timur. Citra sebelum dan sesudah perbaikan menunjukkan perubahan warna geladak dari merah menjadi hijau. Setelah itu, kapal menggunakan nama F.Lonline dan nomor MMSI baru.
Perubahan penampilan ini menambah tantangan bagi pihak yang mencoba mencocokkan gambar satelit dengan data registrasi kapal. Jika identitas digital dan tampilan fisiknya sama-sama berubah, peneliti harus menggabungkan sejumlah petunjuk untuk menentukan apakah kapal yang terlihat merupakan kapal yang sama.
Laporan Panel Ahli PBB juga mendokumentasikan dugaan penyamaran identitas New Konk sebagai F.LONLINE, termasuk penggunaan identitas kapal lain dan perubahan fisik. <Cite refs={[“turn419187search23″,”turn419187search22”]}/>
Citra Satelit Membongkar Perjalanan yang Dipalsukan
Pada April 2023, New Konk kembali menunjukkan bagaimana kapal dapat memanipulasi informasi pelacakan. Sistem AIS mengindikasikan kapal bergerak ke arah yang berbeda, sementara citra satelit menunjukkan kapal tersebut berada di Sansha Bay, dekat Ningde, China.
Para peneliti kemudian merekonstruksi pergerakan kapal dari April hingga Juli 2023. Berdasarkan penelusuran mereka, New Konk bergerak ke utara melewati Laut Kuning menuju pesisir Korea Utara.
Pada 3 Juli, kapal itu terfoto sedang memindahkan minyak ke kapal lain dalam kondisi gelap. Kapal penerima kemudian membawa minyak tersebut ke terminal minyak di Nampo, Korea Utara.
Perbandingan antara sinyal AIS dan citra satelit memperlihatkan perbedaan mendasar antara perjalanan yang dilaporkan kapal dan pergerakan yang teramati. Kasus ini juga menunjukkan mengapa pemantauan maritim perlu menggabungkan berbagai sumber data, bukan hanya mengandalkan sinyal yang dipancarkan kapal. <Cite refs={[“turn125163search0″,”turn419187search22”]}/>
Mengapa Armada Bayangan Sulit Dihentikan?
Armada bayangan atau shadow fleet adalah istilah yang digunakan untuk jaringan kapal yang menyamarkan identitas, kepemilikan, atau aktivitasnya. Dalam konteks Korea Utara, kapal-kapal ini membantu pengangkutan barang yang berkaitan dengan upaya menghindari sanksi internasional.
Kesulitan penegakan aturan muncul karena pelayaran internasional melibatkan banyak yurisdiksi. Kapal dapat terdaftar di satu negara, dimiliki perusahaan yang berbasis di negara lain, menjalani perbaikan di negara ketiga, dan memindahkan muatan di laut lepas.
Penegak sanksi juga harus membuktikan keterlibatan kapal, pemilik, perantara, dan pembeli dalam aktivitas yang dilarang. Ketika identitas dan dokumen kapal dimanipulasi, menghubungkan setiap pihak dengan pelanggaran menjadi lebih rumit.
Amerika Serikat, misalnya, menyediakan informasi mengenai praktik pengiriman minyak dan barang yang terkait Korea Utara, termasuk penggunaan AIS yang dinonaktifkan, dokumen palsu, dan penggantian nama kapal. Langkah penindakan tetap memerlukan bukti yang cukup serta dasar hukum yang berlaku di wilayah terkait. <Cite refs={[“turn419187search2″,”turn419187search25”]}/>
AI dan Analisis Data untuk Melacak Kapal Bayangan
Tim peneliti yang menelusuri New Konk kini juga mengembangkan basis data pergerakan kapal dengan bantuan komputasi dan machine learning. Tujuannya adalah mengenali pola perjalanan yang dapat mengindikasikan keterlibatan kapal dalam jaringan armada bayangan.
Sistem semacam ini dapat membantu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara sinyal AIS, pola perjalanan, pertemuan antarkapal, dan pengamatan satelit. Meski demikian, pola yang mencurigakan tetap perlu diperiksa lebih lanjut sebelum suatu kapal dinyatakan terlibat dalam pelanggaran.
Kasus New Konk memperlihatkan bahwa kapal tidak harus benar-benar menghilang untuk menghindari pengawasan. Cukup dengan membuat identitas dan lokasi yang dilaporkan sulit dipercaya, pelacakan dapat menjadi jauh lebih rumit.
Teknologi pemantauan menawarkan cara untuk mempersempit celah tersebut, tetapi tidak menghapus seluruh tantangan. Selama kapal dapat mengubah identitas dan beroperasi di banyak yurisdiksi, pengawasan membutuhkan kombinasi data satelit, analisis digital, kerja sama internasional, dan penegakan hukum.
New Konk terakhir kali terlacak melalui sinyal AIS pada Juni 2025 di Laut China Selatan. Namun, para peneliti menilai sinyal itu kemungkinan bukan berasal dari kapal yang sama, melainkan kapal lain yang menggunakan nomor IMO dan MMSI palsu. Nasib kapal tersebut setelah mengalami kerusakan pada 2023 masih belum diketahui. <Cite refs={[“turn125163search0”]}/>
About The Author
Komentar