Endoxa Asia – Indonesia sedang menyusun draft Undang-Undang Perfilman baru yang bertujuan memperkuat Badan Perfilman Indonesia (BPI), yang disampaikan dalam acara Jakarta Film Summit. Secara paralel, Pemerintah Provinsi Jakarta berupaya memposisikan ibukota sebagai hub film regional dengan teladan Busan, Korea Selatan. Netflix kini telah memproduksi empat judul di Jakarta melalui layanan satu pintu Filming in Jakarta, dan pemerintah kota bekerjasama dengan platform streaming untuk mengembangkan talenta film lokal.
Draft Hukum Film Baru dan Peran BPI
Ketua BPI, Fauzan Zidni, mengatakan bahwa naskah pertama rancangan undang-undang, yang disusun bersama Kementerian Kebudayaan, mulai terbentuk sejak Festival Film Cannes. Naskah tersebut masih dalam tahap diskusi, dan belum ada jadwal pasti untuk diserahkan ke parlemen.
“Rancangan pertama, yang disusun bersama Kementerian Kebudayaan, mulai terbentuk sejak Cannes. Masih dalam diskusi, dan saya akan memberikan informasi lebih lanjut saat saatnya tepat, tapi arahnya tepat dan momentum ada,” ujar Fauzan.
Dia menginginkan revisi hukum yang memberikan kewenangan estatut bagi BPI serta pendanaan dialokasikan khusus. Saat ini, BPI hanya dapat berkumpul, mengadvokasi, dan mensinkronkan, tetapi tidak mampu mendanai film sendiri atau menetapkan kebijakan. Dua kementerian saat ini mengatur perfilman di Indonesia, dan Fauzan menegaskan BPI tidak ingin menggantikan keduanya.
Jakarta Rajuk Produksi Asing dengan Teladan Busan
Jakarta Film Commission resmi diluncurkan pada Juni bersama Filming in Jakarta, layanan satu pintu untuk produsen. Menurut Wakil Gubernur Rano Karno, perusahaan produksi dari Malaysia dan India sudah datang ke kota untuk menggarap film dan seri.
“Kami sangat senang bisa mengatakan bahwa Netflix sekarang memproduksi empat judul melalui Filming in Jakarta,” kata Rano.
Sebuah nota kesejabelan yang terkait dengan Jakarta Film Summit pertama juga mencantumkan komitmen Netflix untuk membantu mengembangkan talenta film lokal. Gubernur Pramono Anung menetapkan tujuan membuat Jakarta menjadi hub film pada skala Busan. Rano Karno, yang merupakan aktor dan filmmaker senior, adalah penggerak utama kebijakan film di kota ini.
Selama lima tahun ke depan, Jakarta ingin membangun ekosistem lengkap, mulai dari produksi, pendanaan, hingga akses pasar, serta menyediakan infrastruktur gaya Busan. Fasilitas pasca-produksi, soundstage, dan studio disebut sebagai celah terbesar yang direncanakan terisi dalam waktu tiga sampai lima tahun. Pemkot Jakarta telah memotong berbagai biaya lokasi hingga 50 persen dan memberikan potongan pajak sebesar 50 persen pada tiket bioskop untuk film Indonesia yang memenuhi syarat.
Jakarta juga sudah menjadi anggota resmi jaringan AFCNet (Asian Film Commissions Network) dengan bantuan Busan Film Commission.
“Ini adalah momentum bagi kita untuk dikenal sebagai hub film masa depan di wilayah ini,” ujar Rano.
Reformasi Pendanaan Berbasis KPI
Salah satu hambatan utama yang dilihat Fauzan adalah kesulitan produsen dalam mendapatkan pinjaman bank. Bank umumnya menerima aset fisik seperti tanah, bangunan, dan mesin sebagai jaminan, sedangkan kekayaan intelektual (KPI) film, termasuk hak cipta dan hak siaran serta distribusi, belum memiliki metode penilaian yang diterima bank atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Bank memberikan pinjaman berdasarkan aset fisik seperti tanah, bangunan, dan mesin, yang tidak dapat ditawarkan oleh perusahaan produksi. KPI film, termasuk hak cipta dan hak siaran serta distribusi, tidak memiliki metode penilaian yang akan diterima bank atau OJK,” ujar Fauzan.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif telah mengizinkan pendanaan berbasis KPI. Namun, yang belum ada adalah pedoman teknis dari OJK dan revisi Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2019 tentang kualitas aset agar KPI secara formal dapat diakui sebagai jaminan. Jakarta Film Summit mempersatukan OJK, Kementerian Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), bank, dan Asosiasi Penilai Indonesia untuk merumuskan metode penilaian KPI standar, skema pendanaan percobaan, dan jalur regulasi.
Keterbatasan Lembaga dan Kerja Sama Internasional
Di tingkat nasional, Indonesia tidak punya setara dengan CNC Prancis, KOFIC Korea Selatan, atau IMDA Singapura. Fauzan mengatakan dukungan Menteri Kebudayaan saat ini adalah yang terkuat dalam bertahun-tahun, meski dia tidak memberikan tanggal pasti untuk penyelesaian rancangan hukum di parlemen.
Jakarta pun bekerja sama dengan perwakilan Bank Indonesia di Jakarta untuk sektor film dan ekonomi kreatif. Di sisi internasional, Kementerian Kebudayaan telah mengumumkan dana ko-produksi internasional baru dengan dukungan CNC, terbuka untuk filmmaker dari seluruh dunia yang bekerja sama dengan mitra Indonesia. Ini beriringan dengan dana matching, di mana pemerintah menyumbang hingga batas tertentu per proyek bagi produsen yang berhasil mendapatkan pendanaan internasional.
Indonesia telah menandatangani perjanjian ko-produksi audiovisual pertama dengan Belanda di JAFF Market pada 2024. Pembicaraan mengenai perjanjian bilateral dengan Prancis masih berlangsung. Produsen Korea juga menilai Asia Tenggara, dan Fauzan menyebut Indonesia sebagai mitra yang jelas berdasarkan skala, meski tidak bisa memberikan jadwal pasti.
“Kami tidak lagi meminta mitra untuk percaya pada niat kami,” katanya.
Tantangan Streamer dan Serapan Talenta
Fauzan, yang sebelumnya sempat bekerja di Disney, mengingat bahwa platform streaming global menarik diri dari konten asli Asia Tenggara setelah 2023. Menurutnya, platform dapat mengubah strategi konten, keluar dari pasar, atau mengurangi prioritas konten Indonesia, dan Indonesia tidak memiliki jalan hukum atas hal itu.
“Sebuah platform dapat mengubah strategi kontennya, keluar dari pasar, atau menurunkan prioritas konten Indonesia, dan kami tidak memiliki jalan hukum atas hal itu,” ujar Fauzan.
Di bidang talenta, sekolah film di Indonesia tersebar di 27 kampus dan menghasilkan sekitar 1.200 lulusan per tahun, namun sebagian besar tidak terserap oleh industri, dengan tingkat keluar masuk pekerja sekitar 60 persen. Masa jabatan Fauzan berakhir pada 2030. Sampai saat itu, dia ingin setidaknya dua perjanjian ko-produksi bilateral telah berlaku, sistem pendanaan yang sudah memiliki bukti rekam, serta produsen Indonesia yang hadir secara reguler di pasar internasional besar.
“Ketika sistem bekerja secara rutin, bukan secara heroik, itulah saat saya tahu kami telah membangun sesuatu yang bertahan,” ujarnya.
Rencana hukum film baru dan ambisi Jakarta untuk menjadi hub film regional mencerminkan upaya Indonesia untuk menguatkan posisi industri kreatifnya di peta global. Namun, tantangan tetap nyata: kewenangan terbatas BPI, celah infrastruktur pasca-produksi dan studio, ketergantungan pada strategi platform streaming asing, serta angka serapan tenaga kerja lulusan sekolah film yang rendah. Apakah Jakarta dapat mencapai status serupa Busan dalam lima tahun akan bergantung pada kelancaran revisi hukum, reformasi pendanaan berbasis KPI, dan kemampuan kota dalam menjaga investasi produksi internasional di tengah fluktuasi strategi platform global.
About The Author
Komentar