Endoxa Asia – Korea Selatan berencana memperluas operasi militer maritimnya ke perairan dekat Selat Hormuz dengan mengerahkan pesawat patroli laut, tim penjinak bahan peledak, serta peralatan tanpa awak untuk mendeteksi dan menangani ranjau laut. Langkah ini ditujukan untuk membantu menjaga keamanan jalur pelayaran internasional di tengah konflik Amerika Serikat dan Iran.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengonfirmasi rencana tersebut pada Kamis, 5 November 2026. Pemerintah menyatakan misi akan berfokus pada perlindungan kapal komersial, warga negara Korea Selatan, serta kepentingan ekonomi negara itu.
Namun, Seoul menegaskan bahwa operasi tersebut bukan bentuk keterlibatan dalam perang Iran. Pasukan Korea Selatan juga tidak akan bergabung dengan operasi militer negara sekutu di kawasan konflik.
Rencana ini akan memperluas wilayah operasi unit angkatan laut Cheonghae yang selama ini menjalankan misi antipembajakan di Teluk Aden, lepas pantai Somalia. Perubahan mandatnya masih membutuhkan persetujuan Majelis Nasional Korea Selatan.
Korea Selatan Siapkan Pesawat Patroli dan Tim Penjinak Bahan Peledak
Dalam rencana perluasan tersebut, Korea Selatan akan menambahkan sejumlah aset militer untuk mendukung pengamanan jalur pelayaran. Salah satunya adalah pesawat patroli maritim P-8A Poseidon yang dirancang untuk memantau aktivitas di laut dan mendukung operasi pengawasan.
Pemerintah juga menyiapkan tim Explosive Ordnance Disposal (EOD) atau penjinak bahan peledak, serta sistem tanpa awak untuk mendeteksi dan menangani ranjau laut. Peralatan tersebut mencakup kendaraan permukaan tanpa awak, kendaraan bawah laut tanpa awak, dan remotely operated vehicles (ROV) yang dikendalikan dari jarak jauh.
Unit Cheonghae saat ini memiliki kapal perusak berbobot sekitar 4.400 ton, helikopter angkatan laut, kapal patroli cepat, dan sekitar 300 personel. Rencana penguatan akan menambah hingga 75 personel, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi sekitar 395 orang.
Penambahan kemampuan penanganan ranjau laut juga berkaitan dengan kemungkinan operasi pemulihan kebebasan navigasi setelah konflik berakhir. Pemerintah Korea Selatan menyatakan bahwa pembersihan ranjau di kawasan tersebut dapat membutuhkan koordinasi internasional dan kondisi keamanan yang memungkinkan.
Menurut laporan Yonhap, Seoul telah menyelaraskan pandangan dengan Inggris, Prancis, dan negara mitra lainnya bahwa operasi pemulihan semacam itu harus menunggu situasi yang aman, seperti berakhirnya perang atau adanya kesepakatan resmi antara pihak-pihak yang berkonflik.
Wilayah Operasi Berada di Perairan Selatan Oman
Meski dikaitkan dengan pengamanan Selat Hormuz, pasukan Korea Selatan tidak direncanakan beroperasi di dalam selat tersebut. Wilayah operasi yang diusulkan akan diperluas hingga perairan internasional di selatan Oman, dekat Pelabuhan Duqm.
Lokasi tersebut berjarak sekitar 650 kilometer dari Selat Hormuz. Perluasan ini diperkirakan membuat radius operasi resmi unit Cheonghae bertambah menjadi sekitar 1.930 kilometer, hampir dua kali lipat dari cakupan sebelumnya.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan juga menyatakan bahwa pesawat patroli maritim tidak akan diarahkan untuk menargetkan atau memantau wilayah daratan, perairan teritorial Iran, maupun bagian dalam Selat Hormuz.
Operasi tersebut akan dilakukan secara mandiri, bukan sebagai bagian dari komando pasukan sekutu. Pemerintah menegaskan bahwa penguatan unit Cheonghae bersifat non-tempur.
Menteri dan pejabat pertahanan Korea Selatan juga menempatkan rencana tersebut sebagai upaya melindungi warga negaranya serta kepentingan ekonomi nasional. Meski begitu, perluasan kemampuan militer di kawasan yang sedang berkonflik tetap berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai risiko keamanan bagi personel yang dikerahkan.
Persetujuan Parlemen Masih Diperlukan
Perluasan misi Cheonghae belum dapat dijalankan sepenuhnya karena mandat pengerahan pasukan Korea Selatan ke luar negeri memerlukan persetujuan parlemen.
Pemerintah berencana mengajukan perubahan mandat setelah melalui persetujuan kabinet dan presiden. Usulan tersebut juga akan memperpanjang masa penugasan unit Cheonghae, yang saat ini berlaku hingga 31 Desember 2026.
Jika disetujui, mandat baru akan mencakup dukungan terhadap pemulihan kebebasan navigasi di jalur pelayaran internasional, selain tugas antipembajakan dan perlindungan kapal komersial yang sudah dijalankan.
Unit Cheonghae telah beroperasi di Teluk Aden sejak 2009. Misi awalnya dibentuk untuk membantu menjaga keamanan pelayaran internasional dan melindungi kapal-kapal komersial dari ancaman pembajakan di sekitar Somalia.
Perluasan wilayah operasi kali ini menjadi langkah penting karena membawa kemampuan militer Korea Selatan lebih dekat ke kawasan Timur Tengah yang terdampak perang.
Selat Hormuz Penting bagi Pasokan Energi Korea Selatan
Kepentingan ekonomi menjadi salah satu alasan utama Seoul memperkuat kehadiran maritimnya. Selat Hormuz merupakan jalur strategis bagi perdagangan energi dunia, terutama pengiriman minyak mentah dan gas alam cair.
Sebelum konflik berlangsung, sekitar seperlima pasokan minyak dunia melewati selat tersebut. Gangguan pelayaran di kawasan ini dapat memengaruhi distribusi energi internasional, biaya pengiriman, serta harga minyak.
Korea Selatan termasuk negara yang sangat bergantung pada impor energi. Menurut data Kementerian Perindustrian Korea Selatan yang dikutip Reuters, sekitar 70 persen pasokan minyak negara tersebut berasal dari Timur Tengah pada 2025. Sebagian besar pengiriman itu melewati Selat Hormuz.
Karena itu, gangguan berkepanjangan di jalur tersebut dapat berdampak langsung terhadap keamanan pasokan energi Korea Selatan dan biaya ekonomi domestiknya.
Di sisi lain, pemerintah harus mempertimbangkan risiko politik dan keamanan jika aset militernya semakin dekat dengan wilayah konflik. Iran sebelumnya telah memperingatkan Korea Selatan agar tidak mengambil bagian dalam pengerahan militer terkait Selat Hormuz.
Presiden Lee Jae Myung sebelumnya menegaskan bahwa Seoul akan mempertahankan prinsip tidak terlibat dan tidak mengintervensi perang. Perluasan misi Cheonghae memperlihatkan upaya pemerintah menjaga kepentingan pelayaran dan energi tanpa secara resmi bergabung dalam operasi tempur.
Keputusan akhir mengenai perubahan mandat tetap bergantung pada proses persetujuan domestik. Dengan demikian, rencana Korea Selatan ini perlu dibaca sebagai penguatan misi keamanan maritim di sekitar kawasan Hormuz, bukan pengumuman pengiriman pasukan untuk berperang melawan Iran.
About The Author
Komentar