
Key Insights
• Hacker mengklaim mencuri 10 petabyte data dari superkomputer strategis China
• Serangan dilakukan secara bertahap selama enam bulan menggunakan botnet dan akses VPN
• Kebocoran superkomputer menunjukkan meningkatnya risiko keamanan dalam era AI dan komputasi canggih
Sebuah dugaan peretasan terhadap fasilitas superkomputer milik pemerintah China membuka babak baru dalam perang siber global. Kelompok hacker anonim mengklaim berhasil membobol sistem National Supercomputing Center di Tianjin dan mencuri hingga 10 petabyte data, termasuk dokumen pertahanan, simulasi rudal, serta riset teknologi strategis.
Jika klaim tersebut terbukti, insiden ini bisa menjadi salah satu kebocoran data paling signifikan dalam sejarah infrastruktur komputasi negara. Lebih dari sekadar pelanggaran keamanan, kasus ini menyoroti risiko baru di era komputasi super dan kecerdasan buatan, di mana pusat data berperforma tinggi menjadi aset strategis sekaligus target utama.
National Supercomputing Center Tianjin merupakan salah satu tulang punggung komputasi canggih China sejak dibuka pada 2009. Fasilitas ini melayani lebih dari 6.000 klien dari berbagai sektor, mulai dari penelitian ilmiah hingga proyek pertahanan tingkat tinggi. Superkomputer seperti ini biasanya digunakan untuk simulasi kompleks, termasuk pengembangan pesawat, sistem persenjataan, hingga model AI skala besar.
Kelompok hacker yang mengklaim bertanggung jawab menyebut diri mereka FlamingChina. Mereka mulai mempublikasikan sebagian sampel data melalui Telegram sejak 6 Februari, termasuk dokumen teknis yang diduga berasal dari Aviation Industry Corporation of China, Commercial Aircraft Corporation of China, serta Universitas Teknologi Pertahanan Nasional. Data tersebut disebut mencakup file berlabel rahasia, simulasi militer, dan dokumen teknis sistem persenjataan.
Untuk mengakses keseluruhan data, kelompok tersebut dilaporkan menawarkan paket penjualan bernilai ratusan ribu dolar AS, dengan transaksi menggunakan cryptocurrency. Pendekatan ini mencerminkan tren baru dalam serangan siber, di mana pencurian data tidak hanya bertujuan sabotase, tetapi juga monetisasi.
Analisis awal dari Dakota Cary, konsultan keamanan siber dari SentinelOne, menunjukkan bahwa sampel data yang beredar tampak autentik. Dokumen yang diperiksa mencakup file teknis dalam bahasa Mandarin, desain sistem militer, serta simulasi bom dan rudal. Jika keaslian ini dikonfirmasi, dampaknya bisa meluas ke sektor pertahanan dan geopolitik global.
Yang menarik, metode yang digunakan pelaku relatif sederhana namun efektif. Berdasarkan informasi dari peneliti keamanan siber Marc Hofer, pelaku diduga masuk melalui domain VPN yang telah disusupi. Setelah mendapatkan akses awal, mereka menggunakan botnet untuk mengekstrak data secara bertahap dari berbagai server.
Alih-alih mencuri data dalam satu waktu, pelaku mengunduh data dalam potongan kecil selama sekitar enam bulan. Teknik ini membantu mereka menghindari deteksi sistem keamanan yang biasanya mengandalkan lonjakan trafik data sebagai indikator kebocoran. Strategi tersebut menunjukkan bahwa serangan siber modern semakin mengandalkan kesabaran dan stealth dibandingkan eksploitasi teknologi canggih.
Pendekatan ini juga mencerminkan perubahan dalam lanskap keamanan digital. Infrastruktur komputasi super yang digunakan untuk AI dan simulasi militer kini menjadi target bernilai tinggi. Dalam konteks persaingan teknologi global, kebocoran data semacam ini dapat memberikan keuntungan strategis bagi pihak tertentu.
Insiden ini juga mengingatkan pada kebocoran data besar sebelumnya di China. Pada 2021, database berisi informasi pribadi sekitar satu miliar warga China dilaporkan terekspos selama lebih dari satu tahun sebelum akhirnya terungkap pada 2022. Rangkaian insiden tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai ketahanan keamanan digital dalam skala nasional.
Hingga saat ini, Kementerian Sains dan Teknologi China maupun Cyberspace Administration of China belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan pembobolan NSCC Tianjin. Ketiadaan respons ini memperkuat spekulasi mengenai skala dan sensitivitas data yang mungkin terdampak.
Di tengah meningkatnya ketergantungan pada komputasi canggih, superkomputer tidak lagi sekadar alat penelitian, tetapi bagian dari infrastruktur strategis nasional. Ketika data pertahanan, AI, dan simulasi teknologi berada dalam satu sistem, risiko kebocoran menjadi semakin besar.
Jika tren ini berlanjut, keamanan siber kemungkinan akan menjadi medan persaingan teknologi berikutnya. Negara dan perusahaan tidak hanya berlomba membangun AI dan superkomputer yang lebih kuat, tetapi juga sistem keamanan yang mampu melindungi aset digital bernilai tinggi.
Kasus ini menunjukkan bahwa di era digital, konflik tidak selalu terjadi secara fisik. Perang modern semakin bergeser ke ranah data, algoritma, dan akses sistem. Dan dalam dunia tersebut, satu kebocoran besar dapat mengubah keseimbangan teknologi global.



