Endoxa Asia – Setiap 5 Oktober, Indonesia memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI). Namun, bentuk peringatannya tidak selalu sama. Dari parade berkuda pada era Presiden Sukarno, upacara sederhana setelah Reformasi, atraksi alutsista di era Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, hingga peresmian ratusan satuan baru pada era Prabowo Subianto, perayaan HUT TNI ikut mencerminkan perubahan zaman.
Tanggal 5 Oktober sendiri berakar dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. Dalam perjalanan berikutnya, organisasi militer Indonesia mengalami sejumlah perubahan nama dan struktur hingga menjadi TNI. Pada 3 Juni 1947, Presiden Sukarno meresmikan penyatuan TRI dengan berbagai badan perjuangan rakyat menjadi Tentara Nasional Indonesia.
Karena itu, peringatan HUT TNI bukan hanya agenda seremonial. Dari tahun ke tahun, lokasi, bentuk upacara, pesan presiden, hingga alutsista yang dipamerkan berubah mengikuti situasi Indonesia.
Sukarno dan Awal Peringatan Angkatan Perang
Pada masa Presiden Sukarno, peringatan ulang tahun angkatan perang berlangsung dalam suasana Indonesia yang masih relatif muda sebagai negara merdeka.
Dalam catatan sejarah yang dirangkum Kompas, pada peringatan ulang tahun pertama Angkatan Perang, Sukarno memimpin acara dengan parade menaiki kuda. Bentuk peringatan seperti ini memperlihatkan karakter militer Indonesia pada masa awal kemerdekaan yang masih sangat dekat dengan tradisi perjuangan dan konsolidasi angkatan perang.
Periode tersebut juga menjadi fase penting pembentukan identitas militer Indonesia. TNI lahir dari berbagai unsur perjuangan rakyat dan kemudian berkembang menjadi organisasi militer nasional dengan tiga matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Soeharto dan Era ABRI
Memasuki masa Orde Baru, istilah yang digunakan bukan lagi TNI, melainkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI.
Perubahan tersebut terjadi setelah TNI dan Kepolisian Negara digabung menjadi ABRI pada 1962. Pada masa ini, militer juga memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan politik dan sosial melalui konsep Dwifungsi ABRI.
Dalam catatan Harian Kompas yang dikutip dalam materi sumber, pada HUT ke-22 ABRI tahun 1967, Pejabat Presiden sekaligus Menteri Utama Hankam Jenderal Soeharto memberikan perintah kepada jajaran ABRI dalam peringatan di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta.
Pesannya antara lain agar ABRI menjadi teladan dalam sikap dan tindakan sehari-hari.
Peringatan pada periode ini berlangsung dalam konteks politik Indonesia yang berbeda jauh dari era Reformasi. Militer tidak hanya diposisikan sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga memiliki peran dalam kehidupan politik negara.
Habibie dan Gus Dur Membawa Suasana Lebih Sederhana
Setelah Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, Indonesia memasuki periode Reformasi. Salah satu perubahan besar di bidang pertahanan dan keamanan adalah berakhirnya integrasi TNI-Polri dalam ABRI.
Pemisahan Polri dari ABRI secara resmi dimulai pada 1 April 1999. Setelah itu, sebutan ABRI sebagai tentara kembali menjadi TNI.
Perubahan suasana politik tersebut juga terlihat dalam peringatan HUT.
Pada HUT ke-53 ABRI, 5 Oktober 1998, Presiden B.J. Habibie memimpin upacara di Markas Besar ABRI, Cilangkap, Jakarta. Setahun kemudian, pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, HUT ke-55 TNI pada 5 Oktober 2000 juga digelar secara sederhana di Mabes TNI Cilangkap.
Peringatan tersebut berlangsung ketika Indonesia sedang melakukan penataan ulang hubungan antara militer, negara, dan kehidupan sipil.
Megawati Kembali Menghadirkan Atraksi Udara
Pada 5 Oktober 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri memimpin peringatan HUT ke-56 TNI di Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Suasana peringatan kembali terasa lebih meriah. Salah satu bagian yang menarik perhatian adalah atraksi akrobatik udara tim Jupiter Blue TNI Angkatan Udara.
Lokasi Halim juga menjadi salah satu tempat yang digunakan dalam peringatan HUT TNI pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
SBY dan Jokowi, HUT TNI Makin Menjadi Panggung Alutsista
Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lokasi peringatan HUT TNI bergantian digunakan, mulai dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma hingga Mabes TNI Cilangkap dan Markas Komando Armada RI Kawasan Timur di Surabaya.
Sementara itu, pada masa Presiden Joko Widodo, peringatan HUT TNI beberapa kali digelar di lokasi yang memungkinkan masyarakat menyaksikan parade serta kekuatan alat utama sistem persenjataan atau alutsista.
Salah satunya berlangsung di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, pada 2015 dan 2017. Peringatan tersebut menjadi ruang untuk memperlihatkan kekuatan TNI, termasuk kemampuan alutsista dari berbagai matra.
Kehadiran publik menjadi bagian penting dari format tersebut. HUT TNI bukan hanya upacara internal militer, tetapi juga menjadi tontonan publik yang memperlihatkan kendaraan tempur, kapal perang, pesawat, hingga parade prajurit.
Namun, pandemi Covid-19 kembali mengubah format tersebut.
Pada HUT ke-75, ke-76, dan ke-77 TNI, peringatan dilakukan secara daring dari lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, menyesuaikan kondisi pandemi.
Prabowo Membawa HUT TNI ke Era Modernisasi
Pada masa Presiden Prabowo Subianto, HUT TNI kembali menampilkan skala besar.
Pada HUT ke-80 TNI pada 5 Oktober 2025, Prabowo menjadi inspektur upacara di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas). Setelah upacara, Presiden menyaksikan demonstrasi pasukan, defile, dan pawai alutsista.
Dalam amanatnya, Prabowo menekankan bahwa TNI merupakan benteng pertahanan negara dan meminta organisasi tersebut terus mengikuti perkembangan teknologi.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan dalam sistem kepemimpinan TNI. Menurut Prabowo, seleksi pemimpin tidak perlu terlalu mengandalkan senioritas, tetapi harus mempertimbangkan prestasi, pengabdian, dan cinta tanah air.
Pesan tersebut memperlihatkan salah satu fokus pemerintah terhadap TNI: modernisasi bukan hanya soal senjata dan teknologi, tetapi juga sumber daya manusia serta kepemimpinan.
HUT ke-81 TNI 2026 Punya Format Berbeda
Pada HUT ke-81 TNI yang berlangsung 5 Oktober 2026, peringatan justru dipindahkan dari rencana awal di Monas ke Lapangan PRIMA, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sebelumnya menjelaskan bahwa upacara dibuat lebih sederhana karena banyak personel masih dikerahkan untuk membantu penanganan bencana di berbagai daerah.
Namun, kesederhanaan lokasi tidak berarti agenda strategisnya kecil.
Pada hari ini, Prabowo memimpin upacara HUT ke-81 TNI sekaligus meresmikan 204 satuan baru. Jumlah tersebut mencakup enam Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, dan tiga Batalyon Bantuan Tempur. TNI AL juga menambah satu brigade dan empat batalyon Marinir, sementara TNI AU menambah 10 satuan.
Enam Kodam baru yang diresmikan adalah Kodam XXV/Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau, Kodam XXVI/Mataram di DIY, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam XXVIII/Molku Kie Raha di Maluku Utara, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah, dan Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat.
Sebelumnya, informasi yang beredar menyebut lima Kodam akan diresmikan. Namun, perkembangan pada 5 Oktober 2026 menunjukkan jumlah akhirnya menjadi enam Kodam.
Dalam upacara tersebut, Prabowo juga memeriksa pasukan dengan menaiki kendaraan taktis Maung MV3 buatan PT Pindad. Upacara melibatkan 3.378 prajurit dari tiga matra, Komponen Cadangan, serta KKRI/Pramuka.
Dari Parade Berkuda hingga Perubahan Struktur Militer
Jika ditarik sepanjang sejarah, cara presiden memperingati HUT TNI berubah mengikuti kebutuhan dan konteks zamannya.
Sukarno memperlihatkan TNI yang baru lahir dan masih sangat dekat dengan tradisi perjuangan kemerdekaan. Era Soeharto menghadirkan HUT ABRI dalam periode ketika militer memiliki peran luas dalam kehidupan negara. Setelah Reformasi, Habibie dan Gus Dur memperlihatkan peringatan yang lebih sederhana di tengah proses perubahan hubungan sipil-militer.
Megawati kembali menghadirkan atraksi militer, sementara era SBY dan Jokowi menjadikan pawai alutsista sebagai salah satu daya tarik utama HUT TNI. Pandemi kemudian membuat peringatan berpindah ke format daring.
Kini, pada era Prabowo, HUT TNI tidak hanya menjadi ruang untuk memperlihatkan kemampuan alutsista. Peringatan 2026 sekaligus menjadi momentum perubahan organisasi dengan peresmian 204 satuan baru.
Perubahan itu membuat HUT TNI menjadi semacam cermin perjalanan institusi pertahanan Indonesia: dari tentara yang lahir dalam perjuangan kemerdekaan, melewati perubahan hubungan militer dan politik, hingga memasuki fase modernisasi organisasi dan pertahanan.
Bentuk perayaannya boleh berubah dari tahun ke tahun. Namun, 5 Oktober tetap menjadi tanggal yang menghubungkan sejarah panjang tersebut dengan TNI sebagai institusi pertahanan Indonesia saat ini.
About The Author
Komentar