Endoxa Asia – Ribuan orang turun ke jalan di New Delhi, India, pada Minggu, 1 November 2026, untuk menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum India, Gyanesh Kumar. Demonstrasi yang dipimpin kelompok oposisi itu mempersoalkan proses pemutakhiran daftar pemilih yang dilaporkan telah menghapus lebih dari 130 juta nama sejak tahun lalu.
Para demonstran menilai perubahan daftar pemilih tersebut berisiko menghilangkan hak suara warga yang sebenarnya memenuhi syarat. Mereka juga menuduh proses itu dapat menguntungkan Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi.
Aksi berlangsung di Ramlila Maidan, New Delhi, dengan diikuti pendukung sejumlah partai oposisi, termasuk Kongres Nasional India. Pemimpin oposisi Rahul Gandhi turut memimpin demonstrasi dan mendesak Gyanesh Kumar bertanggung jawab atas kontroversi tersebut.
Komisi Pemilihan India dan pemerintah membantah tuduhan manipulasi. Mereka menyatakan pemutakhiran daftar pemilih bertujuan menghapus data ganda serta nama warga yang telah meninggal atau tidak lagi memenuhi persyaratan.
Lebih dari 130 Juta Nama Dihapus dari Daftar Pemilih
Ribuan Warga India Demo Tuntut Ketua KPU Mundur
Pusat persoalan demonstrasi adalah program pemutakhiran daftar pemilih yang dikenal sebagai Special Intensive Revision (SIR). Proses ini dimulai pada tahun lalu dan kemudian diperluas ke sebagian besar negara bagian serta wilayah administratif India.
Berdasarkan laporan Reuters, lebih dari 130 juta nama telah dihapus dari daftar pemilih sejak proses tersebut dimulai. Jumlah itu bahkan melampaui populasi Jepang.
Komisi Pemilihan India menyebut penghapusan dilakukan untuk membersihkan daftar dari nama pemilih yang tercatat lebih dari sekali, telah meninggal dunia, pindah tempat tinggal, atau tidak memenuhi persyaratan.
Namun, kelompok oposisi mempertanyakan proses verifikasi dan dampaknya terhadap warga yang masih berhak memilih. Mereka menilai persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dapat menyulitkan masyarakat miskin dan kelompok rentan yang tidak memiliki arsip administrasi lengkap.
Salah seorang demonstran, Reena Mahto, mengatakan empat anggota keluarganya ikut terhapus dari daftar pemilih. Padahal, menurut pengakuannya kepada Reuters, mereka telah lama tinggal di alamat yang sama di Jagdalpur, negara bagian Chhattisgarh.
Kasus tersebut menjadi salah satu alasan demonstran menuntut pertanggungjawaban Komisi Pemilihan India.
Oposisi Tuduh Pemutakhiran Menguntungkan Partai Modi
Partai-partai oposisi menilai penghapusan nama pemilih berpotensi memengaruhi persaingan politik. Mereka menuduh proses tersebut secara tidak proporsional berdampak pada pemilih Muslim dan kelompok minoritas lain yang diperkirakan lebih kecil kemungkinannya mendukung BJP.
Bagi oposisi, persoalan ini bukan hanya menyangkut administrasi pemilu, tetapi juga akses warga terhadap hak pilih. Mereka meminta proses pemutakhiran dihentikan dan Ketua Komisi Pemilihan mundur dari jabatannya.
Rahul Gandhi menyebut penghapusan nama pemilih sebagai bentuk pencabutan hak politik warga. Ia menilai pengunduran diri Gyanesh Kumar merupakan langkah awal untuk memulihkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu.
Meski demikian, tuduhan bahwa proses tersebut sengaja dirancang untuk menguntungkan BJP masih dibantah oleh Komisi Pemilihan dan pemerintah. Hingga demonstrasi berlangsung, belum ada keputusan resmi yang menyatakan lembaga pemilu melakukan manipulasi.
Pemerintah India Bantah Tuduhan, Pengamanan Diperketat
Pemerintah India menolak tuduhan bahwa pemutakhiran daftar pemilih dilakukan untuk kepentingan partai penguasa. Komisi Pemilihan menyatakan nama warga yang keliru terhapus masih dapat didaftarkan kembali melalui prosedur yang tersedia.
Menteri Kesehatan India Jagat Prakash Nadda menyebut demonstrasi tersebut sebagai aksi yang telah diatur untuk menciptakan kekacauan. Ia menilai oposisi menggunakan isu demokrasi untuk menggoyang stabilitas politik.
Di sisi lain, aparat keamanan memperketat pengamanan di sekitar lokasi demonstrasi. Ratusan personel kepolisian, kendaraan pengendali massa, serta kamera pengawas dikerahkan di sekitar Ramlila Maidan dan jalur yang dilalui peserta aksi.
Aksi pada 1 November itu juga menjadi bagian dari rangkaian demonstrasi yang berlangsung sejak akhir September. Selain partai oposisi, organisasi mahasiswa dan kelompok pemuda Cockroach Janta Party turut menggelar aksi menuntut pengunduran diri Gyanesh Kumar.
Kontroversi Daftar Pemilih Menjadi Tekanan Politik bagi Modi
Perselisihan mengenai daftar pemilih menambah tekanan terhadap pemerintahan Modi. Reuters menyebut demonstrasi dan meningkatnya dukungan terhadap oposisi menjadi salah satu tantangan politik terbesar bagi Modi sejak berkuasa pada 2014.
Meski demikian, pemerintahan Modi masih berjalan dan pemilu nasional India berikutnya dijadwalkan pada 2029. Dengan demikian, demonstrasi ini belum berarti terjadi pergantian pemerintahan atau perubahan kekuasaan di tingkat nasional.
Perdebatan utama kini berkisar pada transparansi proses pemutakhiran, mekanisme pengajuan keberatan bagi warga yang namanya terhapus, serta independensi lembaga penyelenggara pemilu.
Bagi India, yang memiliki ratusan juta pemilih, akurasi daftar pemilih menjadi bagian penting dari kepercayaan publik terhadap demokrasi. Persoalan ini juga memperlihatkan bagaimana keputusan administratif dapat berkembang menjadi konflik politik ketika menyangkut hak warga untuk memberikan suara.
About The Author
Komentar