Endoxa Asia – Penggeledahan kantor PT Djarum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kudus, Jawa Tengah, pada 28 Oktober 2026, membuka babak baru penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam proses pengurusan pita cukai rokok, yang merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan dan penerimaan negara dari industri hasil tembakau.
Sehari setelah penggeledahan, KPK mengungkap dugaan awal kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai triliunan rupiah. Sementara itu, PT Djarum menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
Meski demikian, penggeledahan tidak otomatis berarti perusahaan atau manajemennya telah dinyatakan bersalah. Hingga perkembangan yang diberitakan pada 30 Oktober 2026, penyidikan baru tersebut masih berada dalam tahap pendalaman dan belum ada penetapan tersangka yang diumumkan secara khusus dalam klaster ini.
KPK Geledah Kantor Djarum dan Bea Cukai Kudus
Penggeledahan berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026. Selain kantor PT Djarum, penyidik KPK juga mendatangi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Kudus.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Budi mengatakan KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Oktober 2026.
Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di kedua lokasi untuk mencari bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dari penggeledahan itu, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Seluruh barang yang diamankan akan dianalisis lebih lanjut untuk membantu penyidik membangun konstruksi perkara.
KPK juga menjelaskan bahwa penyidikan terbaru ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara di sektor cukai.
Apa yang Sebenarnya Diusut KPK?
Fokus penyidikan ini adalah dugaan penyimpangan dalam proses pita cukai rokok.
Pita cukai merupakan tanda pelunasan cukai yang wajib dilekatkan pada produk hasil tembakau tertentu sebelum diedarkan. Setiap rokok yang termasuk barang kena cukai harus memenuhi ketentuan pembayaran cukai dan administrasi yang berlaku.
Dalam perkara ini, KPK mendalami kemungkinan adanya pemberian uang atau kickback kepada oknum di lingkungan Bea dan Cukai yang berkaitan dengan pengurusan pita cukai.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami apakah terdapat dugaan pemberian kepada oknum Bea dan Cukai oleh pihak perusahaan atau kemungkinan modus lainnya.
Dengan kata lain, penyidikan tidak hanya berfokus pada dokumen administrasi pita cukai, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya transaksi atau kesepakatan yang dapat merugikan penerimaan negara.
Namun, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Belum tepat untuk menyimpulkan bahwa PT Djarum terbukti melakukan suap atau manipulasi pita cukai.
PT Djarum Akhirnya Buka Suara
Dua hari setelah penggeledahan, PT Djarum memberikan tanggapan melalui Corporate Communication Manager Budi Darmawan.
Pihak perusahaan menyampaikan pernyataan singkat ketika dikonfirmasi mengenai tindakan KPK di kantor mereka.
“Kami menghormati proses hukum,” kata Budi Darmawan, Jumat (30/10/2026).
Pernyataan serupa juga disampaikan kepada detikNews. Perusahaan menyatakan menghormati proses penggeledahan yang dilakukan KPK di Kudus.
Namun, hingga keterangan tersebut diberitakan, PT Djarum belum memberikan penjelasan lebih jauh mengenai dugaan perkara yang sedang diselidiki.
Di sisi lain, KPK juga belum mengumumkan kesimpulan mengenai keterlibatan perusahaan maupun pihak tertentu dalam dugaan penyimpangan tersebut.
Enam Perusahaan Terafiliasi Djarum Ikut Digeledah
Pengusutan KPK tidak berhenti pada kantor PT Djarum dan Bea Cukai Kudus.
Pada Kamis (29/10/2026), penyidik melanjutkan penggeledahan ke enam perusahaan yang diduga terafiliasi dengan PT Djarum di wilayah Kudus.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik turut diamankan dari enam perusahaan tersebut.
Barang bukti itu kini sedang dianalisis untuk mencari hubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diselidiki.
KPK belum merinci identitas keenam perusahaan maupun bentuk hubungan masing-masing perusahaan dengan perkara tersebut.
Rangkaian penggeledahan ini menunjukkan bahwa penyidik sedang menelusuri kemungkinan keterlibatan lebih banyak pihak dalam proses pengurusan pita cukai. Namun, status afiliasi perusahaan dengan Djarum sendiri tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran hukum.
Dugaan Kerugian Negara Disebut Mencapai Triliunan Rupiah
Salah satu perkembangan paling penting dalam perkara ini adalah perkiraan awal kerugian negara yang disampaikan KPK.
Pada Kamis (29/10/2026), Budi Prasetyo menyebut nilai kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
“Untuk hitungan awal di angka triliunan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
KPK menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada penerimaan negara di sektor cukai. Penyidik mendalami kemungkinan pelanggaran yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara.
Meski begitu, angka triliunan rupiah tersebut masih merupakan perkiraan awal penyidik, bukan nilai kerugian final yang telah ditetapkan melalui perhitungan resmi.
Besaran kerugian, mekanisme penyimpangan, serta pihak yang bertanggung jawab masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut.
Mengapa Pita Cukai Penting bagi Penerimaan Negara?
Untuk memahami perkara ini, penting mengetahui fungsi pita cukai dalam industri rokok.
Menurut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pita cukai merupakan dokumen sekuriti yang menjadi tanda pelunasan cukai dan dilekatkan pada kemasan barang kena cukai.
Pita tersebut bukan sekadar stiker pada bungkus rokok. Informasi di dalamnya berkaitan dengan jenis produk, isi kemasan, harga jual eceran, dan tarif cukai yang berlaku.
Penggunaannya juga harus sesuai dengan peruntukan dan hak perusahaan yang melakukan pemesanan.
Ketentuan tersebut membuat proses pengurusan pita cukai menjadi bagian penting dari pengawasan industri hasil tembakau.
Mengapa? Karena cukai merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Apabila terjadi penyimpangan yang menyebabkan pembayaran cukai tidak sesuai ketentuan, negara berpotensi kehilangan pendapatan yang seharusnya diterima.
Dalam konteks itulah KPK mendalami dugaan pemberian uang kepada oknum Bea dan Cukai maupun kemungkinan modus penyimpangan lainnya.
Dengan kata lain, perkara ini bukan hanya menyangkut satu perusahaan, melainkan juga integritas sistem pengawasan dan pemungutan cukai yang berlaku bagi industri hasil tembakau.
Penyidikan Baru Ini Berbeda dari Kasus OTT Bea Cukai
Ada satu konteks penting yang perlu diperhatikan agar perkembangan perkara ini tidak tercampur dengan kasus korupsi Bea Cukai sebelumnya.
Pada Februari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Perkara tersebut kemudian berkembang dan menghasilkan sejumlah penetapan tersangka.
Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan penerbitan dua sprindik untuk pengembangan perkara tersebut. Hingga 26 Agustus 2026, dilaporkan sekitar delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam rangkaian perkara yang berkaitan dengan Bea Cukai.
Namun, pengembangan penyidikan yang berujung pada penggeledahan kantor PT Djarum merupakan penyidikan baru yang diterbitkan pada Oktober 2026.
KPK menegaskan bahwa sprindik tersebut berada di luar dua pengembangan perkara yang diumumkan pada Juli.
Penyidikan terbaru ini masih bersifat umum dan belum disertai penetapan tersangka ketika diumumkan pada 28 Oktober.
Karena itu, delapan tersangka dalam perkara sebelumnya tidak boleh langsung dikaitkan dengan dugaan penyimpangan pita cukai yang sedang didalami melalui penggeledahan di Kudus.
Pengusutan Pita Cukai Menjadi Ujian Pengawasan Industri Rokok
Kasus penggeledahan kantor Djarum memperlihatkan bahwa pengawasan industri hasil tembakau bukan hanya berkaitan dengan peredaran rokok ilegal, tetapi juga dengan bagaimana kewajiban cukai dipenuhi dan diawasi.
Bagi negara, kepatuhan pembayaran cukai berhubungan langsung dengan penerimaan APBN. Sementara bagi industri, kepastian aturan dan pengawasan yang transparan menjadi bagian penting dalam menjalankan kegiatan usaha.
Jika dugaan penyimpangan dalam proses pita cukai terbukti, persoalannya tidak berhenti pada kerugian keuangan negara. Kasus tersebut juga dapat menunjukkan adanya celah dalam sistem administrasi dan pengawasan yang seharusnya mencegah praktik korupsi.
Namun, proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan bukti. Penggeledahan, penyitaan dokumen, dan pemeriksaan terhadap perusahaan belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan pihak tertentu bersalah.
Publik kini perlu menunggu hasil analisis barang bukti dan perkembangan penyidikan KPK. Pertanyaan terbesarnya bukan hanya siapa yang terlibat, tetapi juga bagaimana dugaan penyimpangan dalam sistem penerimaan cukai bisa terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap keuangan negara.
About The Author
Komentar