Endoxa Asia – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama sejumlah elemen masyarakat sipil menyiapkan aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, pada 28 Oktober 2026. Menjelang aksi tersebut, mahasiswa menggelar konsolidasi di Kampus UI, Depok, untuk membahas strategi demonstrasi sekaligus merumuskan keresahan masyarakat yang ingin disuarakan.
Konsolidasi yang berlangsung pada Senin malam, 26 Oktober 2026, itu dihadiri mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. BEM UI menyiapkan lima tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan dan layanan dasar, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Konsolidasi BEM UI Bahas Strategi Aksi 28 Oktober
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, mengatakan konsolidasi tidak hanya membahas strategi demonstrasi. Pertemuan tersebut juga menjadi ruang untuk menampung keresahan masyarakat yang menurutnya belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah setelah demonstrasi pada 20 Oktober 2026.
BEM UI ingin menjadikan aksi 28 Oktober sebagai ruang bersama yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, bukan hanya mahasiswa. Buruh, petani, dan elemen masyarakat sipil lainnya diharapkan dapat turut menyampaikan aspirasi.
Namora juga menjelaskan bahwa kegiatan di lokasi aksi direncanakan tidak terbatas pada orasi. BEM UI ingin merancang aktivitas yang inklusif dan aman, dengan titik demonstrasi sebagai ruang bersama tanpa berpusat pada satu tokoh.
Selain mempersiapkan aksi, peserta konsolidasi membahas strategi lanjutan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti pemerintah. Menurut Namora, mahasiswa perlu menyepakati langkah pengawalan agar tuntutan tidak berhenti setelah demonstrasi selesai.
Ini 5 Tuntutan BEM UI dalam Aksi 28 Oktober
BEM UI menyiapkan lima kelompok tuntutan untuk disuarakan dalam aksi di Bundaran HI. Berikut rincian tuntutan yang disampaikan dalam konsolidasi tersebut.
1. Lingkungan: Tetapkan Karhutla sebagai Bencana Nasional
Dalam sektor lingkungan, BEM UI mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta berbagai bencana ekologis lainnya di Indonesia.
Namora mempertanyakan alasan pemerintah belum menetapkan status tersebut. Menurutnya, penetapan status bencana nasional perlu dipertimbangkan berdasarkan parameter hukum dan manfaat penanganan bencana.
Tuntutan ini menjadi bagian dari perhatian mahasiswa terhadap penanganan bencana ekologis dan dampaknya terhadap masyarakat.
2. Ekonomi: APBN Berorientasi pada Kepentingan Rakyat
Di bidang ekonomi, BEM UI meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya berorientasi pada kepentingan rakyat.
Mereka juga mendesak penghentian pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program-program populis. Dalam tuntutan yang disampaikan, BEM UI secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Tuntutan tersebut mencerminkan kritik BEM UI terhadap prioritas belanja pemerintah dan penggunaan anggaran negara.
3. Pendidikan dan Layanan Dasar: Turunkan Biaya Pendidikan
Pada sektor pendidikan dan layanan dasar, BEM UI menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses terhadap layanan dasar.
Namora menilai persoalan biaya pendidikan merupakan masalah penting yang perlu mendapat perhatian. Ia juga menyinggung berbagai aksi di Eropa sebagai pembanding untuk memahami keresahan kelompok pelajar.
Melalui tuntutan ini, BEM UI mendorong agar akses pendidikan dan layanan dasar menjadi bagian dari prioritas kebijakan publik.
4. Reformasi Hukum: Hentikan Penyalahgunaan Hukum untuk Kekuasaan
Dalam bidang reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, BEM UI mendesak penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Namora menyoroti sejumlah regulasi, termasuk Undang-Undang TNI, KUHP, dan Undang-Undang P2SK, yang menurutnya menjadi bagian dari persoalan legislasi untuk kepentingan kekuasaan.
Pandangan tersebut merupakan kritik yang disampaikan BEM UI dalam konsolidasi. Melalui tuntutan ini, mereka mendorong reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan agar terbebas dari penyalahgunaan kewenangan.
5. HAM dan Demokrasi: Lindungi Kebebasan Berpendapat
Tuntutan kelima berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi. BEM UI meminta pemerintah melindungi kebebasan berpendapat serta menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik.
Namora menyebut adanya mahasiswa yang masih berstatus tahanan politik, masyarakat yang menurutnya menjadi korban kriminalisasi, serta desa dan kota yang terdampak militerisasi di ruang sipil.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari alasan BEM UI mengangkat isu HAM dan demokrasi dalam aksi mendatang.
BEM UI Siapkan Langkah Lanjutan Setelah Demonstrasi
Bagi BEM UI, aksi 28 Oktober bukan satu-satunya tahap dalam menyampaikan tuntutan. Konsolidasi juga membahas kemungkinan langkah lanjutan apabila pemerintah hanya memberikan tanggapan normatif tanpa menyelesaikan persoalan yang diangkat.
Namora mengatakan mahasiswa menyadari demonstrasi memiliki keterbatasan waktu. Karena itu, mereka ingin menyepakati cara untuk terus mengawal tuntutan setelah aksi berlangsung.
Pembahasan tersebut mencakup kemungkinan menggelar aksi lanjutan maupun langkah lain sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah. Namun, keputusan mengenai strategi berikutnya masih menjadi bagian dari pembahasan bersama.
Kehadiran mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam konsolidasi juga menjadi upaya memperluas partisipasi dalam gerakan tersebut.
Dengan lima tuntutan yang mencakup lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, serta HAM dan demokrasi, aksi BEM UI pada 28 Oktober 2026 direncanakan menjadi wadah penyampaian aspirasi lintas kelompok. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada jalannya aksi dan langkah yang ditempuh untuk mengawal tuntutan setelah demonstrasi.
About The Author
Komentar