Endoxa Asia – Ketahanan energi Indonesia kembali menjadi perhatian di tengah perubahan lanskap energi global. Pemerintah tidak hanya menghadapi kebutuhan untuk menambah pasokan listrik, tetapi juga harus menjaga keandalan, keterjangkauan, diversifikasi sumber energi, serta kesiapan menghadapi perubahan teknologi dan kondisi geopolitik.
Dalam forum Energy Leaders’ Talk yang digelar The Bimasena di Jakarta pada 18 September 2026, penguatan kerangka kebijakan disebut menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjaga ketahanan energi nasional. Forum tersebut mempertemukan pembuat kebijakan, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan energi untuk membahas arah kebijakan energi Indonesia.
Salah satu perkembangan yang berada dalam kerangka tersebut adalah rencana pemerintah mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Pemerintah menargetkan PLTN komersial pertama mulai beroperasi pada 2032, dengan teknologi dan mitra pembangunan yang masih terbuka.
Ketahanan Energi Tidak Hanya Soal Tambah Pembangkit
Dorongan The Bimasena muncul ketika sistem energi Indonesia menghadapi kebutuhan yang semakin kompleks. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pasokan listrik yang cukup, sementara transisi menuju energi rendah karbon menuntut perubahan komposisi pembangkit.
The Bimasena menyebut kepastian kebijakan dan regulasi diperlukan untuk mendukung transisi energi, diversifikasi pasokan, serta pemanfaatan sumber daya energi secara efisien. Forum yang berlangsung 18 September tersebut juga menekankan pentingnya pertukaran pandangan antara pemerintah, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lain dalam menentukan arah energi nasional.
Dalam konteks ketenagalistrikan, pemerintah telah menyiapkan RUPTL 2025-2034 sebagai salah satu instrumen utama perencanaan. Dokumen tersebut menetapkan tambahan kapasitas pembangkit dan storage sebesar 69,5 GW dalam satu dekade, dengan sekitar 76 persen atau 52,9 GW berasal dari energi baru terbarukan dan storage. Nuklir masuk di dalamnya dengan kapasitas 500 MW.
Artinya, pengembangan PLTN berjalan berdampingan dengan ekspansi energi surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, serta sistem penyimpanan energi.
PLTN Pertama Ditargetkan Beroperasi 2032
Dalam RUPTL 2025-2034, dua unit PLTN masing-masing berkapasitas 250 MW direncanakan masuk ke sistem kelistrikan Indonesia. Unit pertama ditargetkan beroperasi pada 2032 di Sistem Sumatera, sedangkan unit berikutnya direncanakan beroperasi pada 2033 di Sistem Kalimantan.
Pemerintah mengarahkan tahap awal pengembangan pada teknologi Small Modular Reactor (SMR). Pendekatan ini menjadi bagian dari persiapan Indonesia untuk memperkenalkan pembangkitan listrik tenaga nuklir dalam skala awal yang lebih kecil.
Dalam materi yang disampaikan sebelumnya, Satya W. Yudha juga menyebut Bangka Belitung dan Kalimantan Barat sebagai dua wilayah yang mendapat perhatian untuk pengembangan awal. Sementara itu, sekitar 28 lokasi telah disebut dalam berbagai kajian sebagai lokasi yang berpotensi untuk pembangunan PLTN.
Namun, penyebutan suatu wilayah sebagai kandidat tidak sama dengan penetapan tapak final. Pemerintah masih harus melewati berbagai kajian teknis, keselamatan, lingkungan, regulasi, dan kelayakan sebelum sebuah lokasi dapat ditetapkan.
Kementerian ESDM menyebut pemerintah juga tengah mempersiapkan Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai wadah koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk pembangunan serta pengoperasian PLTN.
Teknologi AS hingga Rusia Masih Terbuka
Pemerintah belum mengunci satu negara sebagai penyedia teknologi PLTN pertama Indonesia.
Salah satu nama yang telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah adalah NuScale Power dari Amerika Serikat. Satya menyebut teknologi SMR perusahaan tersebut dibicarakan dalam konteks kemungkinan pengembangan PLTN di Pantai Gosong, Kalimantan Barat.
Di sisi lain, Rusia juga menawarkan teknologi SMR, termasuk konsep floating SMR yang menempatkan reaktor modular pada fasilitas terapung.
Pilihan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih berada pada tahap penjajakan teknologi dan mitra. Belum ada keputusan yang menunjukkan bahwa salah satu perusahaan atau negara telah ditetapkan sebagai vendor PLTN pertama Indonesia.
Pilihan teknologi juga tidak hanya menyangkut kapasitas pembangkit. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek keselamatan, pembiayaan, kesiapan SDM, regulasi, pengelolaan bahan bakar dan limbah, kesesuaian dengan sistem kelistrikan, serta kemampuan pengoperasian dalam jangka panjang.
Kementerian ESDM sendiri menyebut pendanaan dan waktu pembangunan sebagai bagian dari tantangan pengembangan PLTN. Pemerintah juga menempatkan komunikasi publik dan peningkatan pemahaman masyarakat sebagai faktor penting dalam proses persiapannya.
Dari 500 MW Menuju 44 GW
Jika dua unit awal dalam RUPTL menjadi fondasi pengembangan nuklir Indonesia, skala yang dibayangkan pemerintah dalam jangka panjang jauh lebih besar.
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional memproyeksikan kapasitas PLTN Indonesia dapat mencapai 44 GW pada 2060. Dari angka tersebut, sekitar 35 GW dialokasikan untuk kebutuhan listrik umum, sementara 9 GW diarahkan untuk mendukung produksi hidrogen rendah karbon.
Target tersebut berarti kapasitas nuklir yang direncanakan pada 2060 sekitar 88 kali lebih besar daripada kapasitas nuklir 500 MW yang tercantum dalam RUPTL 2025-2034.
Namun, angka tersebut merupakan target jangka panjang, bukan kapasitas yang sudah terbangun. Untuk mencapainya, Indonesia harus melewati sejumlah tahapan, mulai dari penetapan tapak, pemilihan teknologi dan mitra, pembiayaan, pembangunan, perizinan, hingga pengoperasian.
Pemerintah juga memproyeksikan porsi energi nuklir dalam bauran energi nasional meningkat secara bertahap. Kementerian ESDM menyebut targetnya mencapai sekitar 5 persen pada 2030 dan 11 persen pada 2060.
Transisi Energi Perlu Tetap Menjaga Keandalan
Masuknya nuklir ke dalam RUPTL tidak berarti pemerintah meninggalkan energi terbarukan lain. Justru, perencanaan ketenagalistrikan 2025-2034 memperlihatkan kombinasi berbagai sumber energi.
Dari total tambahan 69,5 GW pembangkit dan storage, RUPTL mencakup 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW tenaga air, 7,2 GW tenaga angin, 5,2 GW panas bumi, 0,9 GW bioenergi, dan 0,5 GW nuklir. Sistem penyimpanan energi mendapat alokasi 10,3 GW.
Komposisi tersebut memperlihatkan bahwa transisi energi Indonesia dirancang melalui beragam sumber. Energi surya dan air menjadi bagian terbesar, sementara nuklir ditempatkan sebagai salah satu sumber tambahan untuk mendukung sistem kelistrikan.
PLN juga menyebut nuklir sebagai bagian dari opsi untuk mendukung keandalan sistem ketenagalistrikan. Dalam rencana yang sama, pembangunan jaringan transmisi menjadi penting karena sumber energi baru terbarukan berada di lokasi yang berbeda dari pusat konsumsi listrik. RUPTL 2025-2034 mencakup pembangunan transmisi sepanjang 47.758 kilometer sirkuit.
Kepastian Kebijakan Jadi Bagian Penting
Dorongan The Bimasena untuk memperkuat kebijakan energi menjadi relevan dalam konteks tersebut. Pembangunan infrastruktur energi membutuhkan waktu panjang dan investasi besar sehingga keputusan mengenai teknologi, regulasi, pembiayaan, dan tata kelola tidak dapat berdiri sendiri.
Energy Leaders’ Talk The Bimasena menempatkan dialog lintas sektor sebagai bagian dari proses memperkaya pertimbangan kebijakan energi. Forum tersebut menghadirkan Satya W. Yudha dari Dewan Energi Nasional bersama perwakilan industri dan pemangku kepentingan lain.
Dalam pengembangan PLTN, kebutuhan tersebut menjadi semakin kompleks karena proyek nuklir memiliki persyaratan keselamatan dan regulasi khusus.
Pemerintah menyebut aspek keselamatan, keamanan, perizinan, pendanaan, pembangunan, pengoperasian, dan komunikasi publik sebagai bagian dari persiapan program nuklir. NEPIO disiapkan untuk mengoordinasikan berbagai aspek tersebut lintas lembaga.
Karena itu, target 2032 bukan hanya persoalan membangun sebuah pembangkit. Target tersebut sekaligus menjadi ujian bagi kesiapan Indonesia dalam mengelola teknologi baru, membangun institusi, menyiapkan sumber daya manusia, serta menciptakan kerangka investasi dan regulasi yang konsisten.
Ketahanan Energi Berjalan Bersama Diversifikasi
Rencana PLTN 2032 dan target 44 GW pada 2060 menunjukkan bahwa nuklir mulai memperoleh tempat yang lebih jelas dalam perencanaan energi Indonesia.
Namun, posisi tersebut berada di dalam strategi yang lebih luas. RUPTL 2025-2034 juga memberikan porsi besar kepada energi terbarukan dan sistem penyimpanan, sementara pembangunan transmisi disiapkan untuk menghubungkan sumber energi dengan pusat permintaan.
Pada saat yang sama, The Bimasena mendorong penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor agar transisi energi tetap memperhatikan ketahanan pasokan dan kebutuhan ekonomi.
Bagi Indonesia, tantangan berikutnya bukan hanya menentukan apakah PLTN akan dibangun, tetapi bagaimana seluruh rangkaian kebijakan energi dapat berjalan secara konsisten. Pemilihan teknologi, lokasi, pendanaan, regulasi, keselamatan, hingga penerimaan publik akan menentukan bagaimana rencana tersebut diterjemahkan menjadi infrastruktur nyata.
Dengan target pertama pada 2032 dan proyeksi 44 GW pada 2060, Indonesia sedang menyiapkan perjalanan panjang menuju sistem energi yang lebih beragam. PLTN menjadi salah satu bagiannya, sementara energi terbarukan, penyimpanan, jaringan listrik, regulasi, dan investasi tetap menjadi komponen lain dalam upaya menjaga ketahanan energi nasional.
About The Author
Komentar