Endoxa Asia – Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara. Putusan ini menandai perkembangan penting dalam upaya hukum internasional untuk meminta pertanggungjawaban negara atas kekerasan terhadap kelompok minoritas tersebut. Namun, putusan terhadap negara berbeda dari vonis pidana terhadap individu: ICJ menangani sengketa antarnegara, bukan mengadili seseorang sebagai terdakwa.
Presiden ICJ, Yuji Iwasawa, menyampaikan kesimpulan itu saat membacakan putusan di Den Haag. “Republik Persatuan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara,” katanya. Pembacaan putusan berlangsung hampir tiga jam dan memaparkan bukti kekejaman terhadap Rohingya, kelompok yang mayoritas beragama Islam.
Kasus ini dibawa ke pengadilan oleh Gambia, negara Afrika Barat yang mayoritas penduduknya Muslim. Gambia mengajukan perkara tersebut pada 2019 dengan dukungan Organisasi Kerja Sama Islam. Putusan ICJ menjadi penentuan hukum atas tanggung jawab Myanmar dalam perkara itu, bukan sekadar penilaian politik terhadap cara pemerintahannya menangani konflik.
Perkara antarnegara, bukan vonis terhadap individu
Pembedaan jenis pengadilan penting untuk memahami makna putusan. ICJ merupakan pengadilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyelesaikan sengketa antara negara. Karena itu, ketika ICJ menyatakan Myanmar melakukan genosida, yang dinilai adalah tanggung jawab negara dalam perkara tersebut. Putusan itu tidak sama dengan hukuman pidana terhadap pejabat atau anggota militer tertentu.
Meski begitu, arti hukum dan politiknya besar. Pelaporan mengenai putusan ini menyebutnya sebagai kali pertama sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab secara hukum karena berupaya menghancurkan kelompok etnis atau agama. Pengadilan menyimpulkan bahwa tindakan Myanmar terhadap Rohingya memenuhi kategori genosida, bukan hanya kekerasan dalam konflik atau pelanggaran hak asasi manusia.
Putusan itu juga membawa konsekuensi bagi cara dunia menilai kekerasan massal. Melanie O’Brien, profesor hukum internasional di University of Western Australia, mengatakan bahwa “genosida memiliki kesamaan dalam cara dilakukannya, sehingga keputusan ini akan berdampak pada kasus-kasus lain.” Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa pertimbangan hukum dalam perkara Rohingya dapat menjadi rujukan bagi pembahasan perkara genosida lainnya. Namun, setiap perkara tetap memiliki fakta dan proses hukumnya sendiri.
Operasi militer 2017 dan pengungsian besar-besaran
Latar penting perkara ini adalah operasi militer Myanmar pada 2017. Serangan itu memaksa sedikitnya 730.000 Rohingya meninggalkan rumah dan mengungsi ke Bangladesh. Mereka yang melarikan diri melaporkan pembunuhan, pemerkosaan massal, dan pembakaran. Besarnya pengungsian menunjukkan dampak operasi tersebut terhadap kehidupan masyarakat Rohingya, sementara laporan kekerasan menjadi bagian dari bukti yang dibahas dalam proses hukum.
Sebuah misi pencari fakta PBB menyimpulkan bahwa ofensif militer 2017 mencakup “tindakan-tindakan genosida”. Pemerintah Myanmar menolak laporan itu. Pihak berwenang menyatakan operasi militer tersebut merupakan kampanye kontraterorisme sebagai tanggapan atas serangan kelompok militan Muslim. Perbedaan pandangan ini menjadi bagian dari konteks yang membuat penilaian pengadilan penting: ICJ memeriksa perkara yang diajukan Gambia dan kemudian menyatakan Myanmar melakukan genosida.
Keterangan mengenai alasan yang dikemukakan Myanmar perlu dibaca bersama dampak yang dialami warga sipil. Klaim bahwa operasi merupakan tindakan kontraterorisme tidak menghapus pertanyaan hukum tentang cara operasi dijalankan dan akibatnya bagi Rohingya. Putusan ICJ menunjukkan bahwa, dalam perkara ini, pengadilan menilai tindakan negara berdasarkan bukti yang diajukan dan menetapkan tanggung jawab Myanmar atas genosida.
Arti putusan bagi Rohingya dan hukum internasional
Bagi Rohingya, putusan tersebut merupakan pengakuan hukum internasional atas kekerasan yang memaksa ratusan ribu orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Banyak pengungsi melarikan diri ke Bangladesh setelah operasi militer. Pengakuan bahwa genosida terjadi memberikan bobot hukum pada pengalaman para penyintas dan membuat perkara ini lebih dari sekadar perselisihan mengenai narasi politik.
Akan tetapi, penetapan tanggung jawab negara tidak dengan sendirinya berarti seluruh persoalan telah selesai. Putusan yang tersedia dalam bahan ini menetapkan bahwa Myanmar melakukan genosida, tetapi tidak memuat rincian tentang langkah lanjutan, pelaksanaan pemulihan, ataupun hasil perkara pidana terhadap orang-orang tertentu. Karena itu, putusan tersebut perlu dipahami sesuai cakupannya: sebuah keputusan ICJ dalam sengketa antarnegara.
Perkara ini juga menegaskan peran negara lain dalam membawa dugaan pelanggaran berat ke forum internasional. Gambia mengajukan perkara meski bukan negara yang menjadi lokasi kekerasan. Dukungan Organisasi Kerja Sama Islam memperlihatkan adanya dukungan lintas negara terhadap langkah tersebut. Proses yang berlangsung sejak pengajuan pada 2019 berujung pada putusan yang secara hukum menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap Rohingya.
Dengan demikian, arti utama putusan bukan bahwa setiap pelaku telah dijatuhi hukuman, melainkan bahwa pengadilan internasional telah menetapkan tanggung jawab Myanmar sebagai negara. Pernyataan langsung Presiden ICJ merangkum kesimpulan itu, sementara konteks pengungsian dan laporan kekerasan menunjukkan besarnya dampak yang mendasari perkara. Bagi hukum internasional, putusan tersebut menjadi penanda penting dalam penanganan dugaan genosida; bagi Rohingya, keputusan itu memberi pengakuan hukum terhadap kekerasan yang mereka alami.




Komentar