SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Law & Policy News

Dasco Minta Komdigi Bahas Tarif Ojol dengan Pengemudi

Endoxa Asia – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka ruang diskusi dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI). Pembahasan yang diminta menyangkut pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang melalui layanan transportasi daring, sekaligus memberi kesempatan bagi pengemudi untuk menyampaikan masukan.

Dasco menyampaikan permintaan itu saat menghubungi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui telepon. Percakapan berlangsung di tengah audiensi bersama perwakilan FDTOI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 19 November 2026. Meutya menyatakan kementeriannya bersedia menerima masukan dari para pengemudi.

Mahkamah Internasional Menyatakan Myanmar Melakukan Genosida Rohingya

Audiensi tersebut berlangsung ketika FDTOI menyuarakan keluhan atas dampak kebijakan pembatasan komisi aplikator. Para pengemudi menilai perubahan aturan belum membawa dampak yang mereka harapkan di lapangan. Namun, permintaan agar masukan ditampung belum berarti pemerintah menyetujui perubahan kebijakan atau telah menetapkan mekanisme baru.

Dasco minta pengemudi dilibatkan

Dalam percakapan telepon itu, Dasco menyampaikan bahwa pengaturan tarif makanan dan barang berada di Komdigi, merujuk pada kesepakatan yang ia sebut telah dibicarakan sebelumnya. Ia meminta kementerian memberi FDTOI waktu untuk berdiskusi dan berkoordinasi mengenai pengaturan ke depan.

“Mereka mungkin perlu dikasih waktu untuk diskusi dan koordinasi tentang bagaimana pengaturannya ke depan,” ujar Dasco. Ia menjelaskan bahwa FDTOI mewakili pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat, sehingga kelompok tersebut perlu difasilitasi untuk menyampaikan pandangan kepada kementerian.

Meutya menjawab bahwa Komdigi akan menerima masukan FDTOI. Pernyataan itu menunjukkan adanya kesediaan untuk mendengarkan, tetapi belum menjelaskan kapan pertemuan akan berlangsung, siapa saja yang akan terlibat, atau apakah pembahasan akan menghasilkan perubahan aturan. Hal-hal tersebut belum dipastikan dalam informasi yang tersedia.

Selain Dasco, jajaran pimpinan DPR yang menerima audiensi FDTOI mencakup Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sati Yuliati. Pertemuan itu menjadi jalur bagi pengemudi untuk membawa persoalan yang mereka hadapi kepada parlemen, sementara permintaan Dasco menghubungkan aspirasi tersebut dengan kementerian yang disebut menangani pengaturan tarif pengantaran.

Keluhan berpusat pada dampak pemangkasan komisi

Dalam audiensi, FDTOI mempersoalkan kebijakan yang membatasi komisi maksimal aplikator sebesar 8 persen. Aturan tersebut, menurut laporan, berlaku sejak 1 Juli 2026 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Kebijakan itu menurunkan potongan yang sebelumnya disebut mencapai 20 persen.

Senat Filipina Minta Panelo, Juru Bicara Sara Duterte Jelaskan Komentarnya

Koordinator FDTOI, Yos Shanto, mengatakan penurunan potongan justru diikuti order yang jauh lebih sepi. Ia mengaitkan keadaan itu dengan pemangkasan berbagai program promosi dan fasilitas manfaat oleh aplikator, termasuk perlindungan terhadap order fiktif. Keluhan tersebut merupakan penilaian yang disampaikan perwakilan pengemudi dalam audiensi; informasi yang tersedia tidak memuat data pembanding untuk mengukur perubahan jumlah pesanan atau memastikan penyebabnya secara independen.

Perbedaan antara tujuan aturan dan pengalaman yang dilaporkan pengemudi menjadi pokok persoalan yang perlu dibahas. Batas komisi yang lebih rendah dimaksudkan mengatur potongan dari pendapatan pengemudi, tetapi FDTOI menyatakan perubahan itu beriringan dengan berkurangnya promosi dan manfaat lain. Karena itu, pembahasan yang diminta tidak hanya menyentuh angka batas komisi, tetapi juga dampak kebijakan sebagaimana dirasakan para pengemudi.

Meski demikian, informasi yang tersedia belum merinci bagaimana perubahan program promosi memengaruhi setiap kelompok pengemudi, apakah dampaknya sama pada layanan roda dua dan roda empat, atau bagaimana aplikator menetapkan manfaat yang dikurangi. Rincian tersebut penting agar masukan dari pengemudi dapat dibedakan antara persoalan tarif pengantaran, potongan komisi, dan fasilitas pendukung.

Belum ada keputusan untuk mengubah aturan

FDTOI meminta DPR mengakomodasi keluhan mereka dan mengevaluasi kembali aturan mengenai potongan komisi. Namun, sejauh ini belum ada keterangan bahwa DPR telah memutuskan evaluasi itu, atau bahwa Komdigi akan mengubah ketentuan yang berlaku. Tanggapan Meutya baru menyatakan kesediaan menerima masukan.

Laporan Dugaan Rencana Rahasia Netanyahu terhadap Iran

Pembedaan ini penting karena pengaturan tarif pengantaran makanan dan barang yang disebut Dasco tidak otomatis sama dengan penetapan batas komisi aplikator. Keduanya muncul dalam audiensi yang sama, tetapi keluhan mengenai sepinya order dan berkurangnya fasilitas juga menyangkut keputusan operasional aplikator. Materi yang tersedia belum menjelaskan secara terperinci bagaimana kewenangan kementerian dan keputusan perusahaan berhubungan dalam persoalan tersebut.

Langkah berikutnya yang paling jelas dari pertemuan ini adalah rencana membuka ruang komunikasi antara FDTOI dan Komdigi. Isi masukan, jadwal diskusi, serta tindak lanjut atas evaluasi kebijakan belum diumumkan. Dengan demikian, aspirasi pengemudi sudah disampaikan kepada pimpinan DPR dan diteruskan kepada menteri, tetapi hasil kebijakan dari proses itu masih menunggu pembahasan.

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *