Endoxa Asia – Polri mengubah aturan pembentukan majelis Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjelang rencana sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 kini memungkinkan anggota majelis memiliki pangkat hingga dua tingkat di bawah pangkat personel yang diperiksa.
Peraturan tersebut mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Edison Isir membenarkan aturan itu disahkan dan diundangkan pada 16 November 2026. Ia menyebut terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.
Isir juga mengakui rencana sidang etik Listyo menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan peraturan tersebut. Dengan demikian, perubahan komposisi majelis bukan sekadar penyesuaian teknis yang terpisah dari perkara yang sedang menjadi perhatian publik.
Pangkat anggota majelis dapat lebih rendah
Perubahan utama tercantum dalam Pasal 42 ayat (3). Sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan pangkat terduga pelanggar. Aturan baru menetapkan bahwa anggota majelis dapat berpangkat satu tingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah.
Isir menjelaskan, ketentuan tersebut berarti personel yang pangkatnya satu atau dua tingkat di bawah terduga pelanggar dapat menjadi anggota KKEP. Perubahan ini membuka pilihan komposisi majelis yang sebelumnya tidak tersedia berdasarkan ketentuan lama.
Namun, aturan tersebut berbicara tentang pangkat anggota KKEP. Ketentuan itu tidak dengan sendirinya menjelaskan siapa yang akan ditunjuk menjadi ketua atau anggota majelis dalam sidang etik Listyo. Perpol mengatur struktur KKEP terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota, dengan ketua serta wakil ketua merangkap sebagai anggota.
Penyesuaian serupa berlaku untuk KKEP Banding. Pasal 74 ayat (3) yang sebelumnya mensyaratkan anggota majelis berpangkat sama atau lebih tinggi daripada pelanggar kini mengizinkan personel dengan pangkat maksimal dua tingkat lebih rendah. Dengan begitu, ruang pengisian majelis banding juga mengikuti ketentuan baru.
Perubahan tersebut penting untuk dicermati karena sidang etik melibatkan pemeriksaan internal terhadap anggota Polri, termasuk personel berpangkat tinggi. Meski aturan memperluas pilihan pangkat anggota majelis, materi yang tersedia tidak menyebut siapa saja yang akan ditugaskan ataupun susunan majelis untuk perkara Listyo.
Sidang dapat digelar melalui media elektronik
Perpol baru juga mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar. Berdasarkan Pasal 59 ayat (2), sidang KKEP wajib dihadiri terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik, dengan persetujuan Ketua KKEP.
Sebelumnya, aturan menyebut sidang wajib dihadiri terduga pelanggar, tanpa mencantumkan opsi kehadiran melalui media elektronik dalam ketentuan tersebut. Perubahan ini memberikan jalur untuk menggelar sidang secara daring, tetapi pelaksanaannya tidak otomatis: persetujuan Ketua KKEP tetap diperlukan.
Kehadiran daring merupakan perubahan prosedur, bukan penetapan hasil pemeriksaan. Perpol mengatur cara sidang berlangsung, sedangkan materi yang tersedia tidak memerinci alasan apa yang dapat menjadi dasar persetujuan Ketua KKEP untuk menggunakan media elektronik.
Polri sebelumnya memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus dalam proses etik terhadap Listyo. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan,
“Setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan, dan Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal.”
Pernyataan itu menjadi penting di tengah perubahan aturan yang terbit menjelang sidang etik. Di satu sisi, ketentuan baru memperluas opsi pangkat anggota majelis dan cara kehadiran terperiksa. Di sisi lain, Polri menyatakan proses penegakan etik tetap berlaku tanpa pembedaan jabatan. Penilaian atas penerapannya akan bergantung pada pelaksanaan sidang dan keputusan yang diambil melalui mekanisme tersebut.
Masa penempatan khusus dipersingkat
Perubahan lain menyangkut penempatan pada tempat khusus atau patsus bagi anggota Polri yang menjalani proses etik. Batas maksimal yang sebelumnya 30 hari kerja diubah menjadi 20 hari kalender sejak personel ditempatkan di lokasi khusus.
Perbedaan istilah itu berpengaruh pada cara menghitung masa penempatan. Hari kalender mencakup seluruh hari, termasuk Sabtu dan Minggu, sedangkan hari kerja tidak menghitung hari libur akhir pekan. Karena itu, angka 20 hari kalender tidak dapat disamakan begitu saja dengan 20 hari kerja.
Perpol juga memperbarui persyaratan pengunduran diri bagi anggota yang terancam sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ketentuan sebelumnya menyebut anggota yang mengajukan pengunduran diri tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. Dalam aturan baru, syaratnya mencakup anggota yang tidak melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih.
Isir menjelaskan, ancaman pidana di atas lima tahun sudah termasuk kategori yang dapat dikenai sanksi administrasi PTDH. Rumusan baru tersebut memperluas cakupan ancaman pidana yang menjadi perhatian dalam persyaratan pengunduran diri. Namun, perubahan ini tidak berarti setiap anggota yang menghadapi proses etik otomatis dijatuhi PTDH; aturan tersebut mengatur syarat yang terkait dengan pengunduran diri dan kategori sanksi administrasi.
Hak banding dan pemeriksaan turut disesuaikan
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 juga membatasi pihak yang dapat mengajukan banding. Dalam aturan sebelumnya, hak tersebut mencakup pelanggar, istri atau suami, anak, maupun orang tua pelanggar. Ketentuan baru membatasi hak pengajuan banding hanya kepada pelanggar.
Selain itu, aturan menambahkan ketentuan tentang gelar perkara berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi. Proses tersebut melibatkan sejumlah fungsi internal Polri, yaitu inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan. Penambahan ini mengatur keterlibatan lintas fungsi dalam tindak lanjut hasil audit.
Batas penyampaian surat panggilan pemeriksaan juga berubah. Sebelumnya, surat panggilan dan permohonan kesediaan disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan. Kini batas waktunya menjadi tiga hari kalender. Menurut Isir, perubahan itu berarti Sabtu dan Minggu ikut dihitung dalam tenggat.
Secara keseluruhan, perubahan aturan menyentuh komposisi majelis KKEP dan KKEP Banding, kehadiran terduga pelanggar, masa patsus, persyaratan pengunduran diri, hak banding, tindak lanjut audit investigasi, serta tenggat pemanggilan. Isir menyebut ada sembilan poin perubahan dan penambahan norma, meski tidak semua rincian perubahan dijabarkan dalam materi yang tersedia.
Sidang etik Listyo berkaitan dengan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkara tersebut, Bareskrim Polri menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka, termasuk Listyo. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum atas dugaan perkara, bukan putusan yang menyatakan para tersangka bersalah.
Penerbitan Perpol baru menetapkan kerangka prosedural yang berlaku untuk pemeriksaan etik. Aturan itu membuka kemungkinan anggota majelis berpangkat lebih rendah, tetapi tidak menetapkan susunan majelis, jadwal sidang, ataupun hasil pemeriksaan Listyo. Hal-hal tersebut masih bergantung pada pelaksanaan proses KKEP.




Komentar