SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Law & Policy News

Sidang Etik Eko Hadi Digelar Tertutup dalam Kasus Penyadapan

sidang etik-eko-hadi-2

Endoxa Asia – Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dimulai di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Sidang etik itu memeriksa dugaan pelanggaran etik Eko dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Proses sidang berlangsung tertutup.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB di ruang sidang Biro Wabprof, lantai dua Gedung Divpropam Polri.

Mahkamah Internasional Menyatakan Myanmar Melakukan Genosida Rohingya

“Sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS.”

Ruang sidang yang tertutup membuat awak media tidak dapat menyaksikan jalannya pemeriksaan. Saat itu, wartawan yang berjaga juga tidak melihat Eko memasuki Gedung Propam sebelum sidang. Polri tidak menyampaikan dalam keterangan tersebut alasan persidangan digelar tertutup maupun rincian materi pemeriksaan yang berlangsung di dalam ruangan.

Majelis dipimpin Komjen Hendro Pandowo

Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo, mantan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum. Irjen Agus Dwi Hermawan, Asisten Logistik Polri, bertugas sebagai wakil ketua majelis. Tiga anggota lainnya adalah Kadiv Hubinter Polri Irjen Untung Widiatmoko, Kakortas Tipidkor Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, serta Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Majelis tersebut bertugas memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang disangkakan kepada Eko. Menurut Trunoyudo, dugaan itu mencakup penyalahgunaan wewenang, tindakan yang tidak profesional dan tidak sesuai prosedur, serta dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal.

Polri menyebut akses yang dipersoalkan berkaitan dengan lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Dugaan pelanggaran itu disebut terjadi saat Eko menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas kepala bagian tersebut.

“Dengan menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.”

Keterangan itu menjabarkan dugaan yang menjadi pokok pemeriksaan etik, tetapi belum menguraikan tindakan spesifik yang dituduhkan ataupun bukti yang akan dinilai majelis. Karena persidangan tertutup, publik juga belum memperoleh penjelasan langsung mengenai tanggapan Eko terhadap dugaan tersebut. Pada tahap ini, tuduhan yang diperiksa dalam sidang etik tidak dengan sendirinya menjadi putusan mengenai kesalahan pidana.

Senat Filipina Minta Panelo, Juru Bicara Sara Duterte Jelaskan Komentarnya

Proses etik berjalan di tengah perkara pidana

Sidang KKEP merupakan proses penegakan kode etik di lingkungan Polri, sedangkan perkara penyadapan yang disebut dalam laporan juga ditangani melalui proses pidana. Kedua jalur itu memiliki ruang pemeriksaan berbeda: majelis etik memeriksa dugaan pelanggaran profesi, sementara penyidikan pidana berfokus pada dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban menurut hukum.

Dalam perkara pidananya, Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka, menurut keterangan yang dimuat dalam laporan: eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka disebut dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP, serta Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut laporan tersebut, tiga tersangka selain Slamet telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri. Informasi ini merupakan bagian dari perkembangan perkara pidana, bukan hasil sidang etik Eko yang baru dimulai.

Laporan Dugaan Rencana Rahasia Netanyahu terhadap Iran

Polisi juga menyebut temuan awal mengindikasikan adanya dugaan korban penyadapan lain selain Prabowo. Mereka disebut mencakup menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Polri pun telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar. Rincian lebih jauh mengenai dugaan korban lain maupun penyelidikan tersebut tidak dijelaskan dalam keterangan sidang etik.

Ahrie Sonta, salah satu tersangka dalam perkara yang sama, sebelumnya telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Perkembangan itu menunjukkan proses etik terhadap pejabat yang terseret dalam perkara berjalan secara terpisah. Namun, informasi yang tersedia belum menjelaskan apakah sidang Eko akan menghasilkan sanksi serupa atau bentuk putusan lain.

Polri menyatakan pelanggaran akan dipertanggungjawabkan

Trunoyudo menegaskan bahwa institusi akan menindak dugaan penyalahgunaan wewenang oleh personel. Pernyataan tersebut menggambarkan sikap resmi Polri terhadap penegakan etik, tetapi belum menjadi kesimpulan majelis mengenai perkara Eko.

“Polri sekali lagi tidak memberikan toleransi kepada terduga pelanggar penyalahgunaan wewenang dan memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan berlaku.”

Karena pemeriksaan dilakukan tertutup, jalannya sidang dan pertimbangan majelis belum dapat diketahui publik dari keterangan yang tersedia. Informasi yang telah disampaikan Polri sejauh ini mencakup waktu dan lokasi sidang, susunan majelis, serta jenis dugaan pelanggaran yang diperiksa. Hasil sidang maupun sanksi terhadap Eko belum diumumkan dalam laporan mengenai dimulainya persidangan tersebut.

Ekspose Dugaan Makar Kasus Penyadapan Prabowo Ditunda

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *