Key Insights:
• IEA menyebut WFH tiga hari per minggu bisa menekan konsumsi BBM nasional 2–6 persen
• Pemerintah Indonesia mulai terapkan WFH ASN setiap Jumat untuk efisiensi energi
• Kebijakan WFH diperkirakan menghemat subsidi dan kompensasi BBM hingga Rp6,2 triliun
Pemerintah Indonesia mulai mendorong kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional. Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) menyebut kebijakan tersebut berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) kendaraan pribadi secara signifikan.
Berdasarkan riset IEA yang dirilis Rabu (1/4/2026), bekerja dari rumah dinilai dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk aktivitas komuter harian. Lembaga yang berbasis di Paris, Prancis tersebut menyatakan tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh, namun kebijakan WFH tetap efektif bagi sektor yang memungkinkan.
“Bekerja dari rumah dapat mengurangi konsumsi minyak dari kendaraan pribadi yang digunakan untuk bepergian. Meskipun tidak semua pekerjaan cocok untuk bekerja dari rumah, ini bisa menjadi langkah efektif jika pekerjaan tersebut memungkinkan,” tulis IEA dalam laporannya.
IEA mencatat perjalanan pulang-pergi pekerja menyumbang sekitar 5 persen hingga 30 persen dari aktivitas kendaraan di berbagai wilayah. Berdasarkan simulasi lembaga tersebut, penerapan WFH selama tiga hari dalam sepekan berpotensi menurunkan konsumsi BBM mobil di tingkat nasional sebesar 2 persen hingga 6 persen.
“Di tingkat nasional, tiga hari kerja jarak jauh tambahan bagi mereka yang pekerjaannya memungkinkan, dapat mengurangi konsumsi minyak dari mobil sebesar 2–6 persen,” tulis IEA.
Penghematan dapat meningkat apabila WFH diterapkan lebih luas. IEA menyebut, jika pekerja individu beralih dari tidak WFH menjadi tiga hari WFH dalam seminggu kerja lima hari, konsumsi BBM kendaraan pribadi dapat turun hingga 20 persen.
IEA juga merekomendasikan pemerintah mendorong perusahaan swasta mengizinkan karyawan bekerja dari rumah serta mempertimbangkan kebijakan bagi aparatur publik.
“Jika memungkinkan, pemerintah dapat mengimbau pengusaha agar mengizinkan bekerja dari rumah, mewajibkan pejabat publik bekerja dari rumah, serta menutup gedung publik pada hari tertentu,” tulis IEA.
Sejalan dengan rekomendasi tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam sepekan. Kebijakan tersebut berlaku setiap hari Jumat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut dipilih karena sebagian kementerian telah menerapkan pola kerja empat hari sejak masa pandemi COVID-19.
“Mengapa dipilih Jumat karena memang sebagian sudah beberapa kementerian lakukan kerja empat hari dalam seminggu dengan aplikasi, ini pasca COVID kemarin,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).
Untuk sektor swasta, pemerintah memberikan fleksibilitas sesuai kebutuhan masing-masing industri. Kebijakan WFH bagi karyawan swasta bersifat imbauan dan disesuaikan dengan karakteristik usaha.
Airlangga menyebut kebijakan tersebut berpotensi memberikan penghematan fiskal yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM,” kata Airlangga.
Selain Indonesia, sejumlah negara lain juga mulai menerapkan kebijakan serupa sebagai bagian dari strategi penghematan energi. Beberapa negara tersebut antara lain Pakistan, Thailand, Sri Lanka, dan Mesir.
Pemerintah menyatakan kebijakan WFH akan terus dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan sektor ekonomi, efisiensi energi, serta dampak terhadap produktivitas nasional.