Endoxa Asia – Delaware, bagian selatan Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai pusat pendirian korporasi untuk perusahaan besar di seluruh dunia, kini mengajukan langkah hukum yang lebih radikal. Negara bagian kecil ini merancang undang-undang yang akan mengizinkan agen kecerdasan buatan untuk menjalani seluruh siklus operasi sebuah perusahaan, mulai dari pengambilan keputusan bisnis sehari-hari hingga pengelolaan keuangan, tanpa adanya intervensi manusia. Konsep ini dikenal sebagai Artificial Intelligence Company, atau AIC, sebuah entitas hukum baru yang dirancang khusus untuk mengakomodir bisnis yang dioperasikan secara otonom oleh perangkat lunak AI.
Usulan ini dikaitkan dengan Sekretaris Negara Delaware Charuni Patibanda-Sanchez, yang pada Juli 2026 menyusun artikel pendapat bersama di majalah Fortune. Dalam tulisan tersebut, Patibanda-Sanchez menyatakan bahwa nada di dalam hukum beberapa negara bagian Amerika yang secara jelas mencegah agen AI untuk mengoperasikan perusahaan tanpa ada manusia di pengendali. Pernyataan ini tidak hanya menjadi catatan hukum, tetapi juga dasar filosofis di balik pembuatan kerangka regulatory yang mencoba menjawab pertanyaan fundamental: apa yang harus dilakukan ketika perangkat lunak otonom mulai membuat kontrak, membayar pemasok, dan melakukan transaksi keuangan sendiri?
Regulatory Sandbox untuk Uji Coba AI
Legislasi yang direncanakan oleh Delaware difungsikan sebagai regulatory sandbox, atau ruang uji coba regulasi, yang memungkinkan negara bagian memantau bagaimana perusahaan bertenaga AI beroperasi dalam kondisi nyata. Para pendukung usulan ini berpendapat bahwa pendekatan eksperimental ini akan menghasilkan data penting bagi pembuat kebijakan sebelum aturan lebih ketat diterapkan di tingkat nasional. Proses ini berawal dari House Joint Resolution 7 yang ditandatangani oleh Gubernur Matt Meyer pada Juli 2025, yang menginstruksikan Komisi AI Delaware untuk merancang regulatory sandbox bagi teknologi agen AI.
Laporan tahunan Komisi AI pada tahun 2025 mencatat bahwa sebuah subkomite sedang menyusun kerangka tata kelola korporasi bagi AI. Namun, menurut informasi yang tersedia, laporan tersebut tidak secara spesifik membahas risiko keamanan atau melibatkan masukan dari para pakar independen dalam pengembangannya. Hal ini telah menjadi titik perdebatan antara para pembuat kebijakan dan pengamat teknologi.
Perlindungan Tanggung Jawab dan Kritik Terhadapnya
Salah satu aspek paling memicu kontroversi dari usulan ini adalah perlindungan terhadap tanggung jawab hukum untuk pemilik atau pendana perusahaan. Rencana ini akan membatasi tanggung jawab orang atau entitas yang mendanai perusahaan yang dijalankan oleh AI, meskipun sistem AI tersebut menyebabkan kerugian, pelanggaran hukum, atau bahkan tindak kejahatan. Dengan kata lain, pemilik manusia berpotensi terhindar dari pertanggung jawaban hukum ketika agen AI yang mereka dana membuat keputusan berbahaya atau bertindak secara remeh.
Kepala Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Amerika, James Comer, mengkritik usulan ini dengan keras. Menurutnya, rencana tersebut berpotensi melindungi perusahaan AI terkuat dari pertanggung jawaban hukum. Comer telah meminta pemerintah Delaware untuk menyampaikan catatan terkait proyek ini. Pada tanggal 26 Oktober, Comer menuntut Gubernur Matt Meyer untuk menyerahkan asesmen risiko, kesepakatan konsultasi, naskah undang-undang, serta semua komunikasi terkait proyek sebelum tanggal 9 November.
Investigasi Tingkat Kongres
Komite Pengawasan Dewan Perwakilan Amerika telah membuka investigasi formal terhadap siapa yang mengusulkan ide AIC ini. Investigasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan teknologi AI. Pakar hukum dan etis AI menyatakan kekhawatiran bahwa tanpa pengawasan manusia yang jelas dan terukur, perusahaan yang dioperasikan oleh AI dapat menjadi sarana untuk menghindari regulasi keuangan, ketenagakerjaan, serta perlindungan konsumen.
Norm Ai disebutkan sebagai mitra pengembangan dalam konsep AIC ini, meskipun detail terkait peran perusahaan teknologi tersebut dalam penyusunan kerangka hukum belum tersedia secara luas. Kerja sama antara pemerintah negara bagian dan perusahaan teknologi dalam menciptakan entitas hukum baru juga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kepentingan komersial mendorong kebijakan lebih dari pada perlindungan publik.
Implikasi bagi Sektor Asuransi dan Risiko Operasional
Perusahaan asuransi memantau perkembangan ini dengan ketat. Jika AI berwenang menandatangani kontrak, mengajukan gugatan, dan mengelola seluruh operasi bisnis, maka model risiko tradisional akan mengalami geseran yang parah. Pertanyaan siapa yang harus ditanggung jawab ketika AI menyebabkan kerusakan properti, pelanggaran data skala besar, atau kerugian finansial masih belum terjawab dengan jelas dalam kerangka usulan yang ada. Regulator asuransi dan pengelola risiko di seluruh Amerika Serikat kemungkinan akan menilai kembali cara mereka menghitung premi dan tanggung jawab entitas bertenaga AI.
Masa Depan Tata Kelola Korporasi di Era AI
Jika undang-undang ini lulus, Delaware akan menjadi wilayah pertama di Amerika Serikat yang resmi mengakui perusahaan yang dijalankan sepenuhnya oleh agen AI. Keputusan ini dapat mendorong negara bagian lain untuk mengikuti jejak, atau justru memicu reaksi regulatoris yang lebih ketat dari tingkat federal. Terlepas dari hasil legislatifnya, inisiatif ini menyoroti perubahan paradigma dalam cara manusia memandang tanggung jawab, kepemilikan, dan otoritas dalam era kecerdasan buatan. Pertanyaan besar yang masih muncul adalah apakah masyarakat siap menerima dunia bisnis yang tidak lagi dihadiri oleh manusia di posisi pimpinan.
About The Author
Komentar