Endoxa Asia – Jepang resmi membentuk badan nasional khusus penanggulangan bencana pada Senin, 2 November 2026. Lembaga bernama National Disaster Management Agency (NDMA) ini dibentuk untuk memperkuat kesiapsiagaan, koordinasi tanggap darurat, hingga pemulihan setelah bencana.
Badan baru tersebut akan memiliki lebih dari 350 personel dan berada langsung di bawah Kabinet Jepang. Perdana Menteri Sanae Takaichi memimpin lembaga ini, sementara Menteri Rekonstruksi Goshi Hosono bertugas mengelolanya.
Pembentukan NDMA menjadi langkah penting bagi Jepang yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) dan memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, serta aktivitas vulkanik. Pemerintah ingin memperkuat sistem penanganan bencana sebelum ancaman besar terjadi, bukan hanya mengandalkan tim sementara yang dibentuk ketika keadaan darurat muncul.
Jepang Perkuat Koordinasi Penanganan Bencana
Sebelum NDMA dibentuk, penanganan bencana di Jepang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Koordinasi lintas instansi biasanya dilakukan melalui tim sementara ketika bencana terjadi.
Pola tersebut dinilai menyisakan kebutuhan akan pusat komando permanen yang dapat mengoordinasikan persiapan, respons darurat, dan rekonstruksi secara terpadu. NDMA dibentuk untuk mengisi kebutuhan tersebut dengan memperluas fungsi divisi penanggulangan bencana yang sebelumnya berada di bawah Kantor Kabinet.
Lembaga ini akan menyusun kebijakan dasar penanggulangan bencana, merancang rencana menghadapi keadaan darurat berskala besar, serta mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait.
Menteri Goshi Hosono mengatakan pemerintah ingin menjadikan lembaga tersebut sebagai pusat komando penanganan bencana. Dalam pernyataan saat peluncuran, ia menyampaikan komitmen untuk memperkuat kesiapsiagaan demi melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat.
Perdana Menteri Sanae Takaichi juga meminta kementerian dan lembaga pemerintah menghilangkan sekat birokrasi agar NDMA dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi yang kuat.
Ancaman Gempa Nankai Trough Jadi Perhatian Utama
Salah satu risiko terbesar yang menjadi perhatian pemerintah Jepang adalah kemungkinan gempa megathrust di kawasan Nankai Trough, palung bawah laut di lepas pantai Pasifik bagian tengah hingga barat daya Jepang.
Berdasarkan perkiraan pemerintah Jepang yang dikutip Associated Press, skenario gempa besar di kawasan tersebut berpotensi menyebabkan sekitar 298.000 korban jiwa. Bencana itu juga diperkirakan dapat memaksa 6,5 juta orang mengungsi dan menghancurkan sekitar 2,35 juta rumah.
Ancaman lain datang dari kemungkinan gempa besar di kawasan Japan Trench dan Chishima Trench di wilayah utara Jepang. Pemerintah memperkirakan skenario gempa di dua kawasan tersebut dapat menimbulkan hampir 200.000 korban jiwa.
Tokyo juga memiliki risiko tersendiri. Jika gempa besar mengguncang kawasan metropolitan ibu kota, perkiraan pemerintah menunjukkan potensi 18.000 korban jiwa, 4,1 juta pengungsi, dan 400.000 rumah rusak atau hilang.
Selain gempa, erupsi Gunung Fuji menjadi salah satu skenario yang diperhitungkan. Aktivitas vulkanik tersebut diperkirakan dapat berdampak terhadap sekitar 790.000 orang serta mengganggu transportasi, jaringan listrik, dan infrastruktur penting.
Meski berbagai skenario tersebut menjadi dasar penguatan kesiapsiagaan, pembentukan NDMA bukan respons terhadap satu bencana tertentu yang diperkirakan segera terjadi. Pemerintah ingin membangun sistem yang dapat menghadapi beragam kemungkinan bencana dalam jangka panjang.
Pemerintah Minta Warga Menyiapkan Kebutuhan Darurat
Bersamaan dengan peluncuran NDMA, Hosono mengeluarkan permintaan darurat kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meninjau kembali kesiapan menghadapi bencana.
Warga diminta memeriksa ketahanan bangunan tempat tinggal terhadap gempa, memastikan perabotan tertambat dengan aman, serta mengevaluasi jalur dan prosedur evakuasi. Pemerintah juga mengimbau masyarakat menyimpan persediaan air dan perlengkapan darurat setidaknya untuk tiga hari.
Imbauan tersebut berkaitan dengan kenyataan bahwa pemerintah pusat maupun daerah memiliki keterbatasan dalam menangani bencana berskala sangat besar. Karena itu, kesiapan rumah tangga menjadi bagian dari strategi pengurangan risiko.
Hosono juga menyoroti masih adanya kesenjangan dalam kesiapsiagaan pemerintah daerah. Menurut data yang disampaikannya, kurang dari separuh pejabat pemerintah daerah di Jepang telah mengikuti pelatihan manajemen bencana dalam lima tahun terakhir.
Sementara itu, hanya sekitar 15 persen pemerintah daerah yang memiliki rencana evakuasi khusus bagi warga lanjut usia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan.
Data tersebut menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan memiliki lembaga koordinasi di tingkat nasional. Kemampuan pemerintah daerah dan perlindungan bagi kelompok rentan juga perlu diperkuat.
Perbaikan Tempat Pengungsian Jadi Prioritas
Selain memperkuat koordinasi, NDMA menargetkan peningkatan kondisi tempat pengungsian. Fasilitas pengungsian di Jepang selama ini mendapat kritik karena sering kali belum menyediakan kebutuhan dasar yang memadai.
Gedung olahraga, pusat komunitas, dan ruang kelas kerap digunakan sebagai tempat berlindung sementara. Namun, sejumlah lokasi dinilai memiliki keterbatasan dalam hal privasi, tempat tidur, toilet bersih, dan makanan hangat.
Kondisi tempat pengungsian yang buruk dapat memperburuk kesehatan penyintas. Bahkan, kematian setelah bencana dapat terjadi bukan hanya akibat gempa atau tsunami secara langsung, melainkan juga karena kondisi hidup yang berat selama masa evakuasi.
Gempa dan tsunami bermagnitudo 9 yang melanda Jepang utara pada Maret 2011 menewaskan hampir 19.800 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.810 kematian dikaitkan dengan kondisi kehidupan yang buruk setelah bencana.
Untuk mengurangi risiko serupa, NDMA ingin mendorong penyediaan toilet portabel yang bersih, dapur yang mampu menyediakan makanan hangat, fasilitas mandi air panas, serta tempat tidur dari bahan kardus.
Pengalaman bencana sebelumnya juga memperlihatkan pentingnya fasilitas yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Pada gempa bermagnitudo 7,1 di Prefektur Kumamoto pada Juli 2026, sebanyak 38 orang dilaporkan meninggal dan lebih dari 69.000 rumah rusak atau hancur. Sejumlah wilayah mengalami gangguan pasokan air dan listrik selama berminggu-minggu.
Dalam kondisi cuaca panas, sebagian tempat pengungsian yang berada di gedung olahraga dan pusat komunitas juga tidak memiliki pendingin udara memadai. Akibatnya, sejumlah warga memilih bertahan di kendaraan atau area parkir daripada tinggal di tempat pengungsian.
Efektivitas Badan Baru Masih Bergantung pada Pelaksanaan
Pembentukan NDMA memberi Jepang pusat koordinasi permanen untuk mengelola berbagai tahap penanggulangan bencana. Namun, keberadaan lembaga baru tidak otomatis menyelesaikan persoalan koordinasi dan kesiapsiagaan di lapangan.
The Japan Times menyoroti bahwa kewenangan lembaga tersebut untuk memberikan arahan atau rekomendasi kepada kementerian dan instansi lain masih memiliki keterbatasan. Tidak terdapat sanksi hukum bagi lembaga yang tidak mengikuti arahan tersebut.
Karena itu, efektivitas NDMA akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menyelaraskan kebijakan lintas kementerian, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, serta memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi.
Pemerintah Jepang juga merencanakan pembentukan dua kantor regional untuk memperkuat persiapan menghadapi gempa besar. Penentuan lokasi kantor tersebut ditargetkan dilakukan pada musim panas 2027.
Pada akhirnya, tantangan Jepang bukan sekadar membangun satu lembaga baru, melainkan memastikan seluruh sistem penanggulangan bencana dapat bekerja sebelum, selama, dan setelah keadaan darurat. Bagi negara yang menghadapi beragam ancaman alam, kesiapan infrastruktur, koordinasi pemerintah, dan kemampuan masyarakat menjadi bagian yang saling berkaitan.
About The Author
Komentar