Endoxa Asia – Menteri Kesehatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meningkatkan iuran wajib hingga mencakup lebih dari 50 persen anggaran organisasi tersebut. Usulan ini menjadi bagian dari gagasannya untuk memperbaiki pendanaan WHO, yang menghadapi tekanan setelah Amerika Serikat resmi keluar dari organisasi itu pada Januari 2026.
Dalam wawancara dengan AFP di Jakarta pada 2 November 2026, Budi menilai WHO tidak cukup hanya mencari donor baru untuk menggantikan dana yang hilang. Organisasi kesehatan dunia tersebut, menurutnya, perlu meninjau kembali prioritas program dan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk jumlah kegiatan yang lebih sedikit.
Gagasan itu disampaikan ketika Budi tengah bersaing untuk menjadi Direktur Jenderal WHO berikutnya. Ia merupakan satu dari tujuh kandidat yang mengikuti proses pemilihan untuk menggantikan Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang masa jabatannya akan berakhir pada 2027.
Budi Ingin Iuran Wajib Menjadi Sumber Utama Pendanaan WHO
Budi menyoroti ketergantungan WHO pada sumbangan sukarela dari pemerintah dan donor. Menurutnya, model pendanaan seperti ini membuat keberlanjutan anggaran organisasi terlalu bergantung pada keputusan sejumlah penyumbang besar.
Saat ini, WHO memperoleh dana melalui dua mekanisme utama. Pertama, assessed contributions, yaitu iuran wajib yang dibayarkan negara anggota. Kedua, voluntary contributions, yakni sumbangan sukarela dari pemerintah, lembaga, dan donor lainnya.
Iuran wajib dihitung berdasarkan skala kontribusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang terutama mempertimbangkan pendapatan negara dan disesuaikan dengan keanggotaan WHO. Besarannya disetujui setiap dua tahun melalui World Health Assembly.
Budi menilai porsi pendanaan reguler dari iuran wajib perlu ditingkatkan hingga lebih dari 50 persen anggaran WHO. Dengan begitu, organisasi tidak terlalu bergantung pada sumbangan sukarela yang dapat memiliki tujuan atau prioritas tertentu dari pemberi dana.
“Setiap negara mengatakan WHO harus berkelanjutan. Anda tidak bisa berkelanjutan jika kontribusi keanggotaan hanya 20 persen atau 30 persen dari total anggaran,” kata Budi kepada AFP.
Ia menambahkan, “Jika ingin berkelanjutan, setidaknya pendanaan reguler harus lebih dari 50 persen.”
Namun, angka 20 hingga 30 persen yang disebut Budi perlu dibaca bersama data resmi WHO. Dalam penjelasan mengenai sumber pendanaannya, WHO menyebut iuran wajib selama beberapa tahun terakhir menyumbang kurang dari 20 persen dari keseluruhan pembiayaan organisasi. Perbedaan ini penting karena menggambarkan bahwa porsi pendanaan wajib yang tersedia bahkan lebih kecil daripada gambaran yang disampaikan dalam wawancara Budi.
WHO Diminta Menentukan Prioritas Sebelum Mencari Dana Baru
Selain meningkatkan iuran wajib, Budi mengusulkan perubahan cara WHO mengelola pengeluaran. Ia ingin organisasi tersebut mengevaluasi kembali fungsi dan programnya sebelum meminta tambahan kontribusi dari negara anggota.
“Prioritasnya adalah meninjau fungsi-fungsi WHO, mendapatkan kesepakatan negara-negara, lalu kita mencari uang yang baru,” ujarnya.
Pendekatan tersebut berarti WHO perlu menyepakati program yang benar-benar menjadi prioritas bersama. Anggaran kemudian dapat dikonsentrasikan pada kegiatan yang dinilai paling penting, alih-alih tersebar ke terlalu banyak proyek.
Budi juga berpendapat kenaikan iuran wajib tidak akan terlalu membebani negara anggota. Ia mengatakan telah melihat perhitungan kontribusi dan menilai tambahan yang diperlukan tidak mencapai miliaran dolar atau bahkan ratusan juta dolar untuk setiap negara.
Menurut Budi, jika dibagi kepada lebih dari 100 negara anggota, tambahan kontribusi itu dapat berada pada kisaran puluhan ribu dolar AS per negara.
Meski demikian, usulan tersebut tetap membutuhkan persetujuan negara anggota. Besaran iuran setiap negara tidak sama karena menggunakan skala kontribusi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing.
AS Keluar dari WHO, Budi Ingin Washington Kembali
Persoalan pendanaan WHO semakin mendapat perhatian setelah Amerika Serikat resmi keluar dari organisasi tersebut pada Januari 2026. AS sebelumnya merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi WHO, sehingga keputusannya meninggalkan organisasi berdampak pada kemampuan lembaga tersebut membiayai berbagai program.
Budi menyebut keluarnya AS bukan bencana total bagi WHO. Ia menilai organisasi tersebut masih memiliki anggaran yang kurang lebih setara dengan periode sebelum pandemi COVID-19.
Namun, ia memperingatkan bahwa negara yang tidak menjadi anggota WHO dapat berada dalam posisi kurang menguntungkan ketika terjadi keadaan darurat kesehatan global.
“Itu sangat jelas, kita perlu membawa mereka kembali,” kata Budi.
Jika terpilih sebagai Direktur Jenderal WHO, ia mengatakan akan segera memulai pembicaraan dengan Washington. Budi menilai diplomasi lebih tepat digunakan untuk membangun kembali hubungan antarnegara daripada memperbesar konflik.
Pandangan tersebut sejalan dengan gagasannya bahwa penanganan pandemi membutuhkan kerja sama lintas negara. Wabah penyakit menular tidak berhenti di perbatasan nasional, sehingga koordinasi internasional tetap diperlukan meskipun terdapat perbedaan politik.
Budi Dorong Perjanjian Pandemi dan Akses Vaksin yang Lebih Merata
Selain reformasi pendanaan, Budi ingin mendorong negara anggota WHO mengadopsi perjanjian pandemi global yang dilengkapi dana khusus untuk mendukung pelaksanaannya.
Tujuannya adalah memastikan semua negara memperoleh akses yang lebih adil terhadap vaksin, obat-obatan, dan alat diagnostik ketika pandemi baru terjadi.
Budi menyoroti pengalaman selama pandemi COVID-19, ketika negara-negara berpendapatan tinggi memiliki kemampuan lebih besar untuk mengamankan pasokan vaksin. Akibatnya, sejumlah negara dengan sumber daya terbatas menghadapi kesulitan memperoleh dosis yang cukup.
Ia mengingatkan agar ketimpangan serupa tidak terulang. Menurutnya, tidak seharusnya satu negara mengamankan persediaan vaksin hingga berkali-kali lipat jumlah penduduknya sementara negara lain kesulitan mendapatkan pasokan.
Budi juga menilai WHO belum cukup siap menghadapi wabah global berikutnya. Ia menyoroti respons terhadap wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan mengatakan perhatian internasional terhadap wabah di negara berpendapatan rendah sering kali tidak sebesar ketika penyakit juga menyebar ke negara-negara kaya.
Karena itu, ia mendorong penambahan pendanaan untuk menangani wabah di negara-negara Afrika.
Tujuh Kandidat Bersaing untuk Memimpin WHO
Pencalonan Budi menjadi Direktur Jenderal WHO merupakan bagian dari proses pergantian kepemimpinan yang dijadwalkan berlangsung pada 2027.
Selain Indonesia, kandidat yang disebut dalam laporan AFP berasal dari Botswana, Qatar, Arab Saudi, Belgia, Spanyol, dan China. Dengan demikian, terdapat tujuh kandidat dalam persaingan tersebut.
Tahapan berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027. Dewan Eksekutif WHO yang terdiri dari 34 anggota akan menominasikan maksimal tiga kandidat untuk diajukan kepada World Health Assembly.
Negara-negara anggota kemudian akan memilih Direktur Jenderal WHO berikutnya dalam sidang pada Mei 2027.
Budi membawa sejumlah gagasan yang berfokus pada pembenahan pendanaan, penentuan ulang prioritas organisasi, penguatan diplomasi, serta pemerataan akses kesehatan global. Namun, usulan tersebut masih merupakan agenda yang ia tawarkan sebagai kandidat, bukan kebijakan WHO yang telah disepakati.
Perdebatan mengenai pendanaan ini juga memperlihatkan persoalan yang lebih luas: bagaimana organisasi kesehatan dunia dapat menjaga independensi dan keberlanjutan programnya ketika sebagian besar anggaran masih bergantung pada keputusan donor. Hasil pemilihan pemimpin baru WHO akan menjadi salah satu faktor yang menentukan arah reformasi organisasi tersebut.
About The Author
Komentar