Endoxa Asia – Gelombang protes buruh garmen di Bangladesh kembali mengguncang salah satu pusat produksi pakaian terbesar dunia. Ribuan pekerja turun ke jalan menuntut kenaikan upah minimum bulanan dari 12.500 taka menjadi 30.000 taka. Mereka menilai pendapatan saat ini semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah inflasi dan kenaikan biaya hidup.
Aksi yang berlangsung sejak akhir pekan tersebut memicu bentrokan dengan aparat, penutupan jalan, serta penghentian produksi di ratusan pabrik. Pada 2 November 2026, Reuters melaporkan 679 pabrik menghentikan produksi setelah bentrokan kembali terjadi. Sehari kemudian, media lokal The Business Standard menyebut jumlah pabrik yang terdampak mencapai sekitar 690.
Pemerintah Bangladesh telah membentuk dewan pengupahan beranggotakan enam orang untuk meninjau tuntutan pekerja. Namun, pembentukan dewan tersebut belum langsung menghentikan demonstrasi. Persoalan ini juga menjadi perhatian industri fashion internasional karena Bangladesh merupakan salah satu pemasok utama pakaian bagi berbagai merek global.
Pekerja Tuntut Upah Minimum Naik Lebih dari Dua Kali Lipat
Tuntutan utama para pekerja adalah menaikkan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka, dari ketentuan saat ini sebesar 12.500 taka. Nilai yang diminta tersebut lebih dari dua kali lipat upah minimum yang berlaku.
Protes berlangsung di sejumlah kawasan industri, termasuk Dhaka, Ashulia, Savar, dan Gazipur. Para pekerja memblokir jalan dan melakukan demonstrasi di sekitar kawasan pabrik. Sejumlah aksi berujung bentrokan dengan polisi yang menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan massa.
Reuters melaporkan bahwa bentrokan juga melibatkan pelemparan batu dan perusakan fasilitas. Polisi serta pihak industri menyebut sebuah kendaraan kepolisian dibakar dan sejumlah pabrik mengalami kerusakan.
Tingkat gangguan produksi berubah dari hari ke hari. Asosiasi produsen garmen Bangladesh atau Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) sebelumnya melaporkan demonstrasi pada 1 November mengganggu operasional 529 pabrik dan berdampak pada hampir satu juta pekerja. Dalam laporan Reuters pada 2 November, jumlah pabrik yang menghentikan produksi meningkat menjadi 679.
Pada 3 November, The Business Standard melaporkan sekitar 690 pabrik menghentikan produksi. Perbedaan angka tersebut mencerminkan perkembangan situasi dan cakupan pelaporan pada waktu yang berbeda, bukan satu angka tetap untuk seluruh periode protes.
Inflasi Membuat Upah Sulit Mengejar Kebutuhan Hidup
Di balik tuntutan kenaikan upah, persoalan utama yang disampaikan pekerja adalah daya beli yang terus tertekan. Kenaikan harga kebutuhan sehari-hari membuat pendapatan bulanan semakin sulit mencukupi biaya makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan keluarga.
Laporan Al Jazeera pada 3 November menggambarkan kondisi tersebut melalui pengalaman Laili Begum, pekerja garmen berusia 37 tahun di sekitar Dhaka. Ia memperoleh sekitar 15.000 taka per bulan, yang dapat meningkat menjadi 18.000 hingga 20.000 taka ketika bekerja lembur.
Begum mengatakan pendapatannya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ia bahkan tidak mampu mempertahankan pendidikan kedua anaknya karena keterbatasan biaya.
“Kami bahkan hampir tidak mampu membeli satu kali makanan layak dalam sehari,” kata Begum kepada Al Jazeera. Ia menceritakan bahwa keluarganya terkadang hanya makan makanan ringan dan berharap bisa memperoleh makanan yang lebih layak pada malam hari.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa persoalan upah bukan sekadar perdebatan mengenai angka minimum. Bagi sebagian pekerja, kenaikan biaya hidup telah memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Data resmi yang dikutip Al Jazeera menunjukkan inflasi tahunan Bangladesh mencapai 8,34 persen pada September 2026. Inflasi pangan tercatat 7,22 persen, sedangkan kelompok nonpangan mencapai 9,30 persen.
Kenaikan harga tersebut memperbesar tekanan terhadap pekerja yang pendapatannya tidak mengalami penyesuaian sebanding. Upah minimum sektor garmen terakhir direvisi pada Desember 2023, sementara biaya hidup terus berubah sejak saat itu.
Pemerintah Bentuk Dewan Pengupahan Enam Anggota
Untuk merespons tuntutan buruh, pemerintah Bangladesh membentuk dewan pengupahan beranggotakan enam orang pada 1 November 2026. Dewan tersebut bertugas meninjau permintaan kenaikan upah minimum sektor garmen.
Pembentukan dewan belum langsung meredakan ketegangan. Pada 2 November, pabrik-pabrik yang sempat kembali beroperasi menghadapi gangguan baru setelah bentrokan kembali terjadi di beberapa kawasan industri.
Babul Akhter, sekretaris jenderal Bangladesh Garment and Industrial Workers Federation sekaligus perwakilan pekerja dalam dewan pengupahan, menilai upah buruh Bangladesh masih termasuk yang terendah di dunia.
Ia juga meminta pemilik pabrik tidak hanya membebankan persoalan biaya kepada pekerja. Menurut Akhter, produsen perlu bernegosiasi dengan pembeli internasional untuk memperoleh harga pembelian yang lebih layak.
Perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa penentuan upah tidak hanya melibatkan pemerintah dan pekerja. Merek internasional yang memesan produk dari Bangladesh juga memiliki posisi dalam rantai pasok yang memengaruhi kemampuan pabrik membayar tenaga kerja.
Industri Fashion Global Ikut Menghadapi Risiko Gangguan
Dampak protes meluas karena industri garmen merupakan bagian penting dari perekonomian Bangladesh. Sektor pakaian jadi menyumbang lebih dari 80 persen pendapatan ekspor negara tersebut, mempekerjakan sekitar empat juta orang, dan berkontribusi sekitar 10 persen terhadap perekonomian.
Bangladesh juga merupakan eksportir pakaian terbesar kedua di dunia setelah China. Produk dari negara ini memasok berbagai merek internasional, termasuk H&M, Zara, Walmart, dan Primark.
Penghentian produksi dalam skala besar berpotensi mengganggu jadwal pengiriman pesanan. Kekhawatiran tersebut menjadi semakin penting karena pabrik sedang memasuki periode produksi untuk pesanan koleksi musim semi dan panas.
Bagi merek internasional, keterlambatan produksi dapat memengaruhi jadwal distribusi dan ketersediaan produk. Bagi pabrik, gangguan berkepanjangan berisiko menghambat arus pembayaran dari pembeli dan menambah tekanan keuangan.
Namun, pemilik pabrik juga menghadapi tantangan biaya produksi. Mereka menyebut kenaikan biaya operasional, ketidakpastian pasokan energi yang berkaitan dengan konflik di Timur Tengah, serta melemahnya permintaan di sejumlah pasar ekspor sebagai faktor yang membatasi kemampuan menaikkan upah secara drastis.
Mahmud Hasan Khan, Presiden BGMEA, memperingatkan bahwa penutupan pabrik yang berulang dapat memaksa perusahaan menerapkan ketentuan no work, no pay, yaitu tidak membayar pekerja untuk hari ketika produksi tidak berlangsung. Pernyataan tersebut memperlihatkan risiko lain yang dihadapi buruh ketika aksi dan penghentian produksi berlangsung terus-menerus.
Kenaikan Upah Menjadi Tantangan bagi Daya Saing Bangladesh
Persoalan yang kini dihadapi Bangladesh bukan hanya menentukan besaran upah baru, tetapi juga mencari cara agar kenaikan pendapatan pekerja tidak mengganggu keberlanjutan industri.
Ekonom Selim Raihan dari University of Dhaka menilai tuntutan pekerja dapat dipahami dalam situasi inflasi tinggi. Namun, kenaikan upah dalam jumlah besar juga berpotensi meningkatkan biaya produksi, menekan margin keuntungan, dan mengurangi daya saing harga produk Bangladesh di pasar internasional.
Raihan mendorong penyesuaian upah secara bertahap, peningkatan produktivitas, serta harga pembelian yang lebih adil dari merek internasional. Pendekatan tersebut dinilai dapat membantu membagi tanggung jawab antara pekerja, produsen, dan pembeli global.
Di sisi lain, pekerja membutuhkan kepastian mengenai kapan upah baru akan berlaku. Perwakilan buruh Babul Akhter meminta agar hasil peninjauan dapat diterapkan mulai pembayaran gaji Januari 2027.
Hingga 3 November 2026, belum ada keputusan final mengenai besaran upah minimum baru. Dewan pengupahan masih harus meninjau tuntutan para pekerja dan mempertimbangkan kemampuan industri.
Gelombang protes ini memperlihatkan ketegangan yang lebih luas dalam industri fashion global. Harga produk yang kompetitif dan jadwal pengiriman cepat tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan biaya produksi serta kondisi pekerja di negara pemasok.
Bagi Bangladesh, tantangannya adalah memastikan pekerja memperoleh pendapatan yang cukup untuk menghadapi kenaikan biaya hidup tanpa mengabaikan keberlanjutan jutaan pekerjaan di sektor garmen. Sementara itu, merek internasional juga menghadapi pertanyaan mengenai tanggung jawab mereka terhadap kondisi rantai pasok yang menopang bisnisnya.
About The Author
Komentar