Endoxa Asia – Lonjakan konten politik berbasis kecerdasan buatan (AI) selama pemilu Brasil 2026 menjadi peringatan bagi Filipina yang akan menghadapi pemilihan nasional berikutnya pada 2028. Meski Brasil telah menerapkan aturan penggunaan AI dalam kampanye, konten sintetis tetap beredar di media sosial, termasuk materi yang tidak mencantumkan label penggunaan AI.
Laporan yang dibahas Rappler pada 27 Oktober 2026 mengutip pemantauan lembaga pemeriksa fakta Brasil, Agência Lupa. Dalam periode 16 Agustus hingga 28 September, lembaga tersebut mengidentifikasi 920 dari 1.941 unggahan terkait pemilu yang dianalisis sebagai konten buatan AI.
Sekitar 60% dari konten AI yang teridentifikasi itu dikategorikan sebagai deepfake, yakni materi sintetis yang menggambarkan seseorang seolah-olah melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi.
Temuan tersebut memperlihatkan tantangan yang dihadapi regulator pemilu ketika teknologi memungkinkan pembuatan konten politik dalam jumlah besar. Persoalannya bukan hanya bagaimana merumuskan aturan, tetapi juga bagaimana memastikan aturan tersebut dipatuhi dan pelanggaran ditangani sebelum konten telanjur menyebar luas.
Brasil Sudah Mengatur Konten AI dalam Kampanye
Brasil telah memperkenalkan sejumlah ketentuan untuk mengendalikan penggunaan AI dalam pemilu 2026. Aturan dari Mahkamah Pemilihan Umum Brasil atau Superior Electoral Court (TSE) mewajibkan pelabelan yang jelas pada materi kampanye tertentu yang dibuat atau dimodifikasi menggunakan AI.
Aturan tersebut juga melarang deepfake yang digunakan untuk menguntungkan atau merugikan kandidat. Selain itu, terdapat pembatasan khusus terhadap publikasi konten AI baru yang memanipulasi gambar atau suara kandidat dalam periode 72 jam sebelum pemungutan suara hingga 24 jam setelahnya.
Ketentuan ini dirancang untuk membantu pemilih membedakan materi autentik dari konten sintetis, sekaligus membatasi penggunaan manipulasi digital pada periode sensitif menjelang pemungutan suara.
Namun, hasil pemantauan Agência Lupa menunjukkan bahwa keberadaan aturan tidak otomatis membuat semua konten mengikuti ketentuan tersebut. Sebagian unggahan yang teridentifikasi dibuat dengan AI beredar tanpa label yang diwajibkan.
Temuan ini tidak berarti seluruh aturan Brasil gagal atau semua konten AI bersifat menyesatkan. Konten sintetis dapat digunakan untuk humor, ilustrasi, atau komunikasi politik yang tidak selalu melanggar aturan. Risiko meningkat ketika materi yang dimanipulasi menampilkan peristiwa palsu, menyesatkan pemilih, atau tidak menjelaskan bahwa konten tersebut dibuat menggunakan AI.
Deepfake Membuat Informasi Palsu Lebih Meyakinkan
Berbeda dari teks biasa yang dapat diperiksa melalui sumber dan konteksnya, deepfake dapat memanfaatkan kemiripan wajah, suara, dan gaya penyampaian seseorang untuk menciptakan kesan autentik.
Dalam konteks pemilu, teknologi ini dapat digunakan untuk membuat video kandidat seolah-olah menyampaikan pernyataan tertentu, memanipulasi rekaman pidato, atau menyebarkan informasi yang tampak seperti laporan media.
Konten seperti itu berpotensi menyulitkan pemilih yang menerima informasi melalui media sosial, terutama ketika video atau gambar dibagikan ulang tanpa konteks awal.
Meski demikian, jumlah deepfake yang terdeteksi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa konten tersebut mengubah pilihan pemilih atau menentukan hasil pemilu. Data pemantauan menunjukkan skala masalah konten, bukan besarnya pengaruh langsung terhadap hasil pemungutan suara.
Pembedaan ini penting agar risiko disinformasi tidak dibesar-besarkan, tetapi juga tidak diabaikan.
Tantangan Penegakan Aturan di Media Sosial
Pengalaman Brasil memperlihatkan bahwa regulasi membutuhkan dukungan mekanisme pengawasan dan penanganan yang berjalan cepat. Konten dapat berpindah antarakun dan platform sebelum regulator menyelesaikan pemeriksaan, sementara pelabelan bergantung pada kepatuhan pembuat atau pengunggah konten.
Laporan mengenai pemilu Brasil juga menyoroti pentingnya peran platform digital. Selain menyediakan aturan yang mudah ditemukan, platform perlu memiliki mekanisme pelaporan, transparansi, serta prosedur penanganan konten yang diduga melanggar ketentuan pemilu.
Dalam beberapa kasus, penegakan hukum juga memerlukan bukti mengenai siapa yang membuat atau menyebarkan konten, bagaimana materi tersebut dimanipulasi, dan apakah distribusinya melanggar aturan yang berlaku.
Artinya, label AI merupakan salah satu lapisan perlindungan, bukan solusi tunggal. Pengawasan independen, akses peneliti terhadap data, respons regulator, dan literasi digital masyarakat tetap diperlukan untuk menghadapi konten yang menyesatkan.
Pelajaran bagi Filipina Menjelang Pemilu 2028
Filipina menghadapi tantangan serupa menjelang pemilu 2028, ketika penggunaan AI untuk membuat gambar, video, suara, dan materi kampanye diperkirakan akan menjadi bagian dari lanskap komunikasi politik.
Pengalaman Brasil memberikan kesempatan bagi regulator, platform digital, partai politik, dan organisasi pemeriksa fakta di Filipina untuk mempelajari kesenjangan antara aturan tertulis dan pelaksanaan di lapangan.
Langkah yang dapat menjadi perhatian meliputi kejelasan kewajiban pelabelan, mekanisme penanganan deepfake, koordinasi antara otoritas pemilu dan platform, serta keterbukaan data agar peneliti independen dapat memantau penyebaran konten.
Pendidikan literasi digital juga penting. Masyarakat perlu memahami bahwa video atau rekaman suara yang tampak meyakinkan belum tentu autentik. Memeriksa sumber asli, mencari konfirmasi dari media tepercaya, dan tidak langsung membagikan konten yang belum terverifikasi dapat membantu membatasi penyebaran informasi palsu.
Namun, pengalaman Brasil tidak bisa diterapkan begitu saja tanpa mempertimbangkan kerangka hukum, kondisi politik, dan penggunaan media sosial di Filipina. Setiap kebijakan perlu disesuaikan dengan konteks lokal serta tetap memperhatikan kebebasan berekspresi.
Regulasi Perlu Diikuti Pengawasan yang Terukur
Kasus Brasil memperlihatkan bahwa pengaturan penggunaan AI dalam pemilu merupakan pekerjaan berkelanjutan. Aturan dapat menetapkan batas yang jelas, tetapi efektivitasnya bergantung pada kemampuan mendeteksi pelanggaran, menindaklanjuti laporan, dan memastikan platform menjalankan kewajibannya.
Bagi Filipina, waktu sebelum pemilu 2028 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem tersebut. Evaluasi tidak cukup hanya menghitung berapa banyak konten AI yang ditemukan atau dihapus, tetapi juga perlu menilai kecepatan respons, transparansi penanganan, dan akses masyarakat terhadap informasi yang dapat dipercaya.
Pada akhirnya, tantangan AI dalam pemilu bukan semata-mata soal kecanggihan teknologi. Persoalan utamanya adalah apakah institusi dan masyarakat mampu mengenali manipulasi, memeriksa informasi, serta menjaga agar keputusan politik tetap dibuat berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
About The Author
Komentar