Endoxa Asia – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan gentar menghadapi usulan Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kekhawatiran investor terhadap potensi arus keluar modal asing.
Dalam sidang kabinet dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026, Prabowo menilai pengumuman MSCI sebagai upaya untuk menakut-nakuti Indonesia. Ia menegaskan pemerintah tidak akan menyerah menghadapi tekanan tersebut.
Di sisi lain, persoalan ini bukan hanya menyangkut pernyataan politik. Usulan perubahan klasifikasi pasar dapat memengaruhi keputusan investor global, terutama pengelola dana yang menggunakan indeks MSCI sebagai acuan investasi.
Prabowo Sebut Indonesia Tidak Akan Gentar
Prabowo merespons pengumuman MSCI ketika memberikan taklimat kepada jajaran kabinet. Ia menyebut berbagai tekanan yang dihadapi Indonesia, termasuk persoalan yang berkaitan dengan penyedia indeks saham global tersebut.
“Kita terus dihadang. Ada apa itu, macam-macamlah, MSCI, macam-macam,” kata Prabowo dalam sidang kabinet, seperti diberitakan detikcom pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Ia kemudian menegaskan bahwa Indonesia tidak takut menghadapi siapa pun dan tidak akan menyerah.
“Dia mau takut-takuti kita, saya hanya katakan kepada MSCI: Bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu muncul setelah MSCI mengusulkan perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Usulan tersebut berkaitan dengan persoalan transparansi kepemilikan saham, kelayakan investasi, dan dugaan praktik perdagangan terkoordinasi di pasar saham Indonesia.
Reuters melaporkan bahwa MSCI menilai kemajuan perbaikan di Indonesia belum cukup untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Karena itu, lembaga tersebut membuka kemungkinan perubahan status yang dapat memengaruhi posisi saham Indonesia dalam indeks global.
IHSG Tertekan Setelah Pengumuman MSCI
Pengumuman MSCI diikuti tekanan besar di pasar saham domestik. Pada Jumat, 16 Oktober 2026, IHSG ditutup anjlok 11,57 persen. Reuters melaporkan penurunan tersebut menjadi yang terdalam sejak Januari 1998.
Tekanan berlanjut pada Senin, 19 Oktober 2026, ketika IHSG kembali melemah. Pergerakan tersebut memperbesar kekhawatiran mengenai kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
Penurunan harga saham tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh investor asing telah menarik dana akibat satu faktor tertentu. Namun, peringatan MSCI menjadi salah satu sentimen yang memengaruhi keputusan pasar pada periode tersebut.
Risiko berikutnya berkaitan dengan kemungkinan perubahan status Indonesia dalam indeks global. Apabila saham Indonesia dikeluarkan dari indeks yang menjadi acuan investasi, pengelola dana tertentu dapat menyesuaikan portofolionya dengan menjual saham-saham terkait.
Potensi Arus Keluar Dana Asing hingga Miliaran Dolar
Sejumlah lembaga keuangan memperkirakan perubahan klasifikasi dapat memicu arus keluar dana dalam jumlah besar. Angka tersebut masih berupa estimasi, bukan dana yang dipastikan akan keluar.
Berdasarkan laporan yang dirangkum detikcom, perkiraan arus keluar dana pasif berada pada kisaran US$3 miliar hingga US$6 miliar, atau sekitar Rp54 triliun hingga Rp108 triliun dengan asumsi kurs Rp18.000 per dolar AS.
JPMorgan memperkirakan potensi arus keluar dana pasif mencapai US$4,8 miliar atau sekitar Rp86,4 triliun. Sementara itu, UBS memperingatkan investor aktif berpotensi menarik tambahan dana hingga US$15 miliar atau sekitar Rp270 triliun.
Perbedaan jenis investor penting untuk dipahami. Dana pasif umumnya mengikuti komposisi indeks tertentu sehingga perubahan indeks dapat mendorong penyesuaian portofolio. Sementara itu, pengelola dana aktif memiliki keleluasaan lebih besar untuk menentukan apakah mereka akan menjual, mempertahankan, atau mengubah kepemilikan saham.
Dengan demikian, angka potensi arus keluar tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai kepastian. Besarnya realisasi akan bergantung pada keputusan MSCI, respons investor, kondisi pasar, serta perkembangan perbaikan tata kelola pasar modal Indonesia.
Apa Persoalan yang Disoroti MSCI?
MSCI merupakan penyedia indeks yang digunakan investor institusi di berbagai negara untuk mengukur kinerja pasar dan menyusun strategi investasi. Klasifikasi pasar juga menjadi salah satu pertimbangan bagi pengelola dana global dalam menentukan alokasi aset.
Dalam pengumuman resminya pada 2026, MSCI menyoroti transparansi struktur kepemilikan saham Indonesia dan kekhawatiran mengenai dugaan perdagangan terkoordinasi. Persoalan tersebut berkaitan dengan kemampuan investor untuk menilai saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan di pasar atau dikenal sebagai free float.
Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mengumumkan sejumlah langkah reformasi, termasuk peningkatan keterbukaan informasi pemegang saham dan pengembangan kerangka pemantauan konsentrasi kepemilikan saham.
Namun, MSCI menekankan bahwa pelaksanaan reformasi harus konsisten dan memberikan dampak yang terukur. Artinya, persoalannya tidak berhenti pada pengumuman kebijakan, tetapi juga pada kualitas data, transparansi, dan penerapan aturan di pasar.
Perlu dicatat, hingga 22 Oktober 2026, perubahan ke status standalone market masih berupa usulan, bukan keputusan akhir yang telah berlaku. Karena itu, dampak jangka panjangnya terhadap pasar saham Indonesia masih bergantung pada perkembangan proses tersebut.
Pemerintah Sebut Investasi di KEK Tidak Terdampak Langsung
Di tengah gejolak pasar modal, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan sentimen terkait MSCI tidak berdampak langsung terhadap investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK).
Menurut Airlangga, persoalan MSCI berkaitan dengan tata kelola pasar modal, bukan secara langsung dengan kegiatan investasi di KEK.
“MSCI tidak berkait dengan KEK karena itu hanya untuk terkait dengan governance di capital market,” kata Airlangga di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Oktober 2026, seperti dikutip detikFinance.
Airlangga menyebut realisasi investasi di KEK mencapai Rp46 triliun selama Januari hingga September 2026. Angka tersebut setara dengan sekitar 67 persen dari target investasi sepanjang tahun sebesar Rp69,1 triliun.
Pemerintah berharap target tersebut dapat tercapai pada akhir tahun karena sejumlah proyek masih berjalan. Meski begitu, realisasi investasi KEK dan pergerakan modal di pasar saham merupakan indikator yang berbeda sehingga perlu dibaca secara terpisah.
Perbaikan Tata Kelola Menjadi Perhatian Berikutnya
Pernyataan Prabowo menunjukkan sikap pemerintah dalam merespons pengumuman MSCI. Namun, perkembangan berikutnya juga akan ditentukan oleh langkah konkret untuk menjawab persoalan yang disoroti penyedia indeks tersebut.
Bagi pasar modal Indonesia, transparansi kepemilikan saham, keandalan informasi free float, dan penegakan aturan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor. Perbaikan pada aspek-aspek itu dapat membantu investor menilai apakah pasar memiliki informasi dan mekanisme yang memadai untuk mengambil keputusan.
Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan hanya menghadapi kemungkinan perubahan klasifikasi, tetapi juga menunjukkan bahwa reformasi pasar modal berjalan secara konsisten. Keputusan MSCI dan respons investor selanjutnya akan menjadi perkembangan penting untuk dicermati.
About The Author
Komentar