Endoxa Asia – Asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia dilaporkan berdampak hingga Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Thailand. Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Christiawan Nasir memastikan Indonesia telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan mekanisme ASEAN untuk menangani pencemaran asap lintas batas.
Dalam keterangannya usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI pada Kamis (15/10/2026), Menlu yang akrab disapa Tata itu menjelaskan bahwa Indonesia telah membagikan data mengenai situasi karhutla, langkah penanganan, serta perkembangan titik panas kepada pihak terkait di kawasan.
Enam Provinsi Jadi Prioritas Penanganan Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sejak Januari 2026. Kondisinya mencapai puncak pada musim kemarau dan masih menjadi tantangan hingga Oktober.
Sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan menjadi wilayah terdampak paling parah, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disebutkan dalam laporan tersebut, wilayah-wilayah ini masih masuk prioritas penanganan hingga bulan sebelumnya.
Dampak asap juga meluas ke negara-negara tetangga, termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, dan Thailand. Situasi ini membuat penanganan karhutla tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga perhatian regional.
Indonesia Penuhi Kewajiban Pelaporan ASEAN
Tata menjelaskan bahwa ASEAN memiliki mekanisme melalui ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) yang mengatur langkah-langkah negara anggota ketika menghadapi pencemaran asap lintas batas.
Menurutnya, komite interim ACCTHPC yang berada di Sekretariat ASEAN di Jakarta telah menetapkan Level 3 untuk kabut asap lintas batas di kawasan sejak Agustus 2026.
Indonesia, kata Tata, telah memenuhi kewajiban pelaporan secara berkala dengan membagikan data terkait kondisi terkini, langkah penanganan, serta perkembangan jumlah titik panas atau hotspot.
Ia juga menyebut laporan yang diterimanya menunjukkan adanya kemajuan berupa penurunan jumlah titik panas. Namun, penjelasan lebih terperinci mengenai perkembangan tersebut diarahkan kepada BNPB sebagai lembaga yang menangani penanggulangan bencana.
Sekitar 160.000 Personel Dikerahkan
Pemerintah Indonesia disebut telah mengerahkan sekitar 160.000 personel untuk menangani karhutla di enam provinsi. Selain personel, sejumlah aset, termasuk helikopter dan pesawat, turut digunakan untuk operasi pemadaman melalui metode water bombing serta upaya modifikasi cuaca.
Tata mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus dan arahan tegas terhadap penanganan karhutla, termasuk dampaknya bagi negara-negara di kawasan.
Meski berbagai upaya telah dilakukan, faktor cuaca masih menjadi salah satu tantangan utama. Pemerintah menilai dampak karhutla terhadap wilayah terdampak cukup besar sehingga penanganannya menjadi perhatian serius.
Bantuan Negara Tetangga Masih Dibahas
Terkait tawaran bantuan dari negara tetangga, Tata menyampaikan bahwa pembahasannya sedang berlangsung pada tingkat teknis. Presiden Prabowo disebut telah menyetujui proses tersebut, sementara BNPB menjadi pihak yang menangani pembahasan lebih lanjut.
Sebelumnya, saat menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang pada 18 September 2026, Prabowo menyampaikan bahwa Malaysia menawarkan bantuan untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
Bantuan yang direncanakan dari Malaysia mencakup satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 anggota tim pemadam kebakaran. Prabowo juga menyatakan bahwa Indonesia menerima tawaran tersebut dengan baik.
Selain Malaysia, Indonesia disebut telah menerima bantuan dari Jepang serta tawaran dukungan dari sejumlah negara lain. Dukungan ini menunjukkan bahwa dampak karhutla lintas batas menjadi perhatian bersama di kawasan Asia Tenggara.
Di tengah upaya pemadaman dan koordinasi regional, pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan cuaca serta besarnya wilayah yang harus ditangani. Penurunan titik panas yang dilaporkan menjadi perkembangan positif, tetapi penanganan karhutla tetap membutuhkan pemantauan dan upaya berkelanjutan.
About The Author
Komentar