Endoxa Asia – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 memasuki tahap akhir pembahasan. Setelah pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati postur anggaran pada 24 September 2026, rancangan tersebut dijadwalkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 29 September 2026, untuk pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan.
Salah satu perubahan utama dalam pembahasan tersebut adalah kenaikan belanja negara dari usulan awal Rp4.097,2 triliun menjadi sekitar Rp4.106,3 triliun. Di saat yang sama, target pendapatan negara juga dinaikkan sekitar Rp9,1 triliun sehingga defisit tetap dipertahankan pada Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). [1][2]
Belanja Negara Naik Rp9,1 Triliun
Dalam postur yang disepakati Banggar dan pemerintah, belanja negara RAPBN 2027 mencapai sekitar Rp4.106,3 triliun. Angka tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp3.371,3 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp735 triliun.
Kenaikan belanja terutama terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L). Pos ini meningkat dari sekitar Rp1.504,7 triliun dalam usulan awal pemerintah menjadi Rp1.556,9 triliun, atau bertambah sekitar Rp52,2 triliun.
Sebaliknya, belanja non-K/L dipangkas dari sekitar Rp1.857,5 triliun menjadi Rp1.814,4 triliun. Dengan perubahan tersebut, kenaikan bersih belanja pemerintah pusat tetap berada di kisaran Rp9,1 triliun. Alokasi TKD tidak berubah dan tetap sebesar Rp735 triliun. [1][3]
Perubahan ini menunjukkan bahwa tambahan ruang belanja dalam pembahasan RAPBN 2027 terutama diarahkan ke kementerian dan lembaga, sementara sebagian belanja non-K/L dikurangi.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan tambahan anggaran K/L diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah.
Pendapatan Negara Juga Dinaikkan
Agar kenaikan belanja tidak memperlebar defisit, target pendapatan negara juga dinaikkan.
Pendapatan negara yang semula diusulkan sekitar Rp3.426 triliun disepakati menjadi Rp3.435,1 triliun. Kontribusi terbesar tetap berasal dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan sekitar Rp2.912 triliun.
Dari angka tersebut, penerimaan pajak ditargetkan sekitar Rp2.593,4 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai sekitar Rp318,6 triliun.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga dinaikkan dari sekitar Rp517,4 triliun menjadi Rp522,5 triliun. Sementara penerimaan hibah tetap sekitar Rp0,7 triliun. [1][3]
Dengan kenaikan pendapatan dan belanja yang relatif sama, defisit RAPBN 2027 tidak berubah. Pemerintah dan Banggar mempertahankannya pada Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB.
Defisit Tetap 2,4 Persen terhadap PDB
Defisit menjadi salah satu angka utama dalam RAPBN 2027 karena menunjukkan kebutuhan pembiayaan anggaran setelah memperhitungkan pendapatan dan belanja negara.
Banggar dan pemerintah menetapkan pembiayaan anggaran sebesar sekitar Rp671,1 triliun. Pembiayaan utang berada di kisaran Rp876,3 triliun, sementara pembiayaan nonutang tercatat negatif sekitar Rp205,1 triliun. [1][3]
Angka defisit 2,4 persen juga masih berada di bawah batas defisit 3 persen terhadap PDB yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah berupaya menjaga ruang fiskal sekaligus mempertahankan fungsi APBN untuk mendukung perekonomian.
“Defisit 2,40 persen terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya. APBN akan terus menumbuhkan, APBN akan terus melindungi, dan APBN akan tetap kami upayakan untuk kredibel,” kata Suahasil dalam pembahasan RAPBN 2027 pada 24 September 2026. [1]
Asumsi Ekonomi 2027 Dipatok Pertumbuhan 6 Persen
Selain postur anggaran, pemerintah dan Banggar menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk 2027.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, dengan inflasi 2,5 persen. Nilai tukar rupiah diasumsikan berada di level Rp17.500 per dolar AS, sedangkan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ditetapkan 6,9 persen.
Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diasumsikan sebesar US$75 per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 954 ribu barel setara minyak per hari. [1][4]
Target pertumbuhan 6 persen tersebut sebelumnya juga sudah menjadi bagian dari rancangan awal RAPBN 2027 yang disampaikan pemerintah. Dalam rancangan awal, pemerintah mengusulkan belanja negara Rp4.097,2 triliun, pendapatan Rp3.426 triliun, serta defisit 2,4 persen terhadap PDB. [5]
Subsidi Energi Justru Turun
Di tengah kenaikan total belanja negara, tidak seluruh pos mengalami peningkatan.
Salah satu perubahan yang cukup signifikan terdapat pada subsidi energi. Alokasinya disepakati sebesar sekitar Rp261,5 triliun, turun sekitar Rp11,4 triliun dari usulan awal Rp272,95 triliun.
Penurunan tersebut terutama berasal dari subsidi BBM dan LPG 3 kilogram. Alokasi untuk kedua komponen tersebut disepakati sekitar Rp131,39 triliun, sedangkan subsidi listrik berada di kisaran Rp130,18 triliun. [6]
Perubahan subsidi ini menjadi salah satu bagian yang perlu diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kebijakan energi dan belanja pemerintah untuk masyarakat.
Pendidikan dan Pertahanan Mendapat Tambahan Anggaran
Dalam pembahasan RAPBN 2027, sejumlah sektor prioritas juga memperoleh tambahan alokasi.
Reuters melaporkan anggaran pendidikan dinaikkan sekitar Rp14 triliun menjadi Rp497 triliun, sementara anggaran pertahanan meningkat sekitar Rp6 triliun menjadi Rp335 triliun. Reuters juga mencatat subsidi energi turun sekitar Rp11 triliun dari usulan awal. [7]
Angka tersebut merupakan bagian dari perubahan anggaran selama proses pembahasan bersama Banggar DPR dan pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional dalam RAPBN 2027, yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta penurunan kemiskinan. [5]
Apa yang Berubah dari Usulan Awal?
Jika dibandingkan dengan RAPBN yang pertama kali diajukan pemerintah, gambaran perubahan utamanya adalah sebagai berikut:
| Postur | Usulan RAPBN 2027 | Hasil Pembahasan | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan negara | Rp3.426,0 T | Rp3.435,1 T | +Rp9,1 T |
| Pendapatan perpajakan | Rp2.908,0 T | Rp2.912,0 T | +Rp4,0 T |
| Pajak | Rp2.591,4 T | Rp2.593,4 T | +Rp2,0 T |
| Kepabeanan & cukai | Rp316,6 T | Rp318,6 T | +Rp2,0 T |
| PNBP | Rp517,4 T | Rp522,5 T | +Rp5,1 T |
| Belanja negara | Rp4.097,2 T | Rp4.106,3 T | +Rp9,1 T |
| Belanja pemerintah pusat | Rp3.362,2 T | Rp3.371,3 T | +Rp9,1 T |
| Belanja K/L | Rp1.504,7 T | Rp1.556,9 T | +Rp52,2 T |
| Belanja non-K/L | Rp1.857,5 T | Rp1.814,4 T | -Rp43,1 T |
| TKD | Rp735,0 T | Rp735,0 T | Tetap |
| Defisit | Rp671,2 T | Rp671,2 T | Tetap |
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa perubahan RAPBN 2027 tidak terutama berupa pelebaran defisit. Tambahan ruang fiskal yang muncul dalam pembahasan diimbangi dengan peningkatan target pendapatan negara.
RAPBN 2027 Menunggu Keputusan Paripurna
Setelah kesepakatan tingkat I pada 24 September, tahap berikutnya adalah pembicaraan tingkat II melalui Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2026.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya menyatakan hasil pembahasan akan dilanjutkan ke paripurna untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan. [2][4]
Dengan demikian, angka-angka yang telah disepakati Banggar dan pemerintah tersebut masih berada dalam konteks RAPBN hingga keputusan akhir di tingkat paripurna. Setelah disetujui bersama dan ditetapkan sesuai mekanisme legislasi anggaran, postur tersebut menjadi dasar APBN 2027.
Bagi publik, sejumlah angka akan menjadi penting untuk diperhatikan dalam tahap berikutnya, mulai dari target pertumbuhan 6 persen, pendapatan negara Rp3.435,1 triliun, belanja Rp4.106,3 triliun, alokasi kementerian/lembaga yang meningkat, hingga subsidi energi yang justru mengalami penurunan.
Pada akhirnya, angka RAPBN bukan hanya menggambarkan berapa besar negara akan membelanjakan uang pada 2027, tetapi juga menunjukkan sektor mana yang memperoleh tambahan ruang fiskal dan pos mana yang mengalami penyesuaian.
About The Author
Komentar