Key Insights
- Tim investigasi demo 15 Juni UBK mengungkap adanya pertemuan antara Ketua BEM FH UBK, dua alumni, dan seorang aparat kepolisian sebelum aksi berlangsung.
- Mantan Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin sebelumnya menolak tawaran Rp 50 juta dan Rp 70 juta untuk memindahkan titik demonstrasi ke DPR.
- Dana Rp 20 juta akhirnya diterima setelah dijanjikan melalui perantara dua senior organisasi, meski lokasi aksi tidak dipindahkan.
Penerimaan dana itu terungkap melalui hasil investigasi internal UBK dan melibatkan peran dua alumni serta seorang aparat kepolisian.
Ketua Tim Investigasi Demo 15 Juni UBK, Eko Suryo S, mengatakan pertemuan terjadi pada Senin (15/6/2026) sekitar pukul 07.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Abdi diminta bertemu dengan seorang aparat dan dua senior organisasi yang merupakan alumni UBK.
Menurut Eko, inti pembicaraan adalah permintaan agar lokasi demonstrasi dipindahkan ke Gedung DPR. Permintaan tersebut juga disertai janji dana sebesar Rp 20 juta.
“Karena yang minta itu seniornya, maka Abdi tidak bisa menolak. Tapi anggarannya enggak gede Rp 20 juta,” kata Eko dalam wawancara khusus bersama Kompas.com, Selasa (30/6/2026).
Meski menyatakan bersedia menerima dana tersebut, Abdi tidak langsung menerima uang pada pagi hari. Dana disebut terlebih dahulu dipegang oleh salah satu senior yang ikut dalam pertemuan.
Namun, demonstrasi mahasiswa UBK tetap berlangsung di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan dan tidak berpindah ke depan Gedung DPR sebagaimana yang diminta. Uang Rp 20 juta baru diserahkan kepada Abdi pada malam hari setelah aksi selesai, di wilayah Cikini, Jakarta Pusat.
Baca juga: UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH Usai Akui Terima Uang Rp20 Juta Sebelum Demo
Temuan ini menjadi perhatian karena menunjukkan adanya dugaan upaya memengaruhi arah dan lokasi aksi mahasiswa melalui pemberian dana. Kasus tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai relasi antara aparat, pihak eksternal, dan organisasi kemahasiswaan dalam penyelenggaraan demonstrasi.
Sebelum menerima dana Rp 20 juta, Abdi disebut dua kali menolak tawaran uang dengan nominal lebih besar. Berdasarkan hasil investigasi Rektorat UBK, tawaran pertama sebesar Rp 50 juta diduga disampaikan oleh Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Prasetyo Purbo Nurcahyo pada Minggu (14/6/2026).
Eko mengatakan, setelah dihubungi, Abdi bertemu dengan Prasetyo di Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, Abdi diminta mengalihkan titik demonstrasi dari Istana Merdeka ke Gedung DPR.
“Nah untuk itu disiapkan anggarannya lah Rp 50 juta. Itu Abdi juga tidak menerima itu, menolak,” ujar Eko.
Pada hari yang sama, Abdi kembali bertemu dengan seorang oknum polisi berinisial Egi di Jalan Surabaya, Jakarta Pusat. Menurut keterangan yang disampaikan kepada tim investigasi, Egi juga meminta agar lokasi demonstrasi dipindahkan ke DPR dan menawarkan dana lebih besar, yakni Rp 70 juta. Tawaran tersebut kembali ditolak.
Di sisi lain, Polres Metro Jakarta Pusat membantah tudingan keterlibatan anggotanya dalam menawarkan maupun memberikan uang kepada pengurus BEM UBK menjelang aksi demonstrasi.
“Sejauh ini tidak ada,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung saat dikonfirmasi Kompas.com.
Reynold menjelaskan bahwa pengawalan terhadap massa UBK saat aksi berlangsung merupakan bagian dari pelayanan kepolisian yang juga diberikan kepada kelompok demonstran lainnya. Pernyataan serupa disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Roby Heri Saputra yang menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara setara terhadap berbagai kelompok massa yang berunjuk rasa pada hari itu.
Kasus ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan mengenai dugaan intervensi terhadap aksi mahasiswa dan mekanisme penyaluran dana yang disebut terjadi melalui perantara alumni. Hasil investigasi internal UBK dan klarifikasi dari pihak kepolisian menjadi bagian penting dalam mengungkap secara utuh peristiwa yang terjadi menjelang demonstrasi 15 Juni 2026.
About The Author
