Endoxa Asia – Washington memperluas upaya membatasi akses China terhadap chip kecerdasan buatan (AI) canggih. Kebijakan terbaru tidak hanya menyasar pengiriman perangkat keras ke China, tetapi juga layanan komputasi di pusat data luar negeri yang dapat digunakan perusahaan China. Perubahan ini menandai pergeseran penting: pemerintah Amerika Serikat kini berupaya mengawasi bukan saja ke mana chip dikirim, melainkan juga siapa yang dapat memanfaatkan daya komputasinya.
Rencana itu diumumkan pemerintahan Presiden Donald Trump pada Senin, menurut laporan yang menjadi dasar artikel ini. Pusat data luar negeri yang hendak menyediakan daya komputasi dalam jumlah besar kepada pengguna di China akan diwajibkan mengurus lisensi khusus dan menghadapi persyaratan tambahan. Pemerintah AS juga memperketat aturan pengiriman chip canggih ke lima negara, termasuk Singapura dan Malaysia, yang disebut menjadi perhatian pejabat AS terkait dugaan penyelundupan.
Kebijakan tersebut menambah lapisan baru pada pembatasan ekspor semikonduktor yang dimulai pada 2022. Namun, pengawasan atas penggunaan chip dari luar China memperlihatkan betapa sulitnya menutup celah dalam rantai pasok dan layanan komputasi global.
Dari penjualan chip ke penyewaan daya komputasi
Selama beberapa tahun, perusahaan teknologi China seperti Alibaba dan ByteDance dapat menyewa kapasitas komputasi dari pusat data di negara lain. Dengan cara itu, mereka bisa menggunakan chip Nvidia yang canggih tanpa mengimpor perangkat keras tersebut secara langsung ke China. Praktik ini dikenal sebagai akses jarak jauh.
Sebelum aturan terbaru diumumkan, menyewa daya komputasi dari luar negeri tidak dengan sendirinya melanggar pembatasan ekspor AS, menurut laporan tersebut. Karena chip tetap berada di pusat data luar China, pengawasan atas pemanfaatannya berbeda dari pengawasan terhadap pengiriman fisik. Akibatnya, upaya membatasi akses terhadap perangkat tidak otomatis menutup akses terhadap kemampuan komputasi yang disediakan perangkat itu.
Penyewaan juga bukan pengganti sempurna kepemilikan chip. Laporan itu menyebut penggunaan komputasi sewaan dapat lebih mahal dan merepotkan, terutama bagi perusahaan yang harus melatih model AI besar dalam waktu lama. Namun, selama kapasitas tersebut tersedia, perusahaan China masih bisa memperoleh sebagian manfaat dari chip buatan AS tanpa memindahkan chipnya melintasi perbatasan.
Kini Washington berupaya mengatur akses tersebut secara langsung. Langkah ini dapat memperluas jangkauan kontrol ekspor, tetapi sekaligus memperbesar tantangan penegakan. Pusat data berada di negara berbeda, layanan komputasi bisa disediakan dari jarak jauh, dan perusahaan yang memakai kapasitasnya belum tentu menjadi pihak yang membeli atau memiliki chip.
Kebijakan yang sulit ditegakkan
Pembatasan awal yang diperkenalkan pemerintahan Joe Biden pada 2022 bertujuan menghambat akses China ke chip yang diperlukan untuk melatih model AI terdepan, sekaligus membatasi akses terhadap peralatan untuk memproduksi semikonduktor tersebut. Strategi itu memanfaatkan posisi penting perusahaan AS dalam industri chip global, termasuk dominasi Nvidia di pasar chip untuk komputasi AI.
Namun, penerapan kebijakan tersebut dibebankan antara lain kepada Biro Industri dan Keamanan (BIS), lembaga di bawah Departemen Perdagangan AS. Laporan itu menyebut anggaran BIS pada 2026 hanya US$235 juta. Sementara aturan terus bertambah rumit, lembaga tersebut juga harus menghadapi dugaan penyelundupan dan cara-cara lain untuk menghindari pembatasan.
Salah satu perusahaan yang menjadi perhatian dalam laporan itu adalah Megaspeed, perusahaan pusat data yang berbasis di Singapura dan pernah menawarkan layanan akses jarak jauh. Perusahaan tersebut dicurigai terlibat dalam penyelundupan chip, meski laporan yang sama menegaskan bahwa Megaspeed bukan satu-satunya perusahaan yang dicurigai dan bukan pula yang terbesar.
Angka yang dikutip dalam laporan menyebut sekitar 50.000 dari perkiraan 136.000 chip AI yang diimpor Megaspeed ke Malaysia dan Indonesia pada 2024 dan 2025 tidak tercatat dalam pemeriksaan inventaris awal Nvidia. Lokasi chip-chip tersebut tidak diketahui secara jelas. Nvidia kemudian menyatakan telah menemukan setidaknya sebagian di antaranya. Angka itu tidak membuktikan bahwa seluruh chip yang tak tercatat berakhir di China.
Bahkan jika semua chip tersebut akhirnya sampai ke China, jumlahnya hanya akan menjadi bagian dari perkiraan keseluruhan chip canggih yang diselundupkan ke negara itu. Peneliti dari Institute for Progress memperkirakan China dapat mengumpulkan daya komputasi hasil penyelundupan yang setara dengan sekitar satu juta chip Nvidia H100 kelas atas pada akhir 2026. Itu merupakan perkiraan, bukan penghitungan pasti, dan tidak menjelaskan secara tepat berapa banyak chip yang sudah berada di China.
Dampak bagi perusahaan AS dan strategi China
Perluasan kontrol membawa risiko ekonomi bagi perusahaan AS. Pembatasan yang menghalangi pemasok Amerika menjual produk kepada pelanggan China dapat memangkas pendapatan yang sulit digantikan dengan pasar lain. Penelitian Federal Reserve Bank of New York atas pembatasan ekspor terdahulu memperkirakan aturan tersebut mengurangi nilai pasar gabungan perusahaan terdampak sebesar US$130 miliar, sekaligus menekan profitabilitas dan lapangan kerja.
Angka itu bukan perhitungan khusus atas aturan baru mengenai pusat data. Namun, temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan dapat menimbulkan konsekuensi bagi pemasok AS, selain dampaknya terhadap akses China. Aturan yang diperluas juga dapat memengaruhi perusahaan pusat data dan penyedia layanan komputasi di negara lain, meskipun materi yang tersedia belum menjelaskan besarnya dampak itu.
Di sisi lain, tekanan terhadap akses teknologi Amerika mendorong perusahaan China mencari alternatif. Huawei, misalnya, mengembangkan cara menghubungkan sejumlah chip untuk membangun sistem komputasi yang lebih besar dan kuat. Laboratorium AI China, DeepSeek, juga menunjukkan bahwa efisiensi pelatihan dapat membantu menghasilkan model kompetitif dengan sumber daya lebih sedikit. Perkembangan tersebut tidak berarti pembatasan tidak berdampak, tetapi memperlihatkan bahwa akses ke chip bukan satu-satunya faktor penentu kemampuan AI.
Sejumlah analis, menurut laporan itu, sebelumnya berpendapat bahwa membiarkan perusahaan China memakai teknologi AS di luar negeri bisa mempertahankan ketergantungan mereka pada teknologi Amerika. Sebaliknya, menutup akses jarak jauh berisiko mendorong pengembangan alternatif domestik lebih cepat. Pilihan kebijakan ini karena itu tidak sederhana: pembatasan dapat menghambat akses dalam jangka pendek, tetapi juga memberi insentif untuk membangun kemampuan sendiri.
Alasan politik di balik waktu pengumuman
Laporan tersebut mengaitkan waktu pengumuman aturan baru dengan kabar mengenai Jensen Huang dan Alice Huang. Di dalamnya, disebutkan bahwa Jensen Huang mengundurkan diri sebagai CEO Nvidia setelah mengakui hubungan di luar pernikahan dengan Alice Huang, seorang pengusaha China yang dituduh memiliki kaitan dengan intelijen China. Alice Huang sebelumnya bekerja di Megaspeed.
Namun, materi tambahan yang tersedia tidak memberikan konfirmasi independen atas klaim mengenai pengunduran diri, hubungan pribadi, atau dugaan kaitan intelijen tersebut. Karena itu, kabar tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi secara silang. Laporan itu menilai kontroversi tersebut mungkin ikut mendorong pemerintah menunjukkan bahwa persoalan akses chip berada dalam kendalinya, tetapi hubungan sebab-akibat antara isu pribadi dan kebijakan tidak dibuktikan dalam bahan yang tersedia.
Terlepas dari dugaan motif politik, substansi perubahannya jelas: AS bergerak dari membatasi kepemilikan atau pengiriman chip menuju pengawasan penggunaan komputasi yang ditopang chip tersebut, termasuk ketika perangkat berada di luar China. Seberapa efektif langkah itu masih belum pasti. Mengawasi pemakaian daya komputasi lintas negara berpotensi rumit, sementara pengetatan lebih jauh dapat menambah biaya bagi perusahaan Amerika dan mempercepat upaya China mengurangi ketergantungan pada teknologi AS.




Komentar