Key Insights
- Yusril Ihza Mahendra menilai istilah seperti “pesta babi” dan “kolonialisme” rawan disalahartikan jika dilepaskan dari konteks budaya.
- Pemerintah menegaskan kebebasan berekspresi tetap dijamin, tetapi harus disertai tanggung jawab komunikasi di masyarakat majemuk.
- Polemik dokumenter Papua menunjukkan isu pembangunan di Papua masih sensitif secara politik, budaya, dan persepsi publik nasional.
Berbicara di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5), Yusril mencontohkan istilah “pesta babi” yang dalam tradisi Papua merujuk pada perayaan besar. Namun, istilah itu dinilai bisa memunculkan respons berbeda di wilayah lain yang memiliki latar agama dan budaya berbeda. Ia juga menyinggung penggunaan istilah “kolonialisme” yang dinilai sensitif dalam perdebatan publik.
Menurut Yusril, kebebasan berekspresi tetap dijamin negara, tetapi harus diimbangi tanggung jawab dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat yang majemuk. Pemerintah, kata dia, tidak menutup ruang kritik maupun ekspresi artistik, namun meminta agar narasi yang dibangun tidak memicu kesalahpahaman sebelum publik memahami konteks utuh sebuah karya.
Pernyataan itu menunjukkan pemerintah mulai memberi perhatian pada dampak sosial dari distribusi dokumenter bertema Papua. Isu Papua selama ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan pembangunan, tetapi juga sensitif secara politik dan identitas. Karena itu, pemilihan istilah dalam ruang publik berpotensi memengaruhi persepsi nasional terhadap situasi di wilayah tersebut.
Yusril juga menegaskan Papua merupakan bagian integral dari NKRI. Ia mengatakan kritik dalam film dokumenter dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap program pembangunan yang berjalan. Namun, ia membantah anggapan bahwa kebijakan pembangunan di Papua bersifat diskriminatif atau ditujukan khusus terhadap masyarakat Papua.
Menurut dia, program seperti ketahanan pangan dan pembukaan lahan juga diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Pemerintah, kata Yusril, perlu menjaga komunikasi terbuka dengan pembuat karya dan masyarakat agar kritik tidak berkembang menjadi konflik persepsi di ruang publik.
Perdebatan seputar dokumenter Pesta Babi memperlihatkan bagaimana isu Papua tetap menjadi arena tarik-menarik antara kebebasan berekspresi, sensitivitas budaya, dan narasi politik negara. Respons pemerintah terhadap diskursus semacam ini berpotensi menjadi penanda arah pendekatan negara terhadap kritik publik ke depan.
About The Author
